MAKALAMNEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto telah selesai melaksanakan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT menilai, pidato tersebut memberikan pesan kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan, dari sekadar mengejar belanja dan serapan anggaran menuju produktivitas, nilai tambah, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.
Ivan mengatakan, sejumlah capaian dan arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan secara konkret ke dalam penyusunan KUA–PPAS dan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027.
"Pidato Presiden jangan hanya kita dengarkan sebagai laporan capaian pemerintah pusat. Bagi daerah, termasuk Jambi, ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus arah untuk menyusun kebijakan pembangunan. APBD kita ke depan harus semakin produktif. Setiap rupiah belanja harus jelas dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dalam ringkasan pidato tersebut, pemerintah menyampaikan antara lain telah menjalankan 121 kebijakan transformatif, mempercepat agenda swasembada pangan, melakukan reformasi tata kelola pupuk, mendorong delapan komoditas menuju posisi swasembada, menjalankan kebijakan B50, serta mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan.
Pangan Harus Terhubung dengan Jalan dan Pasar
Menurut Ivan, salah satu pesan paling penting bagi Jambi adalah kebijakan swasembada pangan.
Jambi memiliki basis ekonomi pertanian dan perkebunan yang kuat, tetapi peningkatan produksi tidak akan optimal apabila tidak didukung infrastruktur, akses pasar, logistik dan hilirisasi.
"Tidak cukup hanya bicara berapa hektare yang ditanam dan berapa produksi yang dihasilkan. Kita harus melihat satu rantai utuh: produksi, jalan produksi, irigasi, gudang, pengolahan, logistik sampai pasar," ujarnya.
Presiden dalam pidatonya menyebut delapan komoditas yang telah berada dalam kelompok swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
Sementara beberapa komoditas masih mengalami defisit nasional, di antaranya bawang putih sekitar 694.770 ton per tahun, kedelai sekitar 2,49 juta ton per tahun serta daging ruminansia sekitar 183.379 ton per tahun.
Ivan melihat kondisi tersebut justru membuka peluang bagi Jambi.
"Kalau ada komoditas nasional yang masih defisit, kita harus melihat apakah Jambi punya kesesuaian lahan, sumber daya dan keekonomian untuk masuk. Jangan hanya melihat defisit sebagai persoalan pusat, tetapi lihat sebagai peluang produksi dan investasi daerah," katanya.
Jalan Jangan Lagi Dinilai Hanya dari Kilometer
Ivan juga menyoroti kuatnya pesan Presiden mengenai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardesa.
Menurutnya, paradigma pembangunan jalan Provinsi Jambi harus mulai berubah.
Prioritas tidak hanya ditentukan berdasarkan panjang jalan rusak atau pembagian administratif, tetapi juga dampak ekonominya terhadap kawasan produksi.
"Pertanyaannya bukan hanya berapa kilometer yang kita bangun. Pertanyaan berikutnya, jalan itu menghubungkan apa? Berapa produksi sawit, karet, kopi, pinang, pangan atau komoditas masyarakat yang menggunakan ruas tersebut? Berapa biaya logistik yang bisa diturunkan?"katanya.
Karena itu, Ivan mendorong penggunaan pendekatan economic corridor based road planning, terutama dalam menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur 2027.
"Jalan harus kita lihat sebagai faktor produksi. Jalan yang baik akan menurunkan waktu tempuh, menekan biaya angkut, membuka akses pasar dan pada akhirnya menaikkan pendapatan masyarakat," ujarnya.
B50 Jadi Peluang Hilirisasi Sawit Jambi
Penerapan biodiesel B50 juga dinilai sangat relevan dengan posisi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit.
Ringkasan pidato mencatat pemerintah mengaitkan implementasi B50 sejak 1 Juli 2026 dengan penghentian impor solar dan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun per tahun.
Menurut Ivan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sawit tidak lagi semata-mata komoditas perkebunan, tetapi telah menjadi bagian dari strategi energi nasional.
"Jambi jangan berhenti sebagai daerah penghasil CPO. Tantangan kita adalah bagaimana lebih banyak nilai tambah tinggal di Jambi melalui refinery, oleochemical, biofuel dan industri turunannya," katanya.
Ivan menegaskan, konsep pembangunan harus mulai bergerak dari daerah penghasil menuju daerah pengolah.
"Kalau bahan mentah keluar dari Jambi kemudian nilai tambahnya tercipta di daerah lain, kita kehilangan multiplier effect. Lapangan kerja, pajak, industri pendukung dan aktivitas logistik juga akan tumbuh di tempat lain," ujarnya.
Belajar dari Konsolidasi BUMN
Ivan juga menilai agenda konsolidasi BUMN dan penguatan peran Danantara memiliki relevansi langsung terhadap pengelolaan BUMD di Provinsi Jambi.
Dalam ringkasan pidato tercatat sekitar 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usaha teridentifikasi, sekitar 290 telah ditutup dan pemerintah menargetkan penutupan 750 entitas yang dinilai tidak produktif.
Selain itu, dividen bersih BUMN setelah memperhitungkan PMN tercatat sekitar Rp53 triliun pada 2024, Rp138 triliun pada 2025 dan ditargetkan mencapai Rp200 triliun pada 2026.
Ivan mengatakan prinsip tersebut harus menjadi pembelajaran bagi daerah.
"BUMD jangan diukur hanya dari keberadaannya. Kita harus ukur ROA, ROE, laba, dividen, kontribusi PAD, manfaat publik dan kemampuan membuka investasi baru. Penyertaan modal pemerintah harus menghasilkan return yang terukur," tegasnya.
Ia mendorong Pemprov Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis BUMD dan aset daerah.
Menurut Ivan, PAD Jambi ke depan harus diperkuat melalui sedikitnya empat mesin utama, yakni pajak, retribusi, BUMD dan optimalisasi aset daerah.
Sementara, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang turut menjadi perhatian dalam pidato Presiden juga harus dimanfaatkan Jambi untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa.
Ivan mengingatkan agar koperasi tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan administratif.
"Koperasi harus masuk ke rantai ekonomi yang sebenarnya. Ada produksi, pembiayaan, gudang, distribusi, pemasaran, UMKM dan offtaker. Di sini saya melihat Bank Jambi juga mempunyai ruang yang sangat besar untuk ikut membangun ekosistem," katanya.
Konsep tersebut dapat menghubungkan koperasi, BUMDes, UMKM, petani, Bank Jambi dan pasar dalam satu rantai usaha yang produktif.
Jambi Harus Masuk Ekonomi Karbon
Bagian lain yang dinilai strategis adalah pengembangan ekonomi karbon melalui sistem registrasi karbon dan standar internasional.
Ivan menilai peluang tersebut sangat relevan dengan kekayaan ekologis Jambi berupa hutan, kawasan gambut, mangrove dan DAS Batanghari.
"Kita harus mengubah cara pandang. Menjaga lingkungan tidak semata-mata merupakan beban anggaran. Dengan governance yang benar, konservasi bisa menciptakan environmental value sekaligus economic value bagi masyarakat," katanya.
Ia mendorong penyusunan Jambi Green Economy Portfolio yang mengintegrasikan rehabilitasi DAS Batanghari, restorasi gambut, perlindungan mangrove, karbon, energi bersih dan pemberdayaan masyarakat.
"Jambi mempunyai modal ekologis besar. Tinggal bagaimana itu dikelola dengan transparan, memenuhi standar, dan manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat serta daerah," ujarnya.
KUA–PPAS 2027 Harus Diuji dengan Outcome
Sebagai pimpinan DPRD, Ivan mengatakan pembahasan KUA–PPAS 2027 harus semakin diarahkan kepada pendekatan berbasis hasil.
Menurutnya, setiap program OPD harus dapat menjawab sejumlah pertanyaan utama: apakah meningkatkan produktivitas, memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, menciptakan hilirisasi, menaikkan PAD, membuka lapangan kerja, menarik investasi dan tetap menjaga lingkungan.
"Jangan hanya menyampaikan pagu anggaran dan kegiatan. DPRD perlu mengetahui baseline-nya berapa, targetnya berapa, siapa penerima manfaatnya, apa outcome-nya, dan berapa multiplier effect ekonominya," ujar Ivan.
Ia menegaskan, tingginya pertumbuhan ekonomi juga tidak otomatis menggambarkan peningkatan kesejahteraan.
Ringkasan pidato mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen year-on-year, sementara Semester I 2026 sebesar 5,45 persen secara cumulative-to-cumulative.
Dokumen juga memberikan catatan bahwa klaim “tertinggi 13 tahun” untuk angka Semester I perlu dibaca hati-hati dan lebih tepat dibandingkan dalam periode lima tahun terakhir.
“Yang harus kita kejar bukan hanya pertumbuhan, tetapi kualitas pertumbuhan. Apakah pertumbuhan itu menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja dan memperbaiki daya beli masyarakat,” katanya.
APBD Produktif Jadi Arah Baru
Ivan menyimpulkan, pesan besar Pidato Kenegaraan Presiden harus menjadi momentum Provinsi Jambi memperkuat sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional tanpa kehilangan kebutuhan dan karakteristik lokal.
Menurutnya, agenda pangan, infrastruktur, hilirisasi, koperasi, reformasi BUMN, investasi dan ekonomi hijau dapat disatukan dalam satu paradigma pembangunan daerah.
"APBD 2027 harus kita dorong menjadi APBD produktif. Dari belanja menuju produktivitas, dari komoditas menuju nilai tambah, dari aset pasif menuju aset produktif, dan dari pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ivan menambahkan, DPRD akan menggunakan momentum pembahasan KUA–PPAS dan APBD 2027 untuk memastikan program pembangunan memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan RPJMD, RKPD, prioritas nasional dan kebutuhan nyata masyarakat Jambi.
"Muara akhirnya sederhana: APBD harus benar-benar bekerja untuk masyarakat. Infrastruktur harus menggerakkan ekonomi, investasi harus menciptakan pekerjaan, BUMD harus menghasilkan nilai, dan pertumbuhan harus dirasakan sampai ke desa-desa," pungkasnya.(*)
Social Header