MAKALAMNEWS.ID - Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat sinergi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam menghadapi puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi antara pemerintah dan perusahaan pemegang HGU yang digelar secara virtual, Senin (7/9/2026).
Rapat berlangsung melalui zoom meeting dari Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Rakor tersebut diikuti Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris bersama Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin.
Sejumlah pejabat terkait juga turut hadir, di antaranya Kalak BPBD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta para perwakilan perusahaan pemegang HGU.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan Karhutla di sejumlah wilayah Jambi.
Keterlibatan perusahaan pemegang HGU dinilai penting karena perusahaan memiliki wilayah kerja yang berpotensi terdampak maupun menjadi lokasi rawan kebakaran.
Karena itu, seluruh pihak didorong untuk meningkatkan upaya pencegahan sekaligus memastikan kesiapan sumber daya apabila terjadi kebakaran.
Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci dalam menghadapi puncak Karhutla 2026.
Setiap pihak diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan di wilayah masing-masing.
Jika ditemukan titik api, penanganan harus dilakukan secara cepat agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Rakor tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama yang terpadu, cepat, dan terukur. Upaya pencegahan menjadi prioritas agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini.
Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong seluruh perusahaan pemegang HGU untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga wilayah kerja dari ancaman Karhutla serta berkoordinasi secara aktif dengan aparat dan pemerintah daerah.
Dengan penguatan sinergi tersebut, pemerintah berharap penanganan Karhutla di Jambi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama dalam menghadapi periode puncak musim kemarau tahun 2026.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mencegah meluasnya kebakaran, menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi masyarakat Jambi dari dampak Karhutla dan kabut asap.(*)
Social Header