MAKALAMNEWS.ID - Dari laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per Sabtu, 12 September 2026 pukul 19.00 WIB, hotspot pada periode pukul 00.00–16.00 WIB tercatat hanya 5 titik. Angka tersebut turun sekitar 73,7 persen dibandingkan 11 September yang tercatat 19 titik.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah daerah dan Satgas Karhutla agar tidak menurunkan kewaspadaan meskipun jumlah hotspot harian di Provinsi Jambi turun signifikan.
"Lima hotspot tentu merupakan perkembangan yang menggembirakan. Tetapi jangan sampai angka itu membuat kita lengah. Di saat hotspot harian turun, luas terbakar justru telah mendekati 3.000 hektare dan kualitas udara di wilayah yang dipantau masih belum sehat," ujar Ivan, Sabtu (12/9/2026).
Luas Terbakar 88,76 Hektare
Ivan menyoroti kenaikan estimasi luas lahan terbakar dibandingkan laporan sebelumnya.
Pada 11 September luas terbakar tercatat sekitar 2.871,71 hektare, sedangkan pada laporan terbaru menjadi 2.960,47 hektare.
Dengan demikian terdapat penambahan sekitar 88,76 hektare.
Menurut Ivan, kondisi tersebut memperlihatkan mengapa evaluasi Karhutla tidak boleh hanya berpatokan pada jumlah hotspot harian.
"Hotspot adalah indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kita juga harus melihat luas terbakar, titik api yang masih aktif, kemungkinan kebakaran ulang, kualitas udara, kesiapan armada serta dampaknya terhadap masyarakat," katanya.
Ia meminta operasi pendinginan atau mop-up terus dilakukan di kawasan bekas terbakar untuk mencegah re-ignition, terutama pada lahan yang masih menyimpan bara.
Tebo Prioritas, ISPU Capai 200
Dari lima hotspot yang terpantau pada 12 September, tiga titik berada di Tebo, sementara masing-masing satu titik berada di Bungo dan Muaro Jambi.
Tebo juga mencatat ISPU 200, tertinggi dari lokasi pemantauan yang tercantum dalam laporan.
Muaro Jambi berada pada 178, Kota Jambi 124, dan Tanjung Jabung Timur 110. Keempat angka tersebut dalam laporan berada pada kategori Tidak Sehat.
Ivan mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan penanganan Karhutla harus berjalan bersamaan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
"Ketika kualitas udara belum sehat, maka respons kita tidak cukup hanya memadamkan api. Harus ada health response. Informasi kualitas udara harus cepat sampai kepada masyarakat dan kelompok rentan harus mendapatkan perhatian khusus," ujarnya.
Menurutnya, anak-anak, lansia, ibu hamil serta masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu menjadi prioritas dalam mitigasi dampak asap.
Lima Kabupaten Dominasi Hotspot
Ivan juga menyoroti konsentrasi hotspot kumulatif di beberapa kabupaten. Berdasarkan laporan tersebut, Sarolangun mencatat 1.661 hotspot, Tanjung Jabung Barat 1.251, Batanghari 1.205, Tebo 1.195, dan Muaro Jambi 1.055 titik.
Kelima kabupaten tersebut menyumbang sekitar 84 persen dari keseluruhan hotspot kumulatif Jambi.
Menurut Ivan, pola tersebut dapat menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan Karhutla berbasis tingkat risiko atau risk-based budgeting.
"Anggaran, personel, peralatan, patroli, embung dan sumber air seharusnya semakin diarahkan kepada wilayah dengan risiko tertinggi. Jangan semuanya dibagi rata apabila tingkat ancamannya berbeda," tegasnya.
Ia mendorong Pemprov Jambi membangun sistem pemeringkatan risiko kabupaten/kota yang mengintegrasikan hotspot, luas terbakar, kualitas udara, tingkat kemudahan terbakar, cuaca, ketersediaan air dan kesiapan operasi.
DPRD Soroti Kesiapan Armada Udara
Kondisi operasional armada udara juga menjadi perhatian. Dalam laporan 12 September, terdapat armada yang beroperasi, sementara satu helikopter water bombing tercatat pilot unfit dan satu helikopter lainnya menjalani maintenance.
Ivan meminta kondisi tersebut diantisipasi dengan sistem cadangan sehingga kemampuan penanganan tidak terganggu ketika satu armada tidak dapat digunakan.
"Kita membutuhkan sistem primary, backup, dan ground response. Jangan sampai ketika satu helikopter mengalami kendala, response time kita ikut melambat. Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak armada yang tersedia di atas kertas, tetapi berapa yang benar-benar siap ketika dibutuhkan," katanya.
Ivan menilai turunnya hotspot merupakan momentum untuk menggeser sebagian fokus dari fase darurat menuju konsolidasi dan pencegahan permanen.
Menurutnya, sistem pengendalian Karhutla Jambi harus dibangun dalam satu rantai kebijakan:
deteksi dini → respons cepat → pemadaman → pendinginan → perlindungan kesehatan → penegakan hukum → pemulihan ekosistem → pencegahan kebakaran berulang.
"Target kita jangan hanya zero hotspot untuk satu hari. Target yang lebih penting adalah zero fire, zero re-ignition, kualitas udara kembali sehat dan kawasan yang terbakar dipulihkan. Kita harus memutus siklus Karhutla agar tidak menjadi persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau," kata Ivan.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Jambi akan terus mengawal kebijakan, anggaran dan koordinasi lintas instansi untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan masyarakat.
"Api mungkin bisa dipadamkan, tetapi dampaknya tidak bisa dihapus begitu saja. Karena itu, pencegahan harus selalu lebih cepat daripada api," pungkas Ivan.(*)
Social Header