MAKALAMNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki fase yang lebih komprehensif.
Pemerintah tidak cukup hanya mengejar dan memadamkan titik api, tetapi harus secara bersamaan melindungi masyarakat dari kabut asap serta memperbaiki tata air kawasan gambut agar kebakaran tidak terus berulang.
Berdasarkan Laporan Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi per 26 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, hotspot kumulatif sejak 1 Januari hingga 25 Agustus telah mencapai 4.631 titik, sementara estimasi luas lahan terbakar sekitar 954,41 hektare.
Pada 26 Agustus pukul 00.00–16.00 WIB terpantau 42 hotspot.
Angka harian tersebut turun tajam dibanding sehari sebelumnya, namun Ivan mengingatkan penurunan hotspot tidak berarti ancaman telah berakhir.
"Hotspot harian turun, tetapi krisis belum selesai. Kita sudah menghadapi akumulasi 4.631 hotspot dan hampir seribu hektare lahan terbakar. Bahkan sekarang dampaknya sudah masuk langsung ke kesehatan masyarakat," kata Ivan.
Muaro Jambi ISPU 303, Masuk Kategori Berbahaya
Perhatian utama DPRD kini tertuju pada kualitas udara.
Pada 26 Agustus, ISPU Muaro Jambi mencapai 303 atau kategori Berbahaya, sementara Kota Jambi tercatat 182 atau Tidak Sehat.
Kondisi ISPU 303 di Muaro Jambi juga dikonfirmasi pemerintah daerah melalui DLH setempat dan dilaporkan bertahan pada kategori berbahaya sejak dini hari.
Menurut Ivan, kondisi tersebut menunjukkan Karhutla sudah tidak dapat diperlakukan semata sebagai urusan pemadaman.
"Ketika ISPU sudah 303, yang kita hadapi bukan lagi hanya api di lahan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil, masyarakat dengan penyakit pernapasan dan kelompok rentan harus menjadi prioritas perlindungan."
Ivan meminta pemerintah memastikan informasi kualitas udara disampaikan secara berkala serta menyiapkan masker, Puskesmas, rumah sakit, pelayanan ISPA dan kebijakan aktivitas masyarakat yang menyesuaikan perkembangan ISPU.
Sarolangun Tetap Episentrum Hotspot
Secara kumulatif, Sarolangun mencatat sekitar 1.188 hotspot, disusul Tanjung Jabung Barat 884 titik dan Muaro Jambi 740 titik.
Ketiga wilayah tersebut menyumbang sekitar 61 persen hotspot kumulatif Jambi.
Ivan meminta distribusi personel dan sumber daya penanggulangan mengikuti peta risiko, bukan dibagi secara merata.
"Kalau datanya menunjukkan sekitar enam dari sepuluh hotspot terkonsentrasi di tiga kabupaten, maka intervensi juga harus mengikuti data. Sarolangun, Tanjab Barat dan Muaro Jambi harus menjadi koridor prioritas operasi," ujarnya.
Penguatan operasi terpadu juga telah dilakukan pemerintah dan aparat.
Polda Jambi menyebut penanganan mencakup patroli, ground checking, pemadaman darat dan udara, pembasahan gambut serta 81 pos terpadu yang terdiri atas 11 pos dengan dukungan APBD Provinsi dan 70 pos dengan dukungan perusahaan.
Muaro Jambi Hadapi Tiga Tekanan Sekaligus
Menurut Ivan, Muaro Jambi membutuhkan perhatian khusus karena menghadapi tiga persoalan sekaligus: hotspot yang tinggi, luas lahan terbakar terbesar dalam laporan Satgas, serta kualitas udara yang sudah berbahaya.
"Muaro Jambi sekarang menghadapi api, kerusakan lahan dan asap sekaligus. Maka intervensinya juga harus tiga lapis: padamkan api, lindungi masyarakat dan pulihkan kondisi tata air gambut," katanya.
Ivan menilai, pola penanganan seperti ini penting karena lahan gambut memiliki karakteristik berbeda.
Api dapat bertahan di bawah permukaan dan berpotensi muncul kembali apabila proses pendinginan dan pembasahan tidak tuntas.
Aparat juga mengakui keterbatasan sumber air dan karakter gambut sebagai kendala lapangan, sehingga pembasahan berkelanjutan, embung portabel, mobil tangki dan canal blocking menjadi bagian dari strategi penanganan.
Dua Helikopter Water Bombing Kembali Beroperasi
Ivan mengapresiasi kembali beroperasinya dukungan udara setelah sebelumnya terkendala visibilitas dan pemeliharaan.
Dalam laporan Satgas 26 Agustus, dua helikopter water bombing tercatat melakukan total 36 kali dropping dengan volume sekitar 144 ribu liter air.
Namun, ia menegaskan water bombing tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
"Helikopter sangat membantu untuk kondisi darurat dan lokasi yang sulit dijangkau. Tetapi helikopter memadamkan kebakaran hari ini. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mencegah kebakaran berikutnya," ujarnya.
DPRD Dorong MPA-Air dan Tata Kelola Gambut
Ivan mengatakan, kondisi Karhutla 2026 semakin memperkuat pentingnya mengkaji gagasan akademisi mengenai Masyarakat Peduli Air atau MPA-Air sebagai pelengkap Masyarakat Peduli Api.
Konsepnya sederhana: masyarakat tidak hanya bergerak ketika api muncul, tetapi ikut mengawasi muka air, kanal, embung dan kondisi gambut sehingga intervensi dapat dilakukan ketika lahan mulai mengering.
"MPA tetap kita perlukan untuk respons api. Tetapi saya melihat gagasan MPA-Air layak diuji. Jangan menunggu hotspot. Ketika muka air turun dan gambut mulai kering, kita sudah bergerak," ujarnya.
Menurut Ivan, pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dengan 81 Pos Karhutla sehingga pos tidak hanya menjadi pusat pemadaman, tetapi berkembang menjadi simpul early warning dan pencegahan.
Dari 81 Pos Menuju Satu Command Center
Ivan mendorong integrasi seluruh informasi Karhutla ke dalam satu dashboard.
Data yang dibutuhkan bukan hanya hotspot, tetapi juga muka air gambut, curah hujan, hari tanpa hujan, sumber air, posisi 81 pos, personel, perusahaan, armada udara, ISPU dan perkembangan penegakan hukum.
Alurnya harus sederhana:
Hotspot/indikator risiko terdeteksi → command center → pos terdekat → verifikasi → intervensi → laporan hasil.
"Saya ingin 81 pos bukan sekadar 81 titik di peta. Harus menjadi satu jaringan operasi: satu data, satu peta, satu command center dan satu standar respons."
Jangan Setiap El Niño Baru Sibuk Memadamkan
Ivan juga mengingatkan perlunya evaluasi lebih mendasar terhadap pola penanganan bencana hidrometeorologi di Jambi.
Menurutnya, daerah tidak boleh terus berada dalam siklus reaktif: ketika kemarau panjang menghadapi Karhutla dan kekeringan, sementara ketika curah hujan ekstrem menghadapi banjir dan longsor.
“Fenomena iklim tidak bisa kita hentikan. Tetapi dampak bencananya bisa kita kurangi. Jangan setiap kemarau kita baru sibuk mencari air untuk memadamkan api, lalu ketika musim hujan air justru menjadi bencana. Yang perlu kita bangun adalah tata air dan tata kelola lanskap sepanjang tahun.”
Karena itu DPRD mendorong pemerintah mulai menghubungkan kebijakan Karhutla dengan pengelolaan DAS, embung, sekat kanal, konservasi air, rehabilitasi kawasan, tata ruang serta sistem peringatan dini.
DPRD Kawal Anggaran Berbasis Hasil
Ivan menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan belanja penanggulangan bencana menghasilkan kapasitas lapangan yang nyata.
Indikatornya tidak cukup berapa banyak kegiatan, tetapi harus menyentuh kecepatan respons, luas kebakaran yang berhasil dicegah, kesiapan pos, kondisi muka air gambut dan perlindungan kesehatan masyarakat.
"Kita jangan hanya menghitung berapa hektare yang sudah terbakar. Kita harus mulai menghitung berapa hektare yang berhasil kita selamatkan, berapa kebakaran besar yang berhasil dicegah dan berapa masyarakat yang terlindungi."
Ivan merumuskan arah penanganan Karhutla Jambi ke depan dalam empat pesan:
JAGA AIRNYA → CEGAH APINYA → LINDUNGI UDARANYA → SELAMATKAN MASYARAKAT
"Karhutla tidak boleh menjadi ritual tahunan. Api harus kita padamkan hari ini, masyarakat harus kita lindungi sekarang, tetapi akar persoalannya juga harus kita selesaikan agar tahun depan kita tidak kembali menghadapi masalah yang sama," pungkas Ivan.
Data publik terbaru juga menguatkan bahwa Karhutla Jambi masih memerlukan kewaspadaan tinggi, termasuk kendala gambut, sumber air, serta kebutuhan pembasahan berkelanjutan.(*)
Social Header