MAKALAMNEWS.ID - Bupati Batang Hari Mhd Fadhil Arief menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi, Rabu (2/9/2026).
Rakor yang digelar di VIP Room Bandara Sultan Thaha tersebut dihadiri langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Selain itu, turut hadir Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi, Danrem 042/Gapu, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Kepala Pelaksana BPBD Batang Hari, serta sejumlah pejabat dan instansi terkait.
Kehadiran Bupati Fadhil Arief dalam rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mendukung upaya pemerintah menangani ancaman karhutla secara cepat, terpadu dan terukur.
Penanganan karhutla dinilai membutuhkan sinergi kuat lintas sektor. Karena itu, unsur TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni dan instansi terkait terus didorong untuk bergerak dalam satu koordinasi.
Bupati Batang Hari Fadhil Arief saat menghadiri rakor karhutla di VIP Room Bandara Sultan Thaha.
Kolaborasi tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pencegahan, patroli, pemadaman, pendinginan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.
Dalam rakor itu, pemerintah pusat juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan langkah reaktif ketika kebakaran sudah terjadi.
Upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan patroli, kesiapsiagaan personel dan peralatan, serta koordinasi yang efektif antarinstansi.
Efektivitas operasi di lapangan juga menjadi perhatian penting agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman karhutla, khususnya di tengah kondisi musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Melalui rakor teknis tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait diharapkan semakin solid dalam memperkuat pencegahan serta penanganan karhutla di Provinsi Jambi.
Komitmen bersama ini diharapkan mampu memastikan penanganan karhutla berjalan lebih cepat, terukur dan efektif, sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan aktivitas ekonomi.(min)
Social Header