MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT meminta pemerintah daerah dan seluruh unsur Satgas Karhutla tidak mengendurkan penanganan kebakaran hutan dan lahan meskipun jumlah hotspot harian menunjukkan penurunan tajam.
Berdasarkan laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per Jumat, 11 September 2026 pukul 19.00 WIB, hotspot pada periode pukul 00.00–16.00 WIB tercatat 19 titik, turun tajam dibandingkan 10 September yang mencatat 97 titik dalam periode satu hari penuh.
Namun Ivan menegaskan, penurunan tersebut belum dapat dijadikan alasan untuk menyatakan situasi telah aman.
Secara kumulatif, hotspot sepanjang 2026 telah mencapai 7.522 titik, sedangkan estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 2.871,71 hektare.
"Penurunan hotspot harian menjadi 19 titik tentu merupakan perkembangan positif. Tetapi jangan lengah. Kita harus membaca seluruh indikator. Hotspot kumulatif sudah 7.522 titik, luas terbakar mendekati 2.900 hektare, sementara kualitas udara di sejumlah wilayah masih tidak sehat bahkan sangat tidak sehat," kata Ivan.
Muaro Jambi dan Tebo Alarm Kesehatan
Ivan menyoroti kondisi kualitas udara. Dalam laporan tersebut, Muaro Jambi mencatat ISPU 244 dan Tebo 220, keduanya masuk kategori Sangat Tidak Sehat.
Sementara Kota Jambi mencatat ISPU 162 dan Tanjung Jabung Timur 113, yang berada pada kategori Tidak Sehat.
Khusus data Muaro Jambi, laporan Satgas memberikan catatan adanya anomali data akibat gangguan listrik sehingga data yang masuk tidak mencapai 75 persen dari keseluruhan parameter.
Ivan meminta data tersebut segera divalidasi, tetapi prinsip kehati-hatian terhadap kesehatan masyarakat tetap harus dikedepankan.
"Ketika kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, karhutla bukan lagi hanya persoalan kehutanan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan publik. Anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat rentan harus mendapatkan perlindungan," ujarnya.
Menurut Ivan, pemerintah daerah perlu memastikan informasi kualitas udara disampaikan secara cepat, fasilitas kesehatan siap, serta masyarakat memperoleh panduan aktivitas ketika konsentrasi PM2.5 meningkat.
Luas Terbakar Capai 2.871 Hektare
Dari sisi luasan, laporan mencatat Batanghari sebagai daerah dengan estimasi luas terbakar terbesar, yakni 751,51 hektare.
Selanjutnya Muaro Jambi 511,51 hektare, Sarolangun 504,48 hektare, Tanjung Jabung Barat 488,75 hektare, Tebo 312,46 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 271,70 hektare.
Ivan menilai data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya menggunakan jumlah hotspot sebagai satu-satunya indikator.
"Hotspot, luas terbakar dan ISPU harus dibaca dalam satu dashboard risiko. Bisa saja hotspot hari ini sedikit, tetapi masih terdapat lahan luas yang membutuhkan pendinginan dan asap yang berdampak kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mengusulkan agar Pemprov Jambi membangun Karhutla Risk Score untuk menentukan prioritas kabupaten/kota berdasarkan kombinasi hotspot, luas terbakar, kualitas udara, tingkat kemudahan terbakar, kondisi cuaca, ketersediaan air serta kesiapan personel dan armada.
Lima Kabupaten Dominasi Hotspot
Data kumulatif juga memperlihatkan konsentrasi hotspot yang kuat di sejumlah wilayah. Sarolangun tercatat 1.655 titik, Tanjung Jabung Barat 1.251 titik, Batanghari 1.204 titik, Tebo 1.195 titik dan Muaro Jambi 1.050 titik.
Lima kabupaten tersebut menyumbang sekitar 84 persen hotspot kumulatif Jambi.
Ivan menilai angka itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran dan operasi yang lebih berbasis risiko.
"Tidak semua daerah menghadapi tingkat risiko yang sama. Karena itu sumber daya juga jangan dibagi dengan pendekatan rata. Wilayah dengan risiko tertinggi harus memperoleh patroli, sumber air, personel dan peralatan yang lebih kuat," katanya.
Sementara, kesiapan operasi udara juga mendapat perhatian DPRD. Laporan 11 September menunjukkan terdapat armada yang masih beroperasi, namun beberapa armada lainnya berstatus no flight, termasuk karena pemeliharaan.
Ivan meminta pemerintah memastikan bahwa pemeliharaan satu armada tidak menyebabkan berkurangnya kemampuan respons secara signifikan.
Menurutnya, Jambi membutuhkan pola:
armada utama → armada cadangan → kekuatan darat, sehingga operasi tetap berjalan dalam berbagai kondisi.
"Kita tidak boleh bergantung pada satu instrumen. Ketika helikopter tidak dapat terbang, kekuatan darat harus meningkat. Ketika akses darat sulit, kapasitas udara harus tersedia. Yang menjadi ukuran adalah response time," tegas Ivan.
72 Kasus Karhutla, DPRD Minta Gakkum Dikawal
Dari aspek penegakan hukum, tercatat 72 kasus, terdiri dari 59 kasus dalam tahap penyelidikan dan 13 kasus penyidikan, dengan 14 orang tersangka.
Ivan mengapresiasi langkah aparat, tetapi meminta penanganan perkara terus dikawal agar memberikan efek jera.
"Penegakan hukum tidak boleh berhenti sebagai statistik jumlah kasus dan tersangka. Kita perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana progres perkaranya, dan apakah terdapat pola kebakaran berulang pada lokasi yang sama. Apabila ditemukan unsur pelanggaran korporasi, harus diproses sesuai bukti dan ketentuan hukum," katanya.
DPRD Dorong Perubahan Paradigma
Menurut Ivan, pengalaman karhutla tahun ini kembali menunjukkan bahwa Jambi perlu bergeser dari pendekatan pemadaman menuju manajemen risiko permanen.
Sistem tersebut dimulai dari deteksi dini hotspot, patroli berbasis risiko, menjaga sumber air dan gambut tetap basah, respons cepat, pemadaman dan pendinginan, prediksi pergerakan asap, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum hingga pemulihan ekosistem.
"Jangan menunggu api besar baru kita bergerak. Ukuran keberhasilan kita ke depan bukan berapa banyak helikopter terbang atau berapa banyak titik yang dipadamkan, tetapi seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah dan seberapa cepat api dikendalikan sebelum meluas," ujarnya.
Ivan mengatakan DPRD Provinsi Jambi akan terus mengawal kebijakan dan dukungan anggaran untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla, terutama di daerah yang secara historis berulang kali menjadi kawasan rawan.
"Target kita harus jelas: hotspot terus turun, tidak terjadi perluasan kebakaran, ISPU kembali sehat, response time semakin cepat, tidak terjadi kebakaran ulang, dan masyarakat terlindungi. Karhutla tidak boleh menjadi siklus tahunan yang dianggap biasa," pungkas Ivan.(*)
Social Header