MAKALAMNEWS.ID - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi dinilai perlu bergerak lebih jauh dari pola pemadaman setelah api muncul menuju pencegahan berbasis tata kelola air gambut.
Patroli, pemantauan hotspot, pemadaman darat, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan water bombing tetap diperlukan.
Namun, persoalan mendasar di kawasan gambut perlu ditangani jauh sebelum titik api muncul, yakni ketika muka air tanah mulai turun dan gambut kehilangan kelembapannya.
Pendekatan tersebut semakin relevan di tengah tingginya risiko Karhutla 2026. BMKG menyebut Jambi sebagai salah satu provinsi prioritas dan memperkirakan risiko Karhutla meningkat pada Juli serta mencapai puncaknya pada Agustus–September 2026.
BMKG juga menegaskan pembasahan lahan gambut sebagai bagian penting dari mitigasi.
Gambut Kering Membuat Risiko Kebakaran Meningkat
Kajian yang menjadi dasar opini tersebut menunjukkan hubungan penting antara tata air, emisi, subsiden dan keberlanjutan pemanfaatan lahan.
Secara sederhana, rantainya adalah drainase semakin dalam, muka air tanah turun, gambut semakin kering, bahan bakar semakin mudah terbakar, risiko kebakaran meningkat, kemudian emisi dan kerusakan ekologis semakin besar.
Namun, karhutla tentu tidak hanya disebabkan oleh drainase. Curah hujan, kekeringan, suhu, angin, vegetasi, aktivitas manusia dan sumber penyulutan juga menentukan terjadinya kebakaran.
Karena itu, kebijakan Karhutla perlu dibangun dalam dua lapis pertahanan.
Pertama, water management sebagai pertahanan awal melalui pengendalian drainase, sekat kanal, pembasahan kembali, pengelolaan muka air tanah, tampungan air dan monitoring kondisi gambut.
Kedua, fire management sebagai respons ketika ancaman atau kebakaran sudah muncul melalui monitoring hotspot, patroli, pemadaman darat, OMC dan water bombing.
Penelitian Tunjukkan Nilai Kerugian yang Bisa Dihindari
Hasil penelitian yang menjadi basis tulisan memberikan gambaran kuantitatif mengenai pentingnya pengelolaan air gambut.
Dalam simulasi 100 tahun, skenario drainase 0,8 meter menghasilkan emisi sekitar 794.900 ton CO₂, kerugian emisi sekitar Rp61,2 miliar, subsiden sekitar 52,1 sentimeter, serta hanya sekitar 62,3 persen lahan yang masih dapat digunakan.
Sebaliknya, pada skenario muka air sekitar 0,1 meter, emisi turun menjadi sekitar 279.500 ton CO₂, kerugian emisi sekitar Rp21,5 miliar, subsiden sekitar 19,8 sentimeter, sementara lahan yang dapat digunakan mencapai 100 persen.
Perbedaan kedua skenario menunjukkan sekitar 515.400 ton CO₂ dan Rp39,7 miliar nilai kerugian emisi berpotensi dihindari.
Angka Rp39,7 miliar tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai keseluruhan kerugian ekonomi Karhutla. Angka itu merupakan nilai kerugian emisi CO₂ yang dapat dihindari berdasarkan skenario penelitian.
Kerugian karhutla sesungguhnya jauh lebih luas karena dapat mencakup kesehatan masyarakat, produksi, pendidikan, transportasi, biodiversitas, biaya pemadaman, subsiden dan hilangnya fungsi hidrologis gambut.
Pencegahan Harus Dipandang sebagai Investasi
Pendekatan tersebut sekaligus mengubah cara melihat anggaran pencegahan Karhutla.
Pembangunan sekat kanal, pembasahan gambut, pemantauan muka air dan pengelolaan hidrologi tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran tambahan.
Investasi tersebut mempunyai nilai ekonomi karena berpotensi mempertahankan karbon, produktivitas lahan, fungsi hidrologis, biodiversitas, kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan subsiden.
Pendekatan preventif ini juga sejalan dengan kebijakan nasional. BMKG menyatakan OMC untuk Karhutla digunakan sebagai upaya pembasahan, termasuk ketika tinggi muka air tanah gambut mulai turun. BNPB juga telah menjalankan OMC di Jambi sebagai bagian dari upaya mencegah dan meminimalkan Karhutla.
Jambi Perlu Early Warning Berbasis Muka Air Gambut
Ke depan, sistem peringatan dini Karhutla Jambi juga perlu diperluas.
Sistem tidak cukup hanya menunggu hotspot muncul, tetapi perlu mengintegrasikan muka air tanah, curah hujan, hari tanpa hujan, kelembapan gambut, tutupan lahan, kanal, hotspot dan prakiraan cuaca menjadi peta risiko yang dinamis.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui kawasan yang mulai kehilangan air, kanal yang harus dikendalikan, lokasi yang membutuhkan pembasahan serta daerah yang harus mendapatkan prioritas patroli sebelum kebakaran terjadi.
BMKG sendiri telah mengembangkan SPARTAN sebagai sistem informasi bahaya Karhutla berdasarkan kondisi meteorologi. Integrasi informasi meteorologi tersebut dengan data hidrologi gambut dapat menjadi arah penguatan sistem pencegahan di Jambi.
Dari 81 Pos Pemadam Menjadi Simpul Pencegahan
Jaringan Pos Karhutla yang telah dibangun di Jambi juga dapat dikembangkan tidak semata sebagai titik respons pemadaman, tetapi menjadi simpul pencegahan berbasis hidrologi dan early warning.
Pos dapat berfungsi memonitor muka air gambut, sumber air, curah hujan, hotspot dan kondisi lapangan sekaligus menjadi pusat patroli serta respons cepat.
Dengan demikian, sistem pengendalian Karhutla Jambi dapat bergerak menuju kerangka:
PREVENT → PREDICT → PREPARE → RESPOND → RESTORE.
Kerangka tersebut menggantikan orientasi lama yang terlalu dominan pada DETECT → FIGHT → EXTINGUISH.
Jangan Hanya Menghitung Hektare yang Terbakar
Ukuran keberhasilan pengendalian Karhutla juga perlu diperbarui.
Pemerintah selama ini banyak mengukur jumlah hotspot dan luas lahan yang terbakar.
Ke depan, indikator perlu mencakup berapa hektare yang berhasil tidak terbakar, berapa ton CO₂ yang tidak dilepaskan, berapa sentimeter subsiden yang dapat dicegah, berapa kerugian ekonomi yang dapat dihindari dan berapa nilai jasa ekosistem yang berhasil dipertahankan.
Perubahan tersebut akan menempatkan pencegahan bukan sekadar sebagai biaya, tetapi sebagai investasi perlindungan ekonomi dan ekologis Jambi.
Pesan kebijakannya sederhana namun fundamental:
“Pemadaman adalah pertahanan terakhir. Menjaga gambut tetap basah adalah pertahanan pertama.”
Dan yang lebih penting:
“Jangan menunggu gambut terbakar untuk mengelola airnya.”
Tentang Penulis:
H Ivan Wirata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang juga mantan Kadis PU Jambi dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)
Social Header