MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mendorong perubahan paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi.
Penanganan karhutla, menurutnya, tidak boleh terus bergantung pada Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, ataupun menunggu datangnya hujan ketika kebakaran sudah meluas.
Ivan menegaskan, OMC dan water bombing tetap penting dalam kondisi tertentu.
Namun, keduanya harus ditempatkan sebagai instrumen penguat, sementara fondasi utama pengendalian karhutla harus dibangun melalui pencegahan dan kekuatan operasi darat.
"Kita jangan selalu mengandalkan OMC dan menunggu hujan untuk menyelesaikan Karhutla. Yang harus diperkuat justru kemampuan di darat: deteksi dini, ketersediaan sumber air, pembasahan gambut, patroli, MPA, respons kurang dari 24 jam, pendinginan hingga tuntas, serta penegakan hukum. OMC dan water bombing adalah penguat ketika kondisi membutuhkan, bukan pengganti pencegahan," katanya.
Jangan Tunggu Api Membesar
Menurut Ivan, pengalaman penanganan karhutla menunjukkan bahwa biaya dan tingkat kesulitan pengendalian meningkat ketika api sudah membesar dan menyebar.
Karena itu, orientasi penanganan perlu bergeser dari “memadamkan sebanyak mungkin” menjadi “mencegah sebanyak mungkin.”
Ia menawarkan prinsip sederhana: Cegah sebelum api, padamkan sebelum besar, dinginkan sampai tuntas.
Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi. Apabila ditemukan kebakaran, tim darat harus mampu bergerak secepat mungkin sehingga api dapat dikendalikan ketika skalanya masih kecil.
Ivan mendorong response time kurang dari 24 jam menjadi salah satu indikator kinerja utama penanganan karhutla.
"Jangan hanya menghitung berapa helikopter yang terbang atau berapa kali water bombing dilakukan. Yang harus kita ukur adalah berapa cepat hotspot diverifikasi, berapa cepat tim tiba di lokasi, dan apakah api berhasil dikendalikan sebelum meluas," ujarnya.
Sumber Air Harus Disiapkan Sebelum Kemarau
Ivan juga menyoroti pentingnya ketersediaan sumber air di kawasan rawan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan audit terhadap embung, sumur bor, kanal atau tata air gambut, pompa, selang, akses pemadaman serta sistem komunikasi di setiap zona rawan karhutla.
Pertanyaan mendasarnya, kata Ivan, bukan sekadar berapa banyak sarana yang tercatat, tetapi apakah sarana tersebut benar-benar berfungsi ketika kemarau mencapai kondisi paling kering.
"Jangan baru mencari air ketika api sudah membesar. Sumber air harus dipetakan dan dipastikan tersedia sebelum musim kemarau. Ini seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur dasar pencegahan karhutla," tegasnya.
Gambut Harus Dijaga Tetap Basah
Khusus wilayah gambut, Ivan mendorong pendekatan yang lebih preventif.
Pembasahan gambut dan pengelolaan tata air harus dilakukan sebelum kondisi lahan terlalu kering.
Dengan demikian, penanganan tidak selalu dimulai setelah gambut terbakar.
Menurut Ivan, pendekatan tersebut sekaligus mengubah orientasi anggaran dari dominan membiayai keadaan darurat menjadi memperbesar investasi pencegahan.
"Untuk gambut, jangan tunggu terbakar baru kita sibuk memadamkan. Prinsipnya harus menjaga gambut tetap basah dan mengelola tata airnya. Pencegahan jauh lebih rasional daripada menghadapi kebakaran yang sudah masuk ke lapisan gambut," katanya.
MPA Harus Menjadi First Responder Desa
Ivan juga meminta Masyarakat Peduli Api (MPA) diperkuat dan tidak hanya diposisikan sebagai relawan tambahan saat keadaan darurat.
MPA di desa-desa rawan perlu memperoleh pelatihan, peralatan dasar, sistem komunikasi, peta kawasan rawan, informasi sumber air serta standar operasional yang jelas.
Dengan posisi tersebut, MPA dapat menjadi first responder yang membantu mendeteksi dan menangani kejadian sejak dini sebelum dukungan lebih besar tiba.
Patroli juga perlu dilakukan berdasarkan peta risiko, terutama pada kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Ivan mengingatkan, operasi pemadaman tidak boleh berhenti ketika api secara visual sudah tidak terlihat.
Pendinginan atau mop-up harus dilakukan sampai bara benar-benar hilang, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan patroli ulang.
Targetnya adalah zero re-ignition, atau tidak terjadinya kebakaran kembali pada lokasi yang telah dipadamkan.
"Api di permukaan mungkin sudah hilang, tetapi bara bisa saja masih tersimpan. Karena itu pendinginan harus sampai tuntas. Jangan sampai hari ini kita menyatakan padam, besok lokasi yang sama kembali terbakar," ujarnya.
OMC dan Water Bombing Tetap Penting
Ivan menegaskan pandangannya tersebut bukan berarti meniadakan OMC maupun water bombing.
Kedua instrumen tetap diperlukan, khususnya ketika terjadi eskalasi kebakaran atau lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat.
Namun, sistem karhutla yang tangguh tidak boleh dibangun dengan ketergantungan pada instrumen udara.
Pola yang didorong DPRD adalah: Deteksi dini → sumber air siap → gambut tetap basah → patroli dan MPA → respons darat cepat → pemadaman → pendinginan → water bombing/OMC sebagai penguat → penegakan hukum → pemulihan ekosistem.
Ivan mengatakan, DPRD Provinsi Jambi juga akan mendorong agar penganggaran karhutla semakin berbasis tingkat risiko.
Wilayah dengan riwayat hotspot tinggi, kawasan gambut rawan, keterbatasan sumber air maupun kebakaran berulang semestinya memperoleh prioritas intervensi.
Indikator keberhasilan pun harus dibuat terukur, mulai dari penurunan hotspot dan luas terbakar, verifikasi hotspot, response time, kesiapan sumber air, keaktifan MPA, tidak terjadinya kebakaran ulang hingga penyelesaian perkara hukum.
"Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak air yang berhasil dijatuhkan dari langit, tetapi berapa banyak kebakaran yang berhasil kita cegah," tegas Ivan.
Ivan berharap Jambi tidak terus menghadapi pola berulang setiap memasuki periode kering. Penanganan darurat tetap dibutuhkan, tetapi harus diikuti pembangunan sistem mitigasi permanen.
Menurutnya, tujuan akhirnya bukan hanya zero hotspot dalam satu hari, melainkan menurunkan risiko secara konsisten dari tahun ke tahun.
"Kita ingin hutan dan lahan lebih aman, udara lebih sehat, masyarakat terlindungi, dan ekosistem yang terbakar dipulihkan. Karhutla jangan terus menjadi siklus tahunan. Kita harus berani berpindah dari respons darurat menuju pencegahan permanen," pungkasnya.(*)
Social Header