MAKALAMNEWS.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Jambi, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Satu diantaranya mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT.
Ivan meminta Pemerintah Provinsi Jambi bersama Satgas Karhutla memperkuat strategi pencegahan setelah situasi kebakaran hutan dan lahan pada 24 Agustus 2026 menunjukkan tekanan serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan laporan Satgas, pada 24 Agustus hingga pukul 16.00 WIB terpantau 253 hotspot.
Secara kumulatif, jumlah hotspot mencapai 4.064 titik, dengan estimasi luas area terbakar sekitar 916,26 hektare.
Data tersebut juga dikonfirmasi dalam publikasi Polda Jambi mengenai perkembangan operasi Karhutla.
"Angka ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya bekerja ketika api sudah besar. Karhutla harus ditangani sejak kondisi yang memungkinkan kebakaran mulai terbentuk," ujar Ivan.
Sarolangun Jadi Episentrum
Dari 253 hotspot pada 24 Agustus, laporan Satgas mencatat Sarolangun 106 titik, Batanghari 46 titik, Tebo 43 titik dan Tanjung Jabung Barat 35 titik.
Secara kumulatif, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi juga menjadi tiga wilayah dengan konsentrasi hotspot terbesar.
Ivan menilai pola tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar penentuan prioritas operasi.
"Anggaran, patroli, personel, sumber air dan dukungan perusahaan harus mengikuti tingkat risiko. Jangan membagi kekuatan sama rata kalau hampir 60 persen hotspot terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu," katanya.
Polda Jambi sendiri telah mengerahkan 873 personel dalam Operasi Aman Nusa II-2026.
Pada 24 Agustus tercatat 84 kegiatan pencegahan dan 19 kegiatan pemadaman yang melibatkan Polri, TNI, BPBD, MPA dan unsur terkait.
Muaro Jambi ISPU 313, Kesehatan Harus Jadi Prioritas
Ivan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas udara. Laporan Satgas mencatat ISPU Muaro Jambi 313 atau kategori Berbahaya, sedangkan Kota Jambi berada pada level Sangat Tidak Sehat.
Pemantauan independen pemerintah daerah juga menunjukkan ISPU Muaro Jambi mencapai 313.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Pemkab Muaro Jambi menerapkan pembelajaran daring selama tiga hari untuk melindungi peserta didik dan tenaga pendidikan.
Menurut Ivan, pada kondisi seperti ini penanganan Karhutla tidak boleh lagi menjadi tanggung jawab BPBD dan petugas pemadaman semata.
"Kalau ISPU sudah berbahaya, Karhutla sudah berubah menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan, rumah sakit, Puskesmas dan pendidikan harus otomatis masuk dalam sistem respons."
Ia mendorong pemerintah membuat trigger policy berbasis ISPU, sehingga ketika kualitas udara melewati batas tertentu, langkah perlindungan masyarakat otomatis dijalankan tanpa harus menunggu kondisi semakin buruk.
Kekurangan Air Jadi Persoalan Mendasar
Ivan menilai salah satu temuan penting dari operasi lapangan adalah keterbatasan sumber air pada sejumlah wilayah rawan.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan paradoks Karhutla: ketika muka air turun, lahan semakin mudah terbakar, tetapi pada saat yang sama air yang dibutuhkan petugas untuk memadamkan kebakaran justru semakin sulit diperoleh.
"Ini double problem. Gambut semakin kering sehingga mudah terbakar, sementara sumber air untuk memadamkan juga berkurang. Karena itu akar kebijakannya harus masuk ke tata kelola air."
Ia mendorong optimalisasi sekat kanal, embung, tampungan air, pembasahan kembali atau rewetting serta pemantauan muka air gambut.
Water Bombing Penting, tetapi Bukan Satu-satunya Jawaban
Pada 24 Agustus, helikopter water bombing RA-22840 tercatat melakukan 31 kali penjatuhan air dengan volume sekitar 124 ribu liter, sementara satu helikopter lainnya tidak beroperasi karena pemeliharaan.
BNPB juga terus memperkuat kombinasi operasi udara, operasi darat dan OMC di wilayah prioritas, termasuk Jambi.
Ivan mengapresiasi kerja keras seluruh petugas, tetapi meminta evaluasi operasi menggunakan indikator hasil.
"Jangan hanya melaporkan berapa sortie dan berapa ribu liter air yang dijatuhkan. Kita perlu tahu berapa firespot yang berhasil dipadamkan, berapa hektare yang berhasil diselamatkan dan apakah api muncul kembali setelah pendinginan," ujarnya.
Menurutnya, helikopter merupakan force multiplier, sedangkan kekuatan utama tetap berada di darat.
Optimalkan 81 Pos Karhutla
Ivan kembali mendorong optimalisasi jaringan 81 Pos Karhutla agar berfungsi sebagai satu sistem respons cepat.
Setiap pos perlu mempunyai informasi mengenai personel, pompa, selang, kendaraan, APD, radio komunikasi, sumber air dan radius operasi.
Lebih jauh, Ivan mengusulkan agar pos tidak hanya bekerja setelah hotspot muncul, tetapi berkembang menjadi simpul early warning.
"Kita perlu mengubah pos pemadam menjadi pos pencegahan dan respons. Ketika muka air turun, kanal mulai kering atau hari tanpa hujan semakin panjang, pos sudah meningkatkan kesiagaan sebelum api muncul," katanya.
DPRD Sambut Konsep MPA-Air
Ivan juga menilai konsep akademis Masyarakat Peduli Air atau MPA-Air layak diuji sebagai pelengkap Masyarakat Peduli Api.
MPA tetap menjadi ujung tombak deteksi dan pemadaman awal, sedangkan MPA-Air diarahkan untuk bekerja sebelum kebakaran melalui pemantauan air, kanal, embung dan kondisi gambut.
"Masyarakat jangan hanya kita ajak ketika ada api. Mereka bisa menjadi sensor pertama ketika air mulai turun. Prinsipnya sederhana: MPA-Air menjaga agar kondisi pemicu api tidak berkembang, MPA bergerak ketika ancaman api muncul," katanya lagi.
Penegakan Hukum Harus Berbasis Data Spasial
Hingga 24 Agustus, tercatat 62 kasus Karhutla, terdiri atas 55 kasus tahap penyelidikan dan tujuh penyidikan, dengan delapan tersangka. Data tersebut juga dilaporkan Polda Jambi.
Ivan mendukung penegakan hukum tegas, namun meminta analisis lebih jauh terhadap pola kebakaran.
Data hotspot, firespot, lokasi pengelolaan lahan/konsesi, kejadian berulang dan status perkara perlu diintegrasikan dalam satu peta.
"Hotspot bukan otomatis bukti pelanggaran. Tetapi data spasial bisa membantu menentukan lokasi yang perlu diperiksa lebih dalam dan mengetahui apakah kejadian terus berulang pada kawasan yang sama," katanya.
Dari Fire Fighting Menuju Water Management
Ivan menilai pengalaman Karhutla 2026 menunjukkan Jambi membutuhkan perubahan paradigma.
Penanganan harus dibangun melalui lima kekuatan: ground power, air power, water management, smoke management dan law enforcement.
Seluruhnya harus masuk dalam satu data, satu peta dan satu command center.
"Jangan setiap kemarau kita menunggu api, lalu mengerahkan helikopter setelah kebakaran besar. Pertahanan pertama kita seharusnya menjaga air dan lanskap agar tidak memasuki kondisi kritis," ujarnya.
Ivan menegaskan, DPRD akan mendorong agar anggaran penanggulangan bencana semakin berbasis pada pencegahan dan outcome, bukan sekadar besarnya aktivitas penanganan.
Menurutnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah hotspot atau luas yang terbakar, tetapi juga berapa hektare yang berhasil tidak terbakar, seberapa cepat respons diberikan, seberapa cepat kualitas udara pulih dan berapa kerugian yang berhasil dihindari.
"Investasi paling murah bukan menunggu helikopter datang ketika api sudah besar. Investasi paling murah adalah menjaga air tetap tersedia sebelum kebakaran terjadi. Jaga airnya, cegah apinya, padamkan cepat, lindungi udaranya dan selamatkan masyarakat," pungkas Ivan.
Kondisi karhutla tetap dinamis. Kementerian Kehutanan pada pembaruan terbaru juga menegaskan bahwa penurunan hotspot pada sejumlah wilayah tidak boleh membuat kewaspadaan berkurang.(min)
Social Header