MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata menyoroti ketidaksesuaian data hotspot serta perlunya penguatan pengawasan terhadap operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
Berdasarkan laporan yang diperbarui hingga 9 November 2026, estimasi luas lahan terbakar di Jambi mencapai 5.322,81 hektare.
Batanghari menjadi wilayah dengan angka terbesar, yakni 1.486,98 hektare, disusul Sarolangun 958,25 hektare dan Tanjung Jabung Timur 874,62 hektare.
Ketiga kabupaten tersebut menyumbang sekitar 62,3 persen dari keseluruhan luas kebakaran yang dilaporkan.
"Angka luas harus dilengkapi koordinat, peta poligon, status kawasan, jenis tutupan lahan, serta hasil verifikasi lapangan. Dengan demikian, kita mengetahui secara jelas lokasi kejadian, siapa yang menguasai atau mengelola lahan, dan bagaimana penanganannya," katanya, Selasa (10/11/2026).
Selisih Harus Dikoreksi
Ivan juga menyoroti perbedaan angka hotspot kumulatif. Total dalam infografis tercantum sebanyak 19.319 titik, sedangkan penjumlahan rincian seluruh kabupaten dan kota mencapai 19.326 titik.
Artinya, terdapat selisih tujuh titik. Jumlah tersebut sama dengan hotspot harian yang dilaporkan pada 8 November 2026.
"Ini mengindikasikan rincian wilayah kemungkinan telah diperbarui, tetapi angka totalnya masih menggunakan data sebelumnya. Selisih ini harus segera dikoreksi agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan," tegasnya.
Tujuh hotspot harian tersebut tersebar di Muaro Jambi dua titik, Tanjung Jabung Timur tiga titik, Batanghari satu titik, dan Merangin satu titik.
Satu titik di Muaro Jambi disebut berkaitan dengan aktivitas sumur minyak Pertamina.
Ivan mengingatkan, hotspot adalah indikasi anomali panas dan belum otomatis membuktikan terjadinya kebakaran, penyebab kebakaran, atau kesalahan pihak tertentu.
"Setiap hotspot harus diverifikasi menggunakan koordinat, waktu deteksi, tingkat kepercayaan satelit, kondisi tutupan lahan, dan hasil pemeriksaan lapangan," ujarnya.
Pemadaman Masih Berlangsung
Sementara, operasi pemadaman masih dilaporkan berlangsung di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.
Di Muaro Jambi, pemadaman dilakukan di kawasan Tahura Desa Seponjen, sedangkan pendinginan berlangsung di Tahura Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh.
Sementara itu, di Tanjung Jabung Timur, pemadaman masih dilakukan di kawasan Taman Nasional Berbak, Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu.
Menurut Ivan, kondisi udara yang mulai membaik belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan karhutla sepenuhnya terkendali.
Bara pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala ketika kondisi mengering.
Keterbatasan sumber air akibat turunnya muka air tanah juga perlu dievaluasi secara serius.
"Pemerintah harus memeriksa kondisi embung, sumur bor, pompa, sekat kanal, serta tata kelola air gambut. Pencegahan harus berjalan sepanjang tahun dan tidak hanya ketika api sudah muncul," katanya.
Laporan juga mencatat empat armada udara berada dalam kondisi laik operasi, tetapi tidak terbang.
Satu helikopter waterbombing dinyatakan tidak laik operasi karena menjalani perawatan.
Ivan meminta Pansus Karhutla mendalami alasan armada yang laik operasi tidak dikerahkan.
Laporan kegiatan tanggal 9 November juga masih menggunakan status penerbangan tanggal 8 November.
"Pansus perlu meminta log penerbangan, jam kesiapan armada, alasan tidak terbang, permintaan misi, keputusan komando, target operasi, dan jadwal perawatan. Status laik operasi harus diikuti penjelasan mengenai kesiapan penggunaannya," katanya lagi.
Sementara, kualitas udara Kota Jambi menunjukkan perbaikan. Nilai ISPU tercatat 64 pada pagi hari dan 58 pada malam hari, keduanya berada dalam kategori sedang.
Kondisi itu membaik dibandingkan hari sebelumnya yang sempat berada dalam kategori tidak sehat.
Namun, Ivan meminta pemerintah berhati-hati membaca data Muaro Jambi.
Pengukuran pagi mencatat angka 5 dengan parameter O₃ dan dinyatakan belum mencapai kelengkapan 100 persen.
Pada malam hari, tercatat angka 57 dengan parameter PM2,5 menggunakan sumber yang berbeda.
"Data yang berbeda waktu, parameter, sumber dan kelengkapan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Masyarakat harus menerima informasi yang jelas mengenai sumber alat, parameter yang diukur, serta status validasinya," ujarnya.
Rekap minggu ke-43 mencatat 6.233 kasus ISPA, sedangkan laporan per 9 November mencatat 839 kasus.
Menurut Ivan, kedua angka tersebut harus dijelaskan berdasarkan periode dan definisi pencatatannya.
Data perlu memisahkan kasus baru harian, jumlah kunjungan, kumulatif mingguan, dan kumulatif tahunan.
Seluruh kasus ISPA juga tidak dapat langsung dinyatakan akibat karhutla tanpa pemeriksaan dan analisis kesehatan.
Perkembangan 91 Perkara Harus Dibuka
Pada aspek penegakan hukum, laporan masih mencatat 91 kasus, terdiri atas 71 penyelidikan dan 20 penyidikan, dengan 18 orang tersangka.
Dari 20 perkara penyidikan, tiga dilaporkan mencapai Tahap II, lima berstatus P-19, tiga berada pada Tahap I, dan sembilan masih dalam proses penyidikan.
Ivan meminta perkembangan perkara disampaikan secara berkala dengan tanggal pembaruan yang jelas.
"DPRD perlu mengetahui lokasi kejadian, status lahan, luas yang terbakar, tahap penanganan, hambatan pembuktian, dan tindak lanjut setiap perkara. Perkara individu dan korporasi juga harus dicatat secara terpisah dengan tetap menjaga asas praduga tak bersalah," katanya.
Satu Kejadian, Satu Koordinat, Satu Data
Ivan menegaskan, Pansus Karhutla harus mendorong pembentukan sistem data terpadu yang menghubungkan informasi hotspot, luas kebakaran, status lahan, operasi pemadaman, kualitas udara, kasus kesehatan, penggunaan anggaran, dan proses penegakan hukum.
"Prinsip pengawasan yang harus kita bangun adalah satu kejadian, satu koordinat, satu data, dan dapat diaudit. DPRD tidak cukup menerima angka agregat. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat ditelusuri sampai hasilnya di lapangan," tegas Ivan.
Ia menambahkan, tujuan pengawasan bukan hanya mempercepat pemadaman. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pencegahan, pengelolaan gambut, perlindungan kesehatan masyarakat, kesiapan sarana, dan pertanggungjawaban anggaran.
"Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa kita membutuhkan perbaikan menyeluruh. Jambi harus bergerak dari pola tanggap darurat menuju pencegahan yang terukur, transparan, dan berkelanjutan," pungkasnya.(min)
Social Header