MAKALAMNEWS.ID - Jambi belum aman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT.
Ivan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, Satgas Karhutla, perusahaan dan masyarakat untuk tidak menurunkan kewaspadaan meskipun jumlah hotspot harian pada 7 September 2026 mengalami penurunan.
Menurutnya, berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per 7 September 2026 pukul 19.00 WIB, tercatat 189 hotspot hingga pukul 16.00 WIB. Angka tersebut turun dibandingkan 6 September yang tercatat 254 hotspot dalam satu hari penuh.
Namun secara kumulatif, hotspot Jambi sepanjang 2026 telah mencapai 6.836 titik, dengan estimasi luas lahan terbakar masih tercatat sekitar 1.879,31 hektare.
"Penurunan hotspot harian tentu positif, tetapi jangan membuat kita merasa situasi sudah aman. Karhutla masih tinggi dan fluktuatif. Kita harus melihat tren, kondisi udara, ketersediaan air dan kemampuan operasi secara bersamaan," kata Ivan.
5 Kabupaten Sumbang Lebih 83 Persen Hotspot
Ivan Wirata juga menyoroti tingginya konsentrasi hotspot kumulatif pada lima kabupaten.
Sarolangun tercatat 1.512 hotspot, Tanjung Jabung Barat 1.168 titik, Tebo 1.053 titik, Muaro Jambi 1.001 titik dan Batanghari 981 titik.
Jika digabungkan, lima daerah tersebut mencapai sekitar 5.715 hotspot atau 83,6 persen dari total hotspot Jambi.
Menurut Ivan, angka tersebut harus menjadi dasar perubahan strategi.
"Kalau lebih dari delapan dari sepuluh hotspot terkonsentrasi pada lima kabupaten, maka pencegahan juga harus lebih fokus ke lima wilayah tersebut. Anggaran, sumber air, pos, patroli, perusahaan dan kesiapan masyarakat harus berbasis risiko, bukan dibagi sama rata," katanya.
Ivan menilai, lima wilayah tersebut perlu menjadi koridor prioritas struktural Karhutla Jambi, terutama dalam penyusunan program dan anggaran pencegahan tahun berikutnya.
Tebo ISPU 204
Kondisi paling serius terdapat di Kabupaten Tebo. Selain hotspot kumulatif yang telah menembus 1.053 titik, ISPU Tebo tercatat 204 atau kategori Sangat Tidak Sehat.
Sementara, Kota Jambi mencatat ISPU 179 atau Tidak Sehat, dan Tanjung Jabung Timur 110 atau Tidak Sehat.
"Tebo sekarang tidak cukup ditangani sebagai fire priority. Tebo harus menjadi fire and public-health priority. Pemadaman harus berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari paparan asap," ujar Ivan.
Ia meminta layanan kesehatan, masker, edukasi masyarakat serta perlindungan terhadap anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan tetap diperkuat.
Dalam laporan 7 September, data ISPU Muaro Jambi tidak terbaca karena sistem sedang dalam proses perbaikan.
Ivan mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi pelajaran dalam tata kelola informasi publik.
"Sensor tidak terbaca bukan berarti udara baik. Kalau alat bermasalah, tuliskan data belum tersedia atau belum tervalidasi. Jangan sampai masyarakat salah memahami kondisi sebenarnya," ujarnya.
Karena itu, Ivan mendorong setiap informasi Karhutla mempunyai sumber, timestamp, status validasi, kondisi sensor dan waktu pembaruan terakhir.
DPRD Minta Timestamp Data
Ivan juga mencermati estimasi luas lahan terbakar yang masih tercatat sekitar 1.879,31 hektare, meskipun hotspot kumulatif terus bertambah.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan data karena hotspot tidak sama dengan kejadian kebakaran dan tidak seluruh hotspot menghasilkan penambahan luas terbakar.
Namun, transparansi pembaruan tetap diperlukan.
"Saya minta angka luas terbakar dilengkapi kapan terakhir diverifikasi. Harus jelas polygon terakhir diperbarui tanggal berapa dan pukul berapa. Dengan begitu publik dan pengambil kebijakan mengetahui tingkat kemutakhiran datanya," katanya.
Sementara, kondisi armada udara juga menjadi perhatian DPRD.
Dalam laporan tersebut, beberapa armada tercatat tidak terbang karena pemeliharaan atau kondisi operasional, sementara sejumlah helikopter water bombing lainnya masih bekerja.
Menurut Ivan, kondisi seperti ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara air power dan ground power.
"Kalau air power berkurang, ground power harus langsung diperkuat. Jangan sampai operasi kita terlalu bergantung kepada helikopter," katanya lagi.
Ia meminta jaringan Pos Karhutla, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api serta Regu Pemadam Kebakaran perusahaan bekerja sebagai satu jaringan.
Ivan menilai perusahaan yang berada di sekitar kawasan rawan tidak cukup hanya diminta menyiapkan sarana secara internal.
Regu pemadam kebakaran perusahaan perlu dimasukkan dalam sistem respons provinsi.
Konsepnya, ketika hotspot terdeteksi, command center dapat mengetahui pos terdekat, perusahaan terdekat, sumber air terdekat serta personel yang paling cepat mencapai lokasi.
"Jangan lihat siapa yang punya kewenangan dulu ketika api baru muncul. Yang pertama harus kita lihat adalah siapa yang paling dekat dan paling cepat bisa mencegah api membesar. Setelah itu koordinasi administrasinya berjalan," ujarnya.
Ivan mengusulkan agar Pemprov Jambi mulai mengembangkan Risk Score Karhutla untuk setiap kabupaten/kota.
Skor tersebut tidak hanya berdasarkan jumlah hotspot, tetapi menggabungkan firespot, tren tujuh hari, luas terbakar, tingkat kemudahan terbakar, muka air dan sumber air, cuaca, ISPU, pergerakan asap serta kesiapan operasi.
Dari aspek penegakan hukum, laporan 7 September mencatat 72 kasus Karhutla, terdiri atas 59 kasus penyelidikan dan 13 penyidikan, dengan 14 orang tersangka.
Ivan meminta proses hukum tetap berjalan objektif berdasarkan bukti. Namun, mendorong dibuatnya recurrent fire map atau peta lokasi kebakaran berulang.
"Hotspot bukan otomatis bukti tindak pidana. Tetapi kalau suatu lokasi terus mengalami kebakaran, itu harus menjadi alarm untuk audit dan pemeriksaan lebih dalam. Kalau ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum."
Menurut Ivan, perkembangan Karhutla sejak Agustus hingga September menunjukkan Jambi sebenarnya memiliki banyak data, tetapi tantangan berikutnya adalah mengubah data tersebut menjadi keputusan lapangan yang cepat.
Karena itu ia mendorong sistem:
SATU DATA → SATU RISK SCORE → SATU PETA → SATU COMMAND CENTER → SATU RESPONS CEPAT
"Ketika hotspot bergeser, pasukan harus bergeser. Ketika asap bergerak, peringatan kesehatan harus bergerak. Ketika air power berkurang, ground power harus naik. Sistem kita harus selalu lebih cepat daripada perkembangan api," tegas Ivan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pengendalian Karhutla ke depan juga harus berubah. Tidak cukup hanya menghitung hotspot, luas terbakar, jumlah pos atau liter water bombing.
Pemerintah perlu mengukur response time, luas yang berhasil diselamatkan, kondisi muka air, kecepatan kualitas udara kembali sehat, kebakaran ulang, serta kerugian yang berhasil dicegah.
"Target akhirnya bukan sekadar hotspot turun. Target kita adalah api tidak berkembang menjadi kebakaran besar, gambut tetap basah, udara kembali sehat, masyarakat terlindungi dan tidak terjadi re-ignition," pungkas Ivan.(*)
Social Header