MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata meminta pemerintah dan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan tidak mengendurkan pengawasan meskipun kualitas udara mulai membaik dan sejumlah lokasi kebakaran telah memasuki tahap pendinginan.
Berdasarkan laporan hingga 12 November 2026, estimasi luas hutan dan lahan terbakar di Provinsi Jambi masih tercatat 5.322,81 hektare.
Tiga wilayah dengan luasan terbesar adalah Batanghari 1.486,98 hektare, Sarolangun 958,25 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 874,62 hektare.
Ketiga wilayah tersebut menyumbang sekitar 62,3 persen dari keseluruhan luas kebakaran yang dilaporkan.
"Perbaikan udara belum berarti seluruh risiko telah berakhir. Kita harus memastikan api dan bara benar-benar padam, data luas diperbarui, masyarakat terlindungi, serta proses hukum tetap berjalan," kata Ivan Wirata, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, akumulasi hotspot di Jambi tercatat mencapai 19.348 titik selama 1 Januari hingga 11 November 2026.
Pada 11 November saja terdapat 14 titik panas yang tersebar di Merangin tujuh titik, Muaro Jambi empat titik, serta masing-masing satu titik di Batanghari, Bungo, dan Tebo.
Jumlah hotspot kumulatif bertambah 22 titik dibandingkan rincian data 8 November. Namun, estimasi luas kebakaran masih tetap pada angka 5.322,81 hektare.
Menurut Ivan, perbedaan kecepatan pembaruan kedua data tersebut perlu dijelaskan.
"Pemerintah harus menyampaikan tanggal terakhir pengukuran luas kebakaran. Bisa saja hotspot baru berada dalam poligon lama, bukan kebakaran vegetasi, atau luas tambahannya belum diverifikasi. Semua itu harus dijelaskan menggunakan koordinat dan hasil pemeriksaan lapangan," ujarnya.
Ia menegaskan, hotspot merupakan indikasi anomali panas dan belum otomatis membuktikan adanya kebakaran ataupun kesalahan pihak tertentu.
Khusus Muaro Jambi, laporan mencantumkan catatan mengenai aktivitas sumur minyak Pertamina.
Ivan meminta titik panas akibat kegiatan industri dipisahkan dari hotspot yang telah terverifikasi sebagai kebakaran vegetasi.
Tiga Lokasi Masih Dalam Pendinginan
Laporan Satgas mencatat tiga lokasi masih menjalani pendinginan, yakni Tahura Desa Seponjen dan Tahura Desa Tanjung di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, serta kawasan Taman Nasional Berbak di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur.
Ivan menilai perubahan status dari pemadaman menjadi pendinginan merupakan perkembangan positif.
Namun, lokasi tersebut belum dapat langsung dinyatakan aman karena bara pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan.
"Setiap lokasi perlu diperiksa kembali setelah 24, 48, dan 72 jam. Ukur suhu tanah, pastikan tidak ada asap atau bara, dan catat secara jelas kapan lokasi dinyatakan aman," katanya.
Keterbatasan sumber air akibat turunnya muka air tanah juga masih menjadi kendala.
Kondisi tersebut harus menjadi dasar untuk mengaudit pengelolaan tata air, kondisi embung, sumur bor, pompa, kanal dan sekat kanal di wilayah rawan.
Pansus Telusuri Penggunaan Banpres Rp30 Miliar
Ivan juga mendorong Pansus menghubungkan evaluasi lapangan dengan penggunaan bantuan Presiden untuk penanganan karhutla sebesar Rp30 miliar.
Pengawasan harus memastikan belanja untuk logistik, peralatan, sumber air, pelayanan kesehatan dan sarana operasi benar-benar tersedia, berfungsi, dan digunakan pada lokasi yang membutuhkan.
"Setiap rupiah harus dapat ditelusuri sampai keluaran dan hasilnya. Di mana alat ditempatkan, siapa yang menggunakan, berapa jam beroperasi, dan apa dampaknya terhadap kecepatan penanganan," ujarnya.
Ivan menegaskan, DPRD akan terus mendorong pembentukan sistem data terpadu lintas sektor.
"Prinsipnya adalah satu kejadian, satu koordinat, satu data, satu penanggung jawab, dan dapat diaudit. Dengan sistem seperti itu, pemerintah dan DPRD dapat menilai penanganan karhutla secara objektif, dari deteksi hotspot sampai pemulihan lingkungan dan proses hukumnya," pungkasnya.(min)
Social Header