MAKALAMNEWS.ID - Data Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jambi 2025 menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak, terutama saat memasuki jenjang SMP hingga SMA/SMK.
Berdasarkan data APM 2025, partisipasi anak usia sekolah di jenjang SD di Provinsi Jambi tergolong tinggi, yakni mencapai 97,02 persen. Namun, angka tersebut mengalami penurunan cukup tajam pada jenjang berikutnya.
APM SMP tercatat sebesar 78,47 persen, sedangkan APM SMA hanya 63,05 persen.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 33,97 poin persentase antara APM SD dan SMA.
H Ivan Wirata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi menilai, kondisi tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Jambi tidak lagi hanya berkaitan dengan bagaimana memastikan anak masuk sekolah dasar, tetapi juga bagaimana menjaga mereka tetap berada dalam sistem pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan menengah.
"Jambi sudah relatif berhasil membuka pintu pendidikan dasar. Tantangan kita sekarang adalah memastikan pintu itu tidak tertutup ketika anak-anak kita menuju SMP dan SMA. Jangan sampai anak Jambi masuk SD, tetapi hilang dari sistem pendidikan sebelum mencapai pendidikan menengah," katanya, Kamis (17/9/2026).
Ketimpangan APM SMA Antarwilayah
Selain persoalan keberlanjutan pendidikan, data APM 2025 juga memperlihatkan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah di Provinsi Jambi.
Pada jenjang SMA, Kabupaten Kerinci mencatat APM tertinggi sebesar 74,67 persen, disusul Kota Sungai Penuh 73,10 persen dan Batanghari 70,79 persen.
Sebaliknya, sejumlah daerah masih berada pada level yang lebih rendah.
Tebo mencatat APM SMA sebesar 50,35 persen, kemudian Bungo 58,19 persen, Sarolangun 58,46 persen, dan Muaro Jambi 59,53 persen.
Dengan angka tersebut, terdapat selisih sekitar 24,32 poin persentase antara APM SMA tertinggi di Kerinci dan terendah di Tebo.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah.
Setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga intervensi kebijakan juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Tebo Hadapi Persoalan Transisi SMP ke SMA
Kabupaten Tebo menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian khusus.
APM SMP di Tebo tercatat 79,49 persen, tetapi turun menjadi hanya 50,35 persen pada jenjang SMA.
Artinya, terdapat penurunan sekitar 29,14 poin persentase ketika siswa bertransisi dari SMP menuju SMA.
Persoalan serupa terlihat di Bungo. APM SD di daerah tersebut mencapai 98,34 persen, tetapi turun menjadi 71,76 persen pada jenjang SMP.
Penurunannya mencapai sekitar 26,58 poin persentase.
Sementara itu, Tanjung Jabung Barat juga menunjukkan pola yang perlu dicermati. APM SMP mencapai 86,70 persen, tetapi kemudian turun menjadi 63,00 persen pada jenjang SMA.
Data tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada fase transisi menuju pendidikan menengah yang perlu ditelusuri lebih jauh.
APM Bukan Satu-satunya Ukuran
Meski memberikan gambaran mengenai partisipasi pendidikan, APM tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan kebijakan.
Data APM menunjukkan di mana persoalan terjadi, tetapi belum sepenuhnya menjawab mengapa anak tidak melanjutkan pendidikan.
Karena itu, data tersebut perlu dihubungkan dengan sejumlah indikator lainnya, seperti angka anak tidak sekolah dan putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, jumlah serta daya tampung SMA/SMK, jarak tempat tinggal dengan sekolah, ketersediaan transportasi, distribusi guru hingga faktor sosial masyarakat.
Pemetaan bahkan perlu dilakukan hingga tingkat kecamatan.
Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan dan Bappeda perlu mengetahui secara lebih rinci anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah berada di wilayah mana, berapa jumlahnya, apa penyebabnya, serta intervensi yang paling tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
APBD Pendidikan Perlu Berbasis Masalah
Data APM juga dinilai perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas anggaran pendidikan melalui APBD.
Ukuran keberhasilan anggaran pendidikan seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan anak.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain berapa banyak anak yang kembali atau tetap berada di sekolah serta apakah kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah semakin mengecil.
Untuk daerah yang menghadapi persoalan akses, misalnya, intervensi dapat diarahkan pada optimalisasi fasilitas pendidikan dan transportasi.
Sementara bagi keluarga rentan, dukungan biaya pendidikan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan.
Untuk wilayah dengan keterbatasan daya tampung, pemerintah perlu melihat kembali distribusi SMA dan SMK agar akses pendidikan menengah lebih merata.
Di sisi lain, daerah yang memiliki APM relatif tinggi seperti Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Batanghari dapat dikaji untuk mengetahui praktik yang efektif dan kemungkinan penerapannya di wilayah lain.
Pendidikan Berkaitan dengan Kesejahteraan
Persoalan rendahnya partisipasi pendidikan menengah juga tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan sektor pendidikan.
Keberlanjutan pendidikan memiliki kaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kemampuan masyarakat memasuki pasar kerja, produktivitas hingga kesejahteraan keluarga.
Karena itu, APM SMA Jambi yang berada di angka 63,05 persen perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.
Target pembangunan pendidikan bukan hanya memastikan anak masuk sekolah, tetapi juga memastikan mereka bertahan, menyelesaikan pendidikan, memperoleh keterampilan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Tutup Kesenjangan Transisi Pendidikan
Ke depan, kebijakan pendidikan Provinsi Jambi perlu diarahkan untuk menutup kesenjangan pada transisi SD–SMP dan terutama SMP–SMA/SMK.
Selain itu, kesenjangan antarwilayah perlu diperkecil melalui kebijakan yang berbasis data dan karakteristik masing-masing daerah.
"Target kita bukan hanya anak Jambi masuk sekolah, tetapi anak Jambi bertahan di sekolah, menyelesaikan pendidikan, memperoleh keterampilan, dan memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraannya."
Pada akhirnya, investasi pendidikan bukan sekadar belanja APBD. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, produktivitas, mengurangi kemiskinan dan mempersiapkan masa depan Provinsi Jambi.(min)
Social Header