MAKALAMNEWS.ID - Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) menggelar bedah buku Partai Politik dalam Perspektif Hukum Internasional: Standar Global, Hak Politik, dan Demokrasi Substantif, karya Dr. Mochammad Farisi, S.H., LL.M., di Hotel Shang Ratu, Jambi, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dinamika Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Tahun 2029.
Penggabungan kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempertemukan gagasan akademik mengenai hak politik dan tata kelola partai politik dengan diskusi aktual tentang desain penyelenggaraan pemilu Indonesia.
Menjelang Pemilu 2029, pembicaraan mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak hanya berkaitan dengan jadwal dan teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut kualitas representasi politik, rekrutmen kepemimpinan, serta tanggung jawab partai politik dalam menjalankan demokrasi.
Dalam sesi bedah buku, Dr. Mochammad Farisi memaparkan delapan pokok bahasan utama yang mencakup partai politik dan krisis demokrasi global, peran partai sebagai aktor kunci demokrasi modern, hak politik dalam hukum internasional, landasan filosofis hak politik, demokrasi substantif, pedoman regulasi partai politik internasional, standar global partai politik, serta gagasan pembaruan tata kelola partai politik.
Farisi menjelaskan, partai politik mempunyai posisi strategis karena menjadi penghubung antara warga negara dan kekuasaan.
Partai tidak hanya menentukan siapa yang dicalonkan dalam pemilu, tetapi juga ikut menentukan kualitas kepemimpinan yang akan menjalankan pemerintahan dan mewakili kepentingan masyarakat.
"Demokrasi tidak boleh berhenti pada hak untuk memilih dan dipilih. Kita juga harus membicarakan bagaimana partai politik menyeleksi calon pemimpin, menjalankan demokrasi internal, dan memastikan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu dijalankan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Buku ini menggunakan perspektif hukum internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR), untuk mendiskusikan perlindungan hak politik dan tanggung jawab negara dalam memastikan proses politik yang demokratis.
Buku tersebut juga mengangkat kebutuhan pengembangan standar tata kelola partai politik yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Keterkaitan buku dengan FGD pemisahan pemilu menjadi salah satu pokok penting dalam kegiatan ini.
Perubahan desain pemilu nasional dan daerah pada 2029 berpotensi memengaruhi strategi partai politik, pola rekrutmen kandidat, konsolidasi organisasi, serta hubungan antara agenda politik nasional dan kepentingan masyarakat daerah.
Karena itu, perubahan regulasi pemilu perlu dibahas bersama dengan persoalan kualitas partai politik dan pemenuhan hak politik warga negara.
Dr. Edi Purwanto, Anggota DPR RI, mengapresiasi kehadiran buku Partai Politik dalam Perspektif Hukum Internasional: Standar Global, Hak Politik, dan Demokrasi Substantif karya Dr. Mochammad Farisi.
Menurutnya, buku ini menawarkan perspektif yang penting dalam pengembangan kajian partai politik di Indonesia.
"Menurut saya, ini buku yang sangat bagus dan menarik. Buku ini menghadirkan perspektif yang relatif langka, yakni membahas partai politik dari sudut pandang hukum internasional. Pembahasannya sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini, terutama dalam memperkuat hak politik dan peran partai politik menjelang Pemilu 2029," katanya.
"Kita perlu memastikan bahwa partai politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi juga menjalankan fungsi demokratisnya, menghormati hak politik warga negara, dan ikut meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia," sambungnya.
Kegiatan berlangsung interaktif. Para peserta menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan pandangan mengenai hubungan antara hak politik, tata kelola partai politik, serta tantangan demokrasi Indonesia.
Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi peserta, Dr. Mochammad Farisi selaku penulis juga membagikan buku kepada sejumlah peserta yang mengajukan pertanyaan dalam sesi diskusi.
45 peserta mengikuti kegiatan ini berasal dari Kesbangpol Provinsi Jambi dan Kota Jambi, sepuluh partai politik, organisasi kepemudaan HMI, KOPRI, GMNI, dan GMKI, ISMI Tebo, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Forum Ormas, organisasi perempuan KPI dan WPI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), kalangan akademisi, wartawan, serta pegiat kepemiluan dari KOPIPEDE Jambi, JADI, dan unsur masyarakat lainnya.
Melalui bedah buku ini, Pusakademia mendorong agar reformasi demokrasi tidak hanya berorientasi pada prosedur pemilu, tetapi juga memperhatikan kualitas partai politik sebagai institusi yang menentukan proses pencalonan, representasi warga, dan pembentukan kepemimpinan.
Diskusi tersebut diharapkan dapat memperkaya wacana publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan kepemiluan dan penguatan demokrasi substantif menjelang 2029.(min)
Social Header