Hotspot Jambi Capai 6.582 Titik, Ivan Wirata: Penurunan Harian Jangan Membuat Kita Lengah
MAKALAMNEWS.ID - Pada Minggu (6/9/2026) jumlah hotspot di Jambi mengalami penurunan dibanding sehari sebelumnya.
Namun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh unsur Satgas Karhutla tidak mengendurkan kesiapsiagaan meskipun jumlah hotspot menurun.
Berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per 6 September 2026 pukul 19.00 WIB, tercatat 198 hotspot pada periode pukul 00.00–16.00 WIB.
Sehari sebelumnya tercatat 354 hotspot, sementara secara kumulatif jumlah hotspot sepanjang 2026 telah mencapai 6.582 titik.
Estimasi luas lahan terbakar masih tercatat sekitar 1.879,31 hektare.
"Penurunan hotspot hari ini tentu kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Pengalaman beberapa hari terakhir menunjukkan hotspot sangat fluktuatif. Bisa turun tajam, kemudian kembali melonjak. Karena itu ukuran kita harus tren, bukan satu hari," kata Ivan.
Lima Wilayah Mulai Membentuk Koridor Risiko
Secara kumulatif, Sarolangun masih mencatat hotspot tertinggi sebanyak 1.454 titik, disusul Tanjung Jabung Barat 1.130 titik, Tebo 1.000 titik, Muaro Jambi 996 titik dan Batanghari 902 titik.
Ivan menilai angka tersebut menunjukkan peta risiko struktural Karhutla Jambi mulai semakin jelas.
"Kalau sebelumnya konsentrasi utama banyak terlihat di Sarolangun, Tanjab Barat dan Muaro Jambi, sekarang Tebo sudah mencapai seribu hotspot dan Batanghari lebih dari sembilan ratus. Artinya kita mulai melihat lima koridor risiko utama yang harus menjadi perhatian dalam kebijakan pencegahan," ujarnya.
Menurut Ivan, data tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan APBD 2027, khususnya terkait penguatan sumber air, sekat kanal, embung, sarana pemadaman, pos lapangan, kesiapan perusahaan serta pemberdayaan masyarakat.
Udara Tiga Wilayah Masih Tidak Sehat
Selain kebakaran, Ivan menyoroti kualitas udara yang belum sepenuhnya pulih.
Laporan Satgas mencatat ISPU Kota Jambi 171, Tebo 158 dan Tanjung Jabung Timur 106. Ketiganya berada dalam kategori Tidak Sehat.
Sementara, pembacaan Muaro Jambi dalam laporan tersebut diberi catatan mengalami anomali akibat persoalan kelistrikan, sehingga menurut Ivan tidak tepat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kualitas udara Muaro Jambi sudah baik.
"Kalau sensornya bermasalah, jangan kemudian masyarakat mendapat kesan udaranya baik. Sensor bermasalah bukan berarti udara sehat. Status datanya harus dinyatakan belum valid sampai alat kembali normal," katanya.
Ivan mengatakan, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya quality control dalam penyampaian data Karhutla kepada publik.
DPRD Dorong Protokol Satu Data Karhutla
Ivan mengusulkan agar Pemprov Jambi menyusun One Data Quality Protocol Karhutla.
Setiap data penting, menurutnya, setidaknya harus mempunyai lima atribut: sumber data, waktu pembaruan, status validasi, kondisi sensor, dan frekuensi pembaruan.
"Karhutla tidak cukup dikelola dengan banyak data. Kita membutuhkan data yang valid, konsisten dan langsung bisa diterjemahkan menjadi keputusan."
Ivan juga menyoroti estimasi luas terbakar yang masih berada pada angka sekitar 1.879,31 hektare dalam beberapa laporan terakhir, sementara hotspot kumulatif terus meningkat.
Menurutnya, hal tersebut tidak otomatis berarti tidak ada penambahan kebakaran.
"Saya ingin setiap angka luas terbakar dilengkapi timestamp. Kapan polygon terakhir diverifikasi? Kalau hotspot terus bertambah tetapi luas tetap, kita perlu tahu apakah api berhasil dicegah meluas atau datanya memang belum diperbarui," katanya lagi.
Air Power Berkurang, Ground Power Harus Diperkuat
Kondisi armada udara juga menjadi perhatian.
Dalam laporan 6 September, terdapat beberapa armada yang tidak terbang karena pemeliharaan atau kondisi operasional, sementara sebagian helikopter water bombing dan pesawat patroli masih beroperasi.
Ivan mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ground power harus tetap menjadi fondasi utama pengendalian Karhutla.
"Ketika air power berkurang, ground power harus otomatis naik. Jangan sampai ketergantungan kepada helikopter membuat respons darat melemah."
Ground power tersebut mencakup BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, perusahaan dan jaringan pos Karhutla.
Jangan Hanya Hitung Jumlah Pos, Ukur Response Time
Ivan kembali meminta efektivitas jaringan 81 Pos Karhutla diukur berdasarkan kecepatan respons.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui waktu mulai dari hotspot terdeteksi, diverifikasi, tim bergerak, tiba di lokasi hingga api berhasil dikendalikan.
"Kita jangan hanya bangga mempunyai banyak pos. Ukurannya adalah apakah pos itu mampu membuat api tidak berkembang menjadi kebakaran besar."
Ia mendorong target awal verifikasi hotspot dilakukan secepat mungkin, dengan indikator operasional yang jelas untuk setiap wilayah sesuai kondisi geografis dan akses lapangan.
Tata Air Harus Jadi Pertahanan Pertama
Ivan mengatakan, akumulasi lebih dari 6.500 hotspot menunjukkan Jambi perlu bergerak lebih jauh dari pola pemadaman reaktif.
Penguatan water management harus menjadi agenda permanen melalui sekat kanal, embung, pengelolaan sumber air, pembasahan kembali gambut serta monitoring muka air.
“Helikopter memadamkan api yang sudah terjadi. Tata air yang baik mencegah api berikutnya. Kalau kita ingin memutus siklus Karhutla, keduanya harus berjalan bersama.”
Ivan kembali mendorong pengembangan konsep MPA-Air sebagai pelengkap Masyarakat Peduli Api.
Masyarakat di sekitar kawasan rawan dapat dilibatkan untuk memonitor kanal, embung, sumber air dan kondisi lahan sehingga intervensi dilakukan sebelum kawasan memasuki kondisi kritis.
Api dan Asap Tidak Mengenal Batas Administrasi
Menurut Ivan, data ISPU juga memperlihatkan perlunya pengelolaan Karhutla berbasis lanskap, bukan semata batas kabupaten.
“Api bisa berada di satu daerah, tetapi asap bergerak ke daerah lain. Karena itu kita membutuhkan prediksi pergerakan asap, bukan hanya peta hotspot.”
Ia mendorong integrasi PM2.5, ISPU, arah dan kecepatan angin serta lokasi firespot untuk membangun Smoke Early Warning System.
Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar pemberian peringatan kepada sekolah, fasilitas kesehatan dan masyarakat sebelum kualitas udara mencapai kondisi yang lebih buruk.
Penegakan Hukum Jangan Kendor
Dari aspek penegakan hukum, laporan 6 September masih mencatat 71 kasus, terdiri atas 59 penyelidikan dan 12 penyidikan, dengan 13 orang tersangka.
Ivan meminta penegakan hukum terus dilakukan secara objektif, transparan dan berbasis alat bukti.
Ia mendorong analisis spasial dengan menggabungkan hotspot, firespot, lokasi pengelolaan lahan, riwayat kebakaran dan perkembangan perkara.
“Hotspot bukan otomatis bukti pidana. Tetapi kalau kebakaran berulang pada lokasi yang sama, itu harus menjadi alarm untuk diperiksa lebih dalam. Kalau terbukti ada pelanggaran, proses sesuai hukum.”
DPRD Dorong Satu Risk Score
Ivan mengusulkan satu langkah lanjutan agar pimpinan daerah lebih mudah mengambil keputusan, yakni membangun Risk Score Karhutla per kabupaten/kota.
Skor tersebut tidak hanya menggunakan jumlah hotspot, tetapi menggabungkan tren tujuh hari, luas terbakar, tingkat kemudahan terbakar, muka air dan sumber air, cuaca, ISPU, pergerakan asap serta kesiapan operasi.
Hasilnya dapat dibuat sederhana dalam kategori Aman, Waspada, Siaga dan Kritis.
“Gubernur dan Satgas jangan harus membaca puluhan indikator satu per satu untuk mengetahui daerah mana yang paling kritis. Kita satukan menjadi risk score, lalu sumber daya bergerak mengikuti risiko.”
Satu Data, Satu Risk Score, Satu Komando
Ivan menilai perkembangan Karhutla 2026 memberikan momentum untuk membangun sistem yang lebih permanen.
Konsepnya:
SATU DATA → SATU RISK SCORE → SATU PETA → SATU COMMAND CENTER → SATU RESPONS CEPAT
Dengan sistem tersebut, ketika hotspot berpindah maka pasukan dapat segera bergeser; ketika asap bergerak, peringatan kesehatan mengikuti; dan ketika dukungan udara berkurang, kekuatan darat otomatis diperkuat.
"Karhutla tidak boleh setiap tahun membuat kita sibuk mengejar api. Kita harus membangun sistem yang selalu satu langkah di depan api," ujar Ivan.
Ia menegaskan target akhirnya bukan hanya menurunkan hotspot, tetapi mencapai zero kebakaran besar, response time semakin cepat, gambut tetap basah, udara sehat, zero re-ignition serta pemulihan ekosistem terbakar.
"Jaga airnya, cegah apinya, padamkan cepat, prediksi asapnya, lindungi masyarakat, tegakkan hukum dan pulihkan ekosistem. Itulah sistem Karhutla Jambi yang harus kita bangun," pungkas Ivan.(*)
Social Header