MAKALAMNEWS.ID - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi perlu diperkuat menjadi operasi terpadu yang tidak hanya mengejar titik api, tetapi juga menangani dampak asap, kesehatan masyarakat, perlindungan kawasan konservasi, hingga pengawasan penggunaan anggaran dan peralatan.
Berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per Selasa, 6 Oktober 2026 hingga pukul 19.00 WIB, tercatat 144 hotspot pada periode pukul 00.00–16.00 WIB.
Sementara, hotspot tanggal 5 Oktober untuk periode penuh 00.00–23.00 WIB tercatat 199 titik. Secara kumulatif, hotspot sepanjang 2026 telah mencapai 12.106 titik.
Estimasi luas lahan terbakar tercatat ±4.267,51 hektare, sedangkan penanganan penegakan hukum mencapai 90 kasus, terdiri dari 71 kasus dalam penyelidikan dan 19 penyidikan, dengan 18 orang tersangka.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata menilai, perkembangan tersebut perlu dibaca secara menyeluruh.
Menurutnya, indikator paling serius saat ini bukan hanya kebakaran, tetapi juga kualitas udara yang telah mencapai kategori berbahaya di sejumlah wilayah.
"Penanganan Karhutla sekarang tidak cukup hanya melihat berapa hotspot dan berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus melihat asap dan dampaknya terhadap masyarakat. Fire Response, Smoke Response dan Health Response harus berjalan dalam satu operasi," katanya, Rabu (7/10/2026).
ISPU Muaro Jambi Capai 617
Data per 6 Oktober 2026 menunjukkan ISPU Muaro Jambi mencapai 617 dengan kategori Berbahaya.
Kota Jambi berada pada angka 355 atau Berbahaya, Tebo 336 atau Berbahaya, sementara Tanjung Jabung Timur mencapai 205 atau Sangat Tidak Sehat.
Dibanding laporan sehari sebelumnya, peningkatan paling besar terjadi di Muaro Jambi, dari 395 menjadi 617.
Tebo meningkat dari 284 menjadi 336 dan Tanjung Jabung Timur dari 178 menjadi 205. Kota Jambi turun dari 369 menjadi 355, namun masih berada dalam kategori Berbahaya.
Menurut Ivan, kondisi tersebut menuntut respons kesehatan masyarakat ditempatkan sejajar dengan operasi pemadaman.
"Ketika kualitas udara sudah masuk kategori Berbahaya, maka yang kita lindungi bukan hanya hutan dan lahan, tetapi manusia. Kelompok rentan, anak-anak, lansia, masyarakat dengan gangguan pernapasan, pekerja luar ruang dan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran harus mendapat perhatian khusus," ujarnya.
Ivan mendorong Pemprov bersama Satgas, Dinas Kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota memastikan protokol perlindungan masyarakat berjalan berdasarkan kondisi kualitas udara dan ketentuan yang berlaku.
Tanjab Timur Dominasi Hotspot Harian
Iva juga menjelaskan, dari 144 hotspot pada periode 00.00–16.00 WIB, Tanjung Jabung Timur mencatat 84 titik atau sekitar 58,3 persen.
Sarolangun berada di urutan berikutnya dengan 36 hotspot, kemudian Batanghari dan Tanjung Jabung Barat masing-masing 7, Bungo 5, Muaro Jambi 3, serta Merangin 2 titik.
Tanjung Jabung Timur dan Sarolangun secara bersama-sama menyumbang 120 dari 144 hotspot atau sekitar 83,3 persen pada periode laporan tersebut.
Ivan mengatakan, konsentrasi ini dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan prioritas penempatan personel dan peralatan, dengan tetap memperhatikan hasil verifikasi lapangan.
"Sumber daya jangan semata-mata dibagi rata. Penempatan harus mengikuti risiko aktual. Di mana hotspot terkonsentrasi, di mana fire spot membesar, di mana gambut sulit dipadamkan, di mana sumber air terbatas, dan di mana masyarakat paling terdampak, di situlah kekuatan operasi harus diperkuat," ujarnya lagi.
Batanghari Terbesar, Tanjab Barat Bertambah 6,5 Hektare
Dari sisi estimasi luas terbakar, Batanghari masih menjadi wilayah terbesar dengan 1.306,81 hektare.
Berikutnya Tanjung Jabung Barat 666,45 hektare, Tanjung Jabung Timur 659,18 hektare, Muaro Jambi 608,71 hektare, Sarolangun 508,55 hektare dan Tebo 403,76 hektare.
Total luas terbakar berubah dari sekitar 4.261,01 hektare pada 5 Oktober menjadi 4.267,51 hektare pada 6 Oktober, atau bertambah sekitar 6,50 hektare.
Berdasarkan tabel laporan, perubahan tersebut terlihat pada Tanjung Jabung Barat, dari 659,95 menjadi 666,45 hektare.
Ivan mengingatkan bahwa perubahan estimasi luas tersebut perlu diverifikasi melalui data burn scar dan pengecekan lapangan.
Kenaikan angka tidak serta-merta boleh disimpulkan seluruhnya sebagai kebakaran baru karena dapat berkaitan dengan perkembangan kebakaran maupun pembaruan pemetaan.
Ground First – Air Support
Operasi udara pada 6 Oktober juga menghadapi keterbatasan. Dalam laporan, pesawat PK-ALA tidak terbang karena low visibility.
Helikopter patroli PK-WSA melakukan dua sortie, sementara helikopter water bombing N-274TH melakukan operasi di Tahura Orang Kayo Hitam, Tanjung Jabung Timur.
N-274TH tercatat melakukan 23 kali water bombing dengan sekitar 92.000 liter air. Laporan menyebut fire spot masih berasap, dengan area terbakar sekitar ±7 hektare dan sekitar ±2,5 hektare dilaporkan dipadamkan.
Sementara itu, VN-8414 dan Super Puma H3216 tercatat unserviceable/maintenance dalam laporan.
Ivan menilai kondisi tersebut semakin menegaskan perlunya membangun kemampuan darat yang kuat dan permanen.
"Kita tidak boleh bergantung pada langit. Water bombing dan dukungan udara tetap penting, tetapi ground force harus menjadi kekuatan permanen. Setelah water bombing, tim darat harus masuk, melakukan containment, pendinginan dan mop-up sampai bara benar-benar terkendali," ujarnya.
Pola operasi yang didorong adalah:
HOTSPOT → VERIFIKASI → FIRE SPOT → ATTACK → CONTAINMENT → MOP-UP → THERMAL RE-CHECK → MONITORING.
Untuk lokasi yang mendapat water bombing, koordinat sasaran perlu segera diteruskan kepada tim darat sehingga operasi udara tidak terputus dari tindak lanjut di permukaan.
Alat Bantuan Harus Ditempatkan Berdasarkan Risiko
Ivan juga mengaitkan kondisi terbaru dengan rencana penguatan peralatan Karhutla.
Menurutnya, mobil tangki, Fire Jeep, mobil komando, motor trail, pompa, selang, nozzle, drone thermal, APD dan peralatan pendukung lainnya harus memiliki fungsi serta lokasi penempatan yang jelas.
Drone thermal, misalnya, dapat digunakan untuk memverifikasi hotspot dan memeriksa kembali titik panas setelah pemadaman.
Motor trail dapat mempercepat ground check di daerah sulit dijangkau. Mobil tangki dan pompa harus menjadi satu sistem suplai air, sementara mobil komando dapat mendukung pengendalian operasi di wilayah prioritas.
"Jangan ukur keberhasilan dari berapa banyak alat yang dibeli. Ukur berapa hotspot yang berhasil diverifikasi, berapa cepat tim sampai, berapa fire spot yang berhasil dikendalikan, apakah luas terbakar berhenti bertambah, dan apakah lokasi yang sudah dipadamkan kembali menyala atau tidak," kata Ivan.
Dorong One Map – One Data – One Command
Ivan juga mendorong seluruh informasi Karhutla disatukan dalam satu dashboard operasi.
Data hotspot, fire spot, burn scar, kedalaman gambut, sumber air, arah angin, posisi personel, peralatan, armada udara, ISPU, layanan kesehatan, kawasan konservasi dan perkembangan penegakan hukum perlu dibaca secara bersamaan.
Konsep tersebut dirumuskan sebagai:
ONE MAP – ONE DATA – ONE COMMAND
Menurut Ivan, pendekatan ini penting agar keputusan penempatan personel dan peralatan tidak terlambat mengikuti perkembangan di lapangan.
"Jangan sampai hotspot sudah muncul tetapi verifikasinya terlambat, alat tersedia tetapi berada jauh dari lokasi prioritas, atau water bombing sudah dilakukan tetapi tidak dilanjutkan mop-up. Semua mata rantai harus tersambung," ujarnya.
DPRD Dorong Pengawasan Berbasis Outcome
Dari sisi DPRD, Ivan mendorong pengawasan anggaran Karhutla bergerak dari sekadar pemeriksaan serapan menjadi pengawasan berbasis hasil.
Rantai pengawasan yang perlu dibangun adalah:
ANGGARAN → PENGADAAN → PERALATAN → PENEMPATAN → OPERASI → OUTPUT → OUTCOME → PERTANGGUNGJAWABAN.
Setiap peralatan harus memiliki lokasi, penanggung jawab, catatan penggunaan serta hasil operasional yang dapat dievaluasi.
"Tujuan akhirnya bukan banyaknya helikopter terbang atau banyaknya peralatan yang dibeli. Target akhirnya adalah api lebih cepat ditemukan dan ditangani, luas terbakar terkendali, tidak terjadi penyalaan kembali, kualitas udara membaik, masyarakat terlindungi, kawasan konservasi terjaga, penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti, dan ekosistem yang terdampak dipulihkan," tegas Ivan.
Menurutnya, perkembangan 6 Oktober menjadi pengingat bahwa Karhutla harus ditangani sebagai satu kesatuan persoalan kebakaran, lingkungan dan kesehatan masyarakat.
"Api harus dipadamkan, asap harus dikendalikan, masyarakat harus dilindungi. Semua sumber daya harus bergerak berdasarkan risiko dan hasil yang terukur, agar Jambi tidak terus berhadapan dengan bencana asap yang berulang," pungkasnya.(min)
Social Header