MAKALAMNEWS.ID - Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi kembali menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai.
Berdasarkan laporan Satgas Karhutla Provinsi Jambi per Selasa, 15 September 2026, tercatat 264 hotspot, total hotspot sepanjang 2026 mencapai 7.964 titik, sementara estimasi luas lahan terbakar telah mencapai ±2.998,02 hektare.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata menilai, kondisi tersebut merupakan alarm agar pemerintah daerah, Satgas, perusahaan dan masyarakat tidak menurunkan kesiapsiagaan.
Apalagi, persoalan Karhutla kini tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga mulai berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.
"Data hari ini harus kita baca sebagai peringatan. Hotspot mencapai 264 titik, luas terbakar hampir 3.000 hektare, dan kualitas udara di beberapa wilayah sudah sangat tidak sehat bahkan berbahaya. Artinya, operasi pengendalian harus diperkuat, bukan dikendurkan," ujar Ivan.
ISPU Muaro Jambi Berbahaya
Satu kondisi yang mendapat perhatian serius adalah kualitas udara. Berdasarkan laporan tersebut, ISPU Muaro Jambi mencapai 333 atau kategori Berbahaya.
Sementara itu, Kota Jambi mencatat ISPU 247, Tebo 211, dan Tanjung Jabung Timur 206, yang masuk kategori Sangat Tidak Sehat.
Menurut Ivan, angka tersebut menunjukkan penanganan Karhutla harus mulai menggunakan pendekatan ganda, yaitu pengendalian kebakaran sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat.
"Ketika ISPU sudah 333, persoalannya bukan lagi hanya bagaimana memadamkan api. Kita juga harus bicara tentang keselamatan masyarakat. Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, sekolah dan pemerintah kabupaten/kota harus mempunyai langkah mitigasi yang jelas, terutama untuk anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat yang mempunyai kerentanan terhadap gangguan pernapasan," katanya.
Tebo Tertinggi Hotspot, Sarolangun Kumulatif
Sementara, sebaran hotspot pada 15 September menunjukkan Tebo menjadi daerah dengan hotspot harian tertinggi sebanyak 46 titik.
Selanjutnya Sarolangun dan Muaro Jambi masing-masing 37 titik, Tanjung Jabung Barat 36 titik, Bungo 34 titik, Tanjung Jabung Timur 32 titik, Merangin 22 titik, Batanghari 19 titik, serta Kerinci satu titik.
Secara kumulatif sepanjang 2026, Sarolangun menjadi yang tertinggi dengan 1.747 hotspot, disusul Tanjung Jabung Barat 1.285 titik, Tebo 1.279 titik, Batanghari 1.234 titik dan Muaro Jambi 1.117 titik.
Ivan menilai konsentrasi hotspot tersebut harus menjadi dasar penempatan sumber daya.
"Tidak tepat kalau intervensi dibagi rata sementara tingkat risikonya berbeda. Daerah dengan hotspot berulang, lahan terbakar luas, kawasan rawan dan keterbatasan sumber air harus memperoleh prioritas personel, peralatan, patroli dan anggaran pencegahan," ujarnya.
Batanghari Terbakar 773,25 Hektare
Dari estimasi luas terbakar ±2.998,02 hektare, Batanghari menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar mencapai 773,25 hektare. Muaro Jambi mencapai 556,61 hektare, Sarolangun 508,55 hektare, Tanjung Jabung Barat 488,75 hektare, Tebo 312,46 hektare dan Tanjung Jabung Timur 271,70 hektare.
Ivan mengatakan, data luas terbakar harus menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan penanganan karhutla.
Menurutnya, pemerintah jangan hanya mengejar penurunan jumlah hotspot. Luas kebakaran harus berhenti bertambah dan kebakaran yang sudah dipadamkan tidak boleh menyala kembali.
"Ukuran keberhasilan kita bukan hanya berapa hotspot hari ini. Kita harus melihat berapa luas yang terbakar, berapa cepat respons dilakukan, apakah pendinginan dilakukan sampai tuntas, dan apakah terjadi kebakaran ulang," jelasnya.
Jangan Selalu Mengandalkan OMC
Ivan kembali menegaskan perlunya perubahan paradigma penanganan karhutla.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing dan dukungan udara menurutnya tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menggantikan pembangunan kapasitas pencegahan dan pemadaman di darat.
"Kita jangan selalu mengandalkan OMC dan menunggu hujan untuk menyelesaikan karhutla. Yang harus diperkuat justru kemampuan di darat: deteksi dini, ketersediaan sumber air, pembasahan gambut, patroli, MPA, respons kurang dari 24 jam, pendinginan hingga tuntas, serta penegakan hukum," tegas Ivan.
"OMC dan water bombing adalah penguat ketika kondisi membutuhkan, bukan pengganti pencegahan," lanjutnya.
Ia mendorong penerapan pendekatan “Ground First — Air Support”. Artinya, kekuatan permanen berada pada personel dan infrastruktur darat, sedangkan operasi udara menjadi penguat ketika skala dan kondisi kebakaran memerlukannya.
Jangan Tunggu Hujan, Bangun Sistem Permanen
Ivan menegaskan, pengalaman Karhutla 2026 harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengendalian yang lebih permanen di Provinsi Jambi.
Menurutnya, orientasi kebijakan perlu berubah dari memadamkan setelah kebakaran terjadi menjadi mencegah agar kebakaran tidak berkembang sejak awal.
"Ukuran keberhasilan kita bukan berapa kali OMC dilakukan atau berapa banyak air dijatuhkan dari udara. Ukurannya adalah berapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah, seberapa cepat api ditangani, seberapa kecil luas yang terbakar, dan apakah api tidak muncul kembali," tegasnya.
Ivan menutup dengan meminta seluruh unsur tetap siaga karena kondisi Karhutla dapat berubah dengan cepat.
"Cegah sebelum api, padamkan sebelum besar, dinginkan sampai tuntas dan pulihkan kawasan yang terbakar. Jangan menunggu hujan untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dari darat," pungkasnya.(min)
Social Header