Karhutla Jambi Picu Ancaman Kesehatan, Wakil Ketua DPRD Minta Layanan Warga Diperkuat

Wakil Ketua DPRD Jambi  Ivan Wirata meminta pemerintah daerah memperkuat penanganan karhutla, terutama pemadaman di titik aktif.(min)

MAKALAMNEWS.ID -Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, meminta pemerintah daerah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pemadaman di titik aktif, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pembaruan data lintas instansi.

Dalam laporan situasi per 11 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB, tercatat 147 hotspot pada hari itu hingga pukul 16.00 WIB. 

Laporan juga mencatat 329 hotspot pada 10 Oktober, 13.874 hotspot secara kumulatif sejak awal tahun, serta luas terbakar 4.327,04 hektare. 

Sebanyak 91 kasus tercatat dalam penanganan penegakan hukum, terdiri atas 71 penyelidikan dan 20 penyidikan.

Ivan Wirata mengingatkan agar angka hotspot harian dibaca secara cermat. 

Data 11 Oktober baru mencakup pukul 00.00–16.00 WIB, sedangkan data 10 Oktober mencakup satu hari penuh. 

Karena itu, angka tersebut belum dapat dibandingkan sebagai penurunan final sebelum periode pelaporan disamakan.

"Hotspot merupakan indikasi yang perlu segera diverifikasi di lapangan. Penanganan harus melihat lokasi kebakaran, luas terdampak, kondisi gambut, keselamatan warga, dan hasil pemadaman. Setelah api dipadamkan, langkah mop-up juga penting agar kebakaran tidak kembali muncul," kata Ivan.

Perhatian terhadap dampak kesehatan juga perlu ditingkatkan. 

Laporan pemantauan pukul 13.00 WIB mencatat ISPU Kota Jambi sebesar 311 dengan kategori berbahaya, Kabupaten Tebo sebesar 273 dengan kategori sangat tidak sehat, dan Tanjung Jabung Timur sebesar 197 dengan kategori tidak sehat. 

Data Kabupaten Muaro Jambi belum tersedia karena gangguan pada alat pemantau.

Menurut Ivan, pemerintah perlu memastikan layanan kesehatan menjangkau masyarakat terdampak, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan. 

Informasi kualitas udara juga perlu diperbarui dan disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Ia turut meminta perangkat daerah dan posko mengklarifikasi data luas terbakar. 

Total provinsi dalam laporan tercatat 4.327,04 hektare, sementara penjumlahan angka per kabupaten/kota yang tercantum pada tabel perlu dicocokkan kembali. 

Rekonsiliasi diperlukan agar angka yang digunakan dalam evaluasi dan publikasi benar-benar konsisten.

"Data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pemadaman dan mengukur hasil kerja. Kami meminta seluruh unsur terkait menyamakan periode pelaporan, memverifikasi titik dan luasan di lapangan, serta mencatat lokasi, penanggung jawab, peralatan, dan hasil penanganan secara terpadu," ujarnya.

Ivan juga meminta kesiapan operasi darat dan udara terus dipantau, termasuk tindak lanjut terhadap armada yang tercatat tidak siap karena pemeliharaan. 

Koordinasi antara BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, BMKG, dan unsur terkait perlu memastikan informasi risiko segera diteruskan kepada petugas dan warga.

"Prioritas kita adalah mempercepat respons, menekan luas kebakaran, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan penegakan hukum berjalan. Setiap perkembangan perlu dievaluasi bersama agar langkah berikutnya tepat sasaran," pungksnya.(min)