MAKALAMNEWS.ID - Dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata mendorong perubahan pendekatan dari pola yang dominan reaktif menuju sistem pengendalian yang holistik, permanen, berbasis risiko, dan terukur.
Dorongan tersebut disampaikan menyikapi perkembangan Karhutla per 16 September 2026.
Berdasarkan laporan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, hotspot pada pukul 00.00–16.00 WIB tercatat 449 titik, hotspot kumulatif 2026 mencapai 8.602 titik, sedangkan estimasi luas terbakar telah mencapai ±3.048,68 hektare.
Persoalan juga telah berdampak pada kualitas udara. ISPU Muaro Jambi tercatat 230 dan Kota Jambi 208, keduanya berada pada kategori Sangat Tidak Sehat. Sementara Tebo tercatat 147 dan Tanjung Jabung Timur 123 dengan kategori Tidak Sehat.
Menurut Ivan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Karhutla tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pemadaman kebakaran.
"Karhutla harus kita tangani secara holistik. Jangan hanya melihat apinya. Kita harus melihat hulunya, kesiapan sumber air, kondisi gambut, masyarakat yang terdampak asap, penegakan hukum sampai pemulihan kawasan setelah terbakar. Seluruhnya harus berada dalam satu sistem," ujar Ivan.
Ground First, Air Support
Ivan menilai salah satu pelajaran penting dari kondisi 16 September adalah keterbatasan operasional dukungan udara.
Dalam laporan Satgas, beberapa armada tercatat tidak melakukan penerbangan karena faktor visibilitas, pemeliharaan maupun kondisi operasional, sementara satu helikopter water bombing tercatat melakukan operasi dengan total air 80.000 liter.
Menurut Ivan, kondisi tersebut bukan berarti dukungan udara tidak diperlukan. Water bombing maupun Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tetap mempunyai peran penting ketika kondisi membutuhkan.
Namun, keduanya harus ditempatkan sebagai penguat, bukan sebagai fondasi utama pengendalian Karhutla.
"Kita jangan selalu mengandalkan OMC dan menunggu hujan. Dukungan udara sangat penting, tetapi tidak setiap saat pesawat dan helikopter dapat beroperasi. Karena itu kemampuan permanen harus kita bangun di darat. Prinsipnya Ground First, Air Support," tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem darat harus dimulai dari deteksi dini dan verifikasi hotspot, ketersediaan sumber air, pembasahan gambut dan pengelolaan tata air, patroli terpadu, penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), kesiapan personel dan peralatan, hingga respons cepat ketika ditemukan kebakaran.
Hotspot Harus Direspons Kurang dari 24 Jam
Ivan mendorong penerapan response time kurang dari 24 jam sebagai salah satu indikator utama kinerja penanganan Karhutla.
Menurutnya, setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi. Apabila ditemukan kebakaran, personel darat harus bergerak sebelum api berkembang menjadi kebakaran besar.
Tebo menjadi perhatian karena laporan 16 September mencatat 184 hotspot, tertinggi pada hari tersebut. Tanjung Jabung Barat tercatat 62 titik, Sarolangun 52, Tanjung Jabung Timur 50, Bungo 40, Muaro Jambi 30, Batanghari 19, Merangin 11 dan Sungai Penuh satu titik.
"Jangan menunggu api besar baru seluruh kekuatan bergerak. Hotspot terdeteksi, verifikasi, personel bergerak, api dipadamkan saat masih kecil, kemudian pendinginan sampai tuntas. Saya ingin response time ini menjadi indikator yang bisa kita ukur," katanya.
Jangan Padam Lalu Ditinggalkan
Ivan Wirata juga mengingatkan pentingnya mop-up atau pendinginan pascapemadaman.
Menurutnya, terutama pada kawasan gambut, hilangnya api di permukaan belum tentu menunjukkan kebakaran telah benar-benar selesai. Bara dapat bertahan dan kemudian memicu kebakaran kembali.
Karena itu, salah satu target pengendalian yang perlu diterapkan adalah zero re-ignition atau tidak terjadi penyalaan kembali pada lokasi yang sudah ditangani.
"Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Pendinginan harus sampai tuntas. Tim harus melakukan pengecekan ulang. Jangan hari ini dipadamkan, dua hari kemudian titik yang sama terbakar kembali," ujar Ivan.
Batanghari Terluas, Pencegahan Harus Berbasis Risiko
Estimasi luas terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai ±3.048,68 hektare.
Batanghari tercatat paling luas dengan 818,06 hektare, disusul Muaro Jambi 556,61 hektare, Sarolangun 508,55 hektare, Tanjung Jabung Barat 493,75 hektare, Tebo 315,71 hektare dan Tanjung Jabung Timur 271,70 hektare.
Sementara, dari hotspot kumulatif, Sarolangun tercatat 1.823 titik, Tebo 1.481 titik, Tanjung Jabung Barat 1.368 titik, Batanghari 1.289 titik dan Muaro Jambi 1.165 titik.
Ivan Wirata menilai perbedaan karakter risiko tersebut harus menjadi dasar penempatan anggaran dan sumber daya.
Batanghari perlu menjadi prioritas pengendalian luas kebakaran, Tebo prioritas respons hotspot harian, Sarolangun membutuhkan pencegahan struktural karena hotspot kumulatif tinggi, sementara Muaro Jambi membutuhkan kombinasi penanganan kebakaran dan perlindungan kesehatan masyarakat.
"Anggaran dan peralatan jangan dibagi sekadar rata administratif. Risiko setiap wilayah berbeda. Kita harus menggunakan risk-based budgeting dan risk-based intervention," katanya.
ISPU Sangat Tidak Sehat
Ivan menekankan bahwa ISPU Muaro Jambi 230 dan Kota Jambi 208 menunjukkan dimensi kesehatan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan sekunder.
Karena itu penanganan harus menggunakan pendekatan:
Fire Response + Health Response
Artinya, operasi Satgas di lapangan harus berjalan beriringan dengan kesiapan Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan pemerintah kabupaten/kota dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan.
"Ketika kualitas udara sudah sangat tidak sehat, tugas kita bukan hanya menyelamatkan hutan dan lahan tetapi juga manusia. Anak-anak, lansia, ibu hamil, masyarakat dengan gangguan pernapasan dan mereka yang bekerja di luar ruangan harus mendapatkan perhatian," ujarnya.
Sumber Air Harus Tersedia
Ivan juga mendorong dilakukannya audit sumber air pada seluruh zona rawan Karhutla.
Pemerintah perlu mengetahui secara pasti keberadaan dan kondisi embung, kanal, sumur bor, reservoir, pompa, selang serta akses menuju sumber air di setiap wilayah prioritas.
Menurutnya, persoalan sumber air tidak boleh baru dicari ketika kebakaran sudah terjadi.
"Kalau setiap musim kemarau kita masih mencari dari mana mengambil air setelah api muncul, berarti sistem pencegahan kita belum selesai. Air harus tersedia sebelum kebakaran terjadi," katanya.
Khusus kawasan gambut, Ivan mendorong agar pembasahan dan pengendalian tata air ditempatkan sebagai bagian dari strategi pencegahan, bukan hanya tindakan setelah kebakaran.
Delapan Pilar Penanganan Holistik Karhutla Jambi
Ivan merumuskan pendekatan holistik dalam satu rantai kebijakan:
Deteksi dini → pencegahan → sumber air dan gambut basah → respons darat <24 jam → dukungan udara sesuai kebutuhan → perlindungan kesehatan → penegakan hukum → rehabilitasi ekosistem.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi keberhasilan Karhutla tidak lagi semata-mata berdasarkan banyaknya sortie helikopter, jumlah water bombing, atau pelaksanaan OMC.
"Ukuran keberhasilan bukan berapa kali kita menerbangkan helikopter atau berapa banyak air dijatuhkan dari udara. Ukur berapa kebakaran yang berhasil dicegah, seberapa cepat api ditangani, apakah luas terbakar berhenti bertambah, apakah tidak terjadi kebakaran ulang, dan apakah kualitas udara kembali sehat," tegas Ivan.(min)
Social Header