MAKALAMNEWS.ID – Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) dan kuliah umum Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, di Auditorium Chatib Quzwain, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Kampus yang Aman, Inklusif, dan Berkeadilan” dan diikuti sekitar 2.500 mahasiswa.
Acara ini menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan pemahaman hak asasi manusia di lingkungan perguruan tinggi serta mewujudkan kehidupan kampus yang aman dan menghargai keberagaman.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menandatangani nota kesepahaman bersama Gubernur Jambi Al Haris dan Rektor UIN STS Jambi Prof Kasful Anwar.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh para wali kota dan kepala daerah se-Provinsi Jambi, termasuk Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief, serta penyerahan plakat.
Kehadiran Bupati Batang Hari dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah daerah dalam agenda penguatan pemahaman dan pemenuhan hak asasi manusia.
Dalam pemaparannya, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir.
Karena itu, penghormatan terhadap HAM perlu menjadi perhatian bersama, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menjelaskan, negara memiliki tiga kewajiban utama dalam pemajuan HAM, yakni menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia.
Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil, perlindungan dari pelanggaran hak, serta akses terhadap hak-hak dasar tanpa diskriminasi.
Selain penandatanganan MoU dan kuliah umum, kegiatan itu juga diisi dengan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara simbolis kepada perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam.
Penyerahan KTP tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan hak administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pengakuan identitas hukum masyarakat adat.
Melalui kepemilikan dokumen kependudukan, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan publik dan pemenuhan hak sebagai warga negara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, Rektor UIN STS Jambi beserta jajaran, para dosen, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.(min)
Social Header