MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata meminta instansi terkait memperkuat verifikasi data dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul laporan luas lahan terbakar di Jambi yang diperkirakan mencapai 5.304,03 hektare hingga 2 November 2026.
Berdasarkan rekap tersebut, luas terbakar bertambah sekitar 118,51 hektare dibandingkan laporan 29 Oktober.
Perubahan angka tercatat pada Kabupaten Tebo, dari 403,76 menjadi 522,27 hektare.
Ivan menilai perubahan ini perlu dijelaskan dengan data lokasi, waktu kejadian, metode pemetaan, dan hasil verifikasi lapangan.
"Setiap perubahan angka harus dapat ditelusuri. Kita perlu memastikan apakah ini kejadian baru, pembaruan pemetaan, atau koreksi data. Dengan begitu, langkah penanganan dan pengawasannya bisa diarahkan secara tepat," kata Ivan.
Laporan juga mencatat 91 hotspot pada 1 November, dengan 61 titik berada di Muaro Jambi. Ivan meminta titik-titik tersebut segera diperiksa di lapangan.
Menurutnya, data hotspot penting sebagai peringatan dini, tetapi harus dipastikan melalui pemeriksaan sebelum dinyatakan sebagai kejadian kebakaran.
Ia turut menyoroti pemantauan kualitas udara di Muaro Jambi.
Grafik 2 November mencatat nilai 5 dengan kategori Baik untuk parameter O₃, namun pengukuran AQMS disebut belum mencapai 100 persen karena listrik di shelter baru menyala.
"Kondisi pengukuran yang belum lengkap harus disampaikan secara terbuka. Angka untuk satu parameter tidak boleh dianggap mewakili seluruh kondisi kualitas udara, terutama PM2,5," ujarnya.
Dalam laporan yang sama, terdapat 7.218 kasus ISPA pada minggu ke-42. Ivan meminta data kesehatan dan kualitas udara dipadankan berdasarkan waktu, lokasi, serta kelompok masyarakat rentan.
Ia menekankan pentingnya langkah perlindungan bagi warga, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.
Laporan Satgas menyebut operasi darat dilakukan di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, sementara waterbombing tercatat 52 kali dengan total 208.000 liter air.
Ivan meminta evaluasi operasi dilengkapi informasi tentang lokasi sasaran, waktu respons, kondisi armada, ketersediaan sumber air, serta luas yang berhasil ditangani.
Terkait penegakan hukum, laporan mencatat 91 kasus, terdiri atas 71 penyelidikan dan 20 penyidikan, dengan 18 orang tersangka.
Ivan mendorong agar perkembangan perkara diperbarui secara berkala dan jelas, dengan tetap menghormati proses hukum serta asas praduga tak bersalah.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, Ivan menyatakan DPRD melalui fungsi pengawasannya akan mendorong koordinasi lintas instansi dan meminta data yang dapat diuji. “Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat, penanganan yang efektif, dan keterbukaan data. Penentuan penyebab maupun tanggung jawab pihak tertentu harus berdasarkan verifikasi dan bukti,” tutupnya.
Social Header