MAKALAMNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata meminta Satgas Karhutla Provinsi Jambi tidak menjadikan data titik panas (hotspot) sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Ia menyampaikan hal ini setelah menelaah lima infografis resmi Satgas Karhutla per 27 Oktober 2026 bersama Pansus Karhutla DPRD Provinsi Jambi.
Menurut data BMKG Jambi, tidak ada satu pun hotspot di Provinsi Jambi pada 26 Oktober 2026.
Namun, pada saat yang sama, ISPU PM2,5 di Kabupaten Muaro Jambi justru naik dari 321 menjadi 506 atau kategori Berbahaya.
Kota Jambi berada di angka 200, batas atas kategori Tidak Sehat.
:Satelit mencatat nihil, tetapi udara justru makin pekat. Patroli udara pada 27 Oktober masih menemukan api membesar di tiga lokasi dan api yang masih timbul di lima lokasi lainnya. Artinya, hotspot nihil bukan berarti api sudah padam," kata Ivan, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, kebakaran gambut bisa terus membara di bawah permukaan tanpa terdeteksi satelit, apalagi saat langit tertutup asap.
Selain itu, data Satgas mencatat angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10–25 km/jam.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya asap kiriman dari wilayah perbatasan Sumatera Selatan.
"Ukuran keberhasilan harus menggabungkan data satelit, hasil patroli lapangan, dan kualitas udara. Kalau hanya melihat hotspot, kita bisa merasa aman padahal masyarakat masih menghirup asap," tegasnya.
Hingga 27 Oktober 2026, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi tercatat sekitar 5.167,84 hektare, bertambah 61,55 hektare yang seluruhnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Batanghari masih menjadi kabupaten dengan lahan terbakar terluas, yaitu 1.470,70 hektare.
Ivan juga menyoroti kesiapan armada udara. Laporan Satgas 27 Oktober menunjukkan pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang biasa melayani Jambi sedang bertugas di Kertajati, Jawa Barat, dan baru dijadwalkan kembali pada 28 Oktober.
Dari empat helikopter yang tercatat, satu tidak terbang karena perawatan dan satu lagi berstatus siap tetapi tidak tercatat menjalankan misi.
"Kami tidak menyalahkan siapa pun. Tetapi publik perlu tahu mengapa pesawat OMC tidak berada di Jambi saat kualitas udara di Muaro Jambi masuk kategori Berbahaya. DPRD akan meminta penjelasan dan mengusulkan agar Jambi memiliki armada OMC yang siaga selama masa darurat," ujarnya.
Dua helikopter yang beroperasi melakukan total 42 kali penjatuhan air dengan volume 168.000 liter.
Namun, hasilnya terbatas. Di Jebus, Muaro Jambi, sekitar 1,5 hektare berhasil dipadamkan dari sekitar 5 hektare yang terbakar.
Di Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur, sekitar 3 hektare dipadamkan dari sekitar 6 hektare.
Petugas darat juga melaporkan sumber air terbatas karena muka air tanah turun.
"Ini menunjukkan bahwa kunci utamanya adalah menjaga gambut tetap basah. Kalau air tanah sudah turun, pemadaman dari darat maupun udara akan sangat berat," kata Ivan.
Terkait penegakan hukum, Satgas mencatat 91 kasus karhutla dengan 18 tersangka. Ivan menilai data ini perlu dirinci lebih lanjut.
Tanjung Jabung Timur, yang memiliki hotspot terbanyak (5.624 titik), baru mencatat enam kasus dalam penyelidikan dan satu dalam penyidikan.
"Kami minta data penegakan hukum dipisahkan antara pelaku perorangan dan korporasi, lengkap dengan lokasinya. Ini penting agar publik bisa menilai bahwa penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih," ujarnya.
Ia juga meminta data kasus ISPA disertai pembanding sebelum musim asap dan dihitung per jumlah penduduk, agar dampak asap terhadap kesehatan dapat diukur lebih akurat.
Pada minggu ke-41 tercatat 7.324 kasus ISPA di Provinsi Jambi, terbanyak di Kota Jambi dengan 1.681 kasus.
Seluruh temuan ini, lanjut Ivan, akan menjadi bahan rekomendasi Pansus Karhutla DPRD Provinsi Jambi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait
"Kita ingin penanganan berbasis data yang jujur dan lengkap. Dengan begitu, langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran dan masyarakat Jambi bisa segera terbebas dari asap," pungkasnya.(min)
Social Header