MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT meminta Pemerintah Provinsi Jambi bersama seluruh unsur Satgas Karhutla mempertahankan kesiapsiagaan menyusul kembali meningkatnya hotspot dan memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah.
Berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per Jumat, 4 September 2026 pukul 19.00 WIB, tercatat 291 hotspot selama periode pukul 00.00–16.00 WIB.
Sehari sebelumnya, 3 September, tercatat 322 hotspot dalam satu hari penuh.
Secara kumulatif, jumlah hotspot sepanjang 2026 telah mencapai 5.739 titik, sementara estimasi luas lahan terbakar masih tercatat sekitar 1.879,31 hektare.
"Perkembangan beberapa hari terakhir membuktikan Karhutla masih sangat dinamis. Kita sempat melihat hotspot turun, kemudian kembali meningkat. Jadi jangan buru-buru menganggap kondisi sudah aman," kata Ivan.
Tebo Jadi Episentrum Harian, 104 Hotspot
Dari 291 hotspot pada 4 September hingga pukul 16.00 WIB, Tebo mencatat 104 titik, tertinggi di Jambi.
Batanghari berada di posisi berikutnya dengan 57 titik, Tanjung Jabung Barat 46 titik, Muaro Jambi 30 titik, Sarolangun 26 titik, Merangin 18 titik, Tanjung Jabung Timur dan Bungo masing-masing empat titik, serta Kerinci dua titik.
Tebo, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat secara bersama-sama menyumbang 207 hotspot atau sekitar 71 persen hotspot pada periode tersebut.
Ivan mengatakan, pola tersebut menunjukkan operasi Karhutla harus semakin dinamis.
"Api berpindah. Hari ini konsentrasi tinggi ada di Tebo, Batanghari dan Tanjab Barat. Posko, personel, sumber air dan dukungan operasi harus mampu mengikuti pergerakan risiko secara cepat," ujarnya.
Menurutnya, jaringan 81 Pos Karhutla yang telah dibangun perlu dioptimalkan dengan konsep dynamic deployment, sehingga pos terdekat dapat segera bergerak ketika hotspot telah diverifikasi menjadi kejadian kebakaran.
Lima Kabupaten Mulai Membentuk Koridor Risiko
Secara kumulatif, Sarolangun masih menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi sebanyak 1.341 titik, disusul Tanjung Jabung Barat 1.008 titik, Muaro Jambi 947 titik, Tebo 736 titik dan Batanghari 710 titik.
Ivan menilai data tersebut memperlihatkan bahwa peta risiko struktural Karhutla Jambi mulai semakin jelas.
"Kita tidak cukup melihat hotspot hari ini. Data kumulatif menunjukkan Sarolangun, Tanjab Barat, Muaro Jambi, Tebo dan Batanghari perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pencegahan jangka panjang."
Karena itu, menurutnya, Jambi membutuhkan dua peta sekaligus: peta operasi harian untuk mobilisasi cepat dan peta risiko struktural untuk menentukan investasi pencegahan, tata air, kesiapan perusahaan dan penguatan masyarakat.
Kota Jambi Sangat Tidak Sehat
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah kualitas udara.
Laporan Satgas mencatat ISPU Kota Jambi mencapai 210 atau kategori Sangat Tidak Sehat. Muaro Jambi berada pada angka 186 dan Tebo 150, keduanya kategori Tidak Sehat. Tanjung Jabung Timur tercatat 100 atau kategori Sedang.
Ivan menilai kondisi Kota Jambi memberikan pelajaran penting karena jumlah hotspot di Kota Jambi sangat kecil, tetapi masyarakat dapat menerima dampak asap dari kebakaran wilayah lain.
"Lokasi api tidak selalu sama dengan lokasi dampak asap. Api bisa berada di satu kabupaten, tetapi asap bergerak mengikuti angin dan masyarakat di daerah lain yang menerima dampaknya," katanya.
Karena itu, Ivan mendorong pengembangan Smoke Early Warning System yang mengintegrasikan hotspot, firespot, PM2.5, ISPU, arah dan kecepatan angin untuk memprediksi pergerakan asap.
Jangan Tunggu ISPU Memburuk Baru Bertindak
Ivan meminta penanganan Karhutla diintegrasikan dengan protokol kesehatan masyarakat.
Ketika ISPU masuk kategori Tidak Sehat atau Sangat Tidak Sehat, pemerintah harus memperkuat informasi publik, perlindungan kelompok rentan, layanan kesehatan, penggunaan masker serta penyesuaian aktivitas luar sesuai kondisi.
"Jangan menunggu masyarakat banyak mengalami gangguan pernapasan baru kita bergerak. Kalau data kualitas udara sudah menunjukkan risiko, tindakan kesehatan harus otomatis mengikuti," ujarnya.
Menurutnya, anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan harus menjadi kelompok prioritas.
Luas Terbakar 1.879 Hektare, DPRD Minta Data Diperbarui
Ivan juga mencermati estimasi luas terbakar yang masih tercatat ±1.879,31 hektare, meskipun hotspot kumulatif meningkat menjadi 5.739 titik.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti tidak terjadi penambahan kebakaran.
"Kita perlu mengetahui kapan terakhir polygon area terbakar diperbarui. Hotspot bertambah tetapi angka luas terbakar tetap. Bisa saja kebakaran berhasil dikendalikan sebelum meluas, tetapi bisa juga verifikasi luas belum diperbarui. Ini harus transparan," katanya.
DPRD, menurut Ivan, membutuhkan integrasi hotspot → firespot → polygon area terbakar → verifikasi lapangan, sehingga perkembangan Karhutla dapat dinilai secara lebih objektif.
Kapasitas Udara Harus Dijaga
Dalam laporan 4 September, beberapa helikopter water bombing masih beroperasi.
Namun, terdapat pula perubahan kesiapan armada, termasuk helikopter patroli yang tercatat selesai kontrak dan satu unit water bombing menjalani pemeliharaan.
Ivan meminta pemerintah memastikan perubahan tersebut tidak menimbulkan celah kemampuan operasi.
"Ketika hotspot meningkat, kemampuan surveillance jangan justru berkurang. Kalau kontrak satu armada selesai, kita harus tahu penggantinya apa dan bagaimana contingency plan-nya," katanya lagi.
Ia menekankan bahwa air power tetap penting, tetapi operasi darat harus menjadi fondasi.
81 Pos Harus Diukur dari Response Time
Ivan meminta keberhasilan 81 Pos Karhutla tidak dinilai berdasarkan jumlah pos semata.
Indikator yang lebih penting adalah response time.
"Pertanyaannya bukan lagi kita punya berapa pos. Pertanyaannya: hotspot terdeteksi pukul berapa, diverifikasi pukul berapa, tim bergerak pukul berapa, sampai lokasi kapan, dan api berhasil dikendalikan kapan," ujarnya lagi.
Dengan pendekatan tersebut, setiap pos dapat mempunyai indikator kinerja yang objektif dan dapat dievaluasi DPRD.
Jaga Air Sebelum Mengejar Api
Selain penguatan operasi, Ivan kembali menekankan pentingnya water management.
Sekat kanal, embung, sumber air, pembasahan kembali gambut serta pemantauan muka air harus menjadi bagian dari sistem Karhutla sepanjang tahun.
Konsep MPA-Air juga dinilai layak dikembangkan sebagai pelengkap Masyarakat Peduli Api.
"MPA bergerak ketika ancaman api muncul. MPA-Air kita dorong bekerja lebih awal, ketika muka air mulai turun dan lahan mulai memasuki kondisi rawan. Jangan menunggu api untuk mulai menjaga air."
Penegakan Hukum Harus Tetap Tegas
Laporan 4 September mencatat 71 kasus Karhutla, terdiri atas 59 kasus tahap penyelidikan dan 12 penyidikan, dengan 13 orang tersangka.
Ivan mendukung proses hukum yang tegas tetapi tetap berdasarkan verifikasi dan alat bukti.
Ia juga mendorong penggunaan data spasial untuk mengetahui lokasi kejadian berulang.
"Hotspot bukan otomatis bukti pidana. Tetapi hotspot, firespot, lokasi pengelolaan lahan, riwayat kebakaran dan hasil pemeriksaan dapat diintegrasikan untuk menentukan prioritas pengawasan."
DPRD Dorong Satu Data, Satu Peta, Satu Komando
Ivan mengatakan, pengalaman Karhutla 2026 memperlihatkan bahwa Jambi membutuhkan sistem yang menyatukan early warning, ground power, air power, water management, smoke management, public health dan law enforcement.
Seluruh data tersebut perlu masuk dalam satu command center.
"Api berpindah, asap bergerak, tetapi sistem kita tidak boleh terlambat. Kita membutuhkan satu data, satu peta, satu komando dan satu respons cepat," kata Ivan.
Ivan menegaskan ukuran keberhasilan Karhutla ke depan juga harus berubah.
Pemerintah jangan hanya menghitung jumlah hotspot, luas terbakar, jumlah sortie atau liter air yang dijatuhkan.
"Kita harus mulai menghitung berapa hektare yang berhasil tidak terbakar, berapa hotspot yang berhasil dihentikan sebelum menjadi kebakaran besar, seberapa cepat udara kembali sehat dan berapa kerugian yang berhasil kita hindari," ujarnya.
Ia menutup dengan arah kebijakan pengendalian Karhutla Jambi:
JAGA AIRNYA → CEGAH APINYA → RESPONS CEPAT → PREDIKSI ASAPNYA → LINDUNGI MASYARAKAT → TEGAKKAN HUKUM → PULIHKAN EKOSISTEM
"Karhutla jangan menjadi agenda darurat yang berulang setiap kemarau. Target kita harus lebih tinggi: api tidak membesar, gambut tetap basah, udara tetap sehat dan masyarakat terlindungi," pungkas Ivan.(*)
Social Header