MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata menekankan pentingnya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan sarana pemadaman darat, kesiapan personel, serta pengawasan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Penegasan tersebut berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penanganan Karhutla BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026, yang memuat kebutuhan operasional, peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan, serta logistik penanganan kebakaran.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, tercantum total kebutuhan anggaran sebesar Rp18.786.254.000, dengan rincian:
* Operasional respons cepat penanganan darurat bencana sebesar Rp5.052.314.000.
* Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan sebesar Rp13.483.940.000.
* Logistik penanganan Karhutla sebesar Rp250.000.000.
Ivan menilai, besarnya kebutuhan anggaran harus diikuti perencanaan pengadaan yang matang, ketepatan spesifikasi, kewajaran harga, serta penempatan peralatan sesuai tingkat risiko kebakaran di setiap wilayah.
Menurut Ivan, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan hujan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun water bombing.
Penguatan kemampuan pemadaman darat harus menjadi prioritas karena personel lapangan berperan langsung dalam mencegah perluasan api dan melakukan pendinginan hingga tuntas.
"Strategi kita harus jelas, Ground First – Air Support. Operasi udara tetap penting sebagai dukungan, tetapi kekuatan utama harus dibangun di darat. Ketika muncul titik api, personel dan peralatan harus segera bergerak, melakukan pemadaman, membatasi penjalaran, dan memastikan tidak terjadi penyalaan kembali," katanya.
Menurutnya, dalam rencana pengadaan tersebut, kebutuhan kendaraan dan sarana mobilitas mencapai sekitar Rp6,715 miliar, meliputi mobil tangki, kendaraan taktis pemadaman atau Fire Jeep, mobil komando, motor roda tiga, serta motor trail.
Sementara itu, pengadaan 32 unit pompa pemadaman dengan kapasitas 23 HP, 6 HP, dan 2 HP direncanakan menelan anggaran sekitar Rp4,158 miliar.
Peralatan pendukung lainnya meliputi selang pemadam, nozzle, alat pelindung diri (APD), mesin kapal, dua unit drone thermal, tenda pengungsi, dan velbed.
"Mobil tangki harus mampu menjamin pasokan air, pompa harus sesuai kebutuhan medan, motor trail harus menjangkau lokasi sulit, dan drone thermal harus membantu memastikan keberadaan titik panas. Seluruh alat harus terhubung dalam satu sistem operasi, bukan bekerja sendiri-sendiri," tegasnya.
Ivan juga menekankan, distribusi peralatan tidak boleh dilakukan sekadar berdasarkan pemerataan administratif.
Penempatan harus mempertimbangkan kondisi gambut, riwayat kebakaran, akses jalan, ketersediaan sumber air, serta potensi ancaman terhadap permukiman dan kawasan konservasi.
Wilayah seperti Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Sarolangun perlu memperoleh perhatian sesuai tingkat risiko dan kebutuhan operasional masing-masing.
Khusus kawasan gambut dan wilayah yang sulit dijangkau, penguatan sumber air, akses pemadaman, mesin pompa, dan patroli dini menjadi kebutuhan penting.
"Jangan sampai alat sudah dibeli, tetapi ketika kebakaran terjadi justru tidak berada di lokasi yang membutuhkan. Setiap unit harus jelas tempat penempatannya, siapa penanggung jawabnya, bagaimana pemeliharaannya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merespons kejadian," kata Ivan.
DPRD Dorong Pengawasan Melekat
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Jambi akan mendorong agar seluruh tahapan pengelolaan anggaran karhutla dapat ditelusuri, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan barang, penempatan, penggunaan hingga pertanggungjawaban.
Ivan menekankan perlunya pendampingan dan pengawasan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kewenangan masing-masing.
Pendampingan tersebut penting untuk memastikan proses pengadaan mematuhi ketentuan, mencegah penyimpangan, dan tetap mendukung percepatan penanganan darurat.
"Anggaran ini harus dijaga bersama. Jangan ada pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, jangan ada barang yang tidak memenuhi spesifikasi, dan jangan ada peralatan yang akhirnya hanya tersimpan di gudang. Kita membutuhkan pengawasan melekat dari awal sampai akhir," katanya.
Ivan juga meminta agar indikator keberhasilan tidak hanya berupa persentase realisasi anggaran dan jumlah barang yang diterima.
Keberhasilan harus diukur dari kemampuan mempercepat respons lapangan, menekan perluasan area terbakar, memastikan pendinginan tuntas, mengurangi paparan asap, dan melindungi kesehatan masyarakat.
Ivan mengingatkan, penanganan karhutla merupakan persoalan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Karena itu, sistem penanggulangan harus mengintegrasikan pencegahan, deteksi dini, pemadaman, perlindungan kesehatan, penegakan hukum berdasarkan bukti, serta pemulihan ekosistem.
Ia mendorong penerapan prinsip Satu Data, Satu Peta Risiko, dan Satu Komando agar informasi titik panas, lokasi kebakaran, kondisi peralatan, sumber air, dan pergerakan personel dapat dikoordinasikan secara efektif.
"Target kita adalah zero Karhutla, tidak ada kebakaran besar, tidak ada bencana asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Untuk menuju ke sana, anggaran harus tepat sasaran, alat harus berfungsi, personel harus siap, dan pengawasan harus berjalan," ujar Ivan.
Menurutnya, keberhasilan penggunaan anggaran penanganan Karhutla pada akhirnya harus dapat dirasakan masyarakat melalui lingkungan yang lebih aman, kualitas udara yang lebih baik, dan berkurangnya risiko kebakaran berulang.
"Jangan hanya padamkan api. Cegah sebelum terbakar, respons sebelum meluas, dinginkan sampai tuntas, lindungi masyarakat dari asap, dan pulihkan ekosistem. Itulah ukuran keberhasilan yang harus kita perjuangkan bersama," pungkasnya.(min)
Social Header