MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh Satgas Karhutla agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan meskipun jumlah hotspot harian mulai berfluktuasi turun.
Berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per 27 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, hotspot kumulatif sepanjang 2026 telah mencapai 4.682 titik, dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 954,41 hektare.
Pada 27 Agustus pukul 00.00–16.00 WIB, laporan Satgas mencatat 56 hotspot.
Secara kumulatif, Sarolangun masih menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi, yakni 1.201 titik, disusul Tanjung Jabung Barat 894 titik dan Muaro Jambi 746 titik.
Ivan mengatakan, angka tersebut menunjukkan Karhutla Jambi harus dipandang sebagai persoalan lintas wilayah dan tidak lagi cukup ditangani dengan pendekatan administratif per kabupaten.
"Api mungkin berada di satu kabupaten, tetapi asap tidak mengenal batas administrasi. Karena itu Karhutla Jambi harus kita tangani sebagai satu lanskap, satu sistem air, satu sistem udara, satu data dan satu komando," katanya.
Tebo Jadi Alarm Baru, ISPU Capai Level Berbahaya
Perhatian serius menurut Ivan saat ini justru terdapat pada kualitas udara.
Laporan Satgas 27 Agustus mencatat ISPU Tebo 345 atau kategori berbahaya, sementara Muaro Jambi berada pada 123 dan Kota Jambi 103, keduanya kategori tidak sehat. Tanjung Jabung Timur tercatat 65 atau kategori sedang.
BPBD Provinsi Jambi menjelaskan tingginya ISPU di Tebo berkaitan dengan asap Karhutla yang terbawa angin dari arah Sarolangun menuju Tebo. BPBD juga mencatat luas Karhutla Jambi telah mencapai sekitar 954 hektare.
Kondisi kualitas udara buruk di Tebo juga terpantau dalam pemantauan ISPU nasional. Pada malam 26 Agustus, Tebo tercatat mencapai ISPU 339 dan termasuk kategori berbahaya.
Ivan mengatakan, fenomena tersebut menjadi pelajaran penting bahwa lokasi kebakaran dan lokasi masyarakat yang menerima dampak asap bisa berbeda.
"Ini yang harus menjadi perhatian. Kalau api berada di Sarolangun tetapi asap bergerak ke Tebo, maka sistem kita tidak cukup hanya menunjukkan titik api. Kita juga harus mampu memprediksi ke mana asap bergerak dan masyarakat mana yang harus dilindungi," ujarnya.
Dorong Fire and Smoke Early Warning System
Ivan mendorong Pemprov Jambi mengembangkan Fire and Smoke Early Warning System yang mengintegrasikan data hotspot, arah dan kecepatan angin, PM2.5/ISPU, curah hujan, muka air gambut, sumber air, serta posisi jaringan Pos Karhutla.
Sistem tersebut menurutnya harus mampu menjawab empat pertanyaan secara cepat: di mana api muncul, ke mana asap bergerak, pos mana yang harus bergerak, dan masyarakat mana yang perlu mendapat peringatan kesehatan.
"Kita sudah punya data hotspot, ISPU, BMKG dan pos-pos lapangan. Sekarang tantangannya bagaimana semua informasi itu menjadi satu dashboard untuk pengambilan keputusan, bukan berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Dampak kualitas udara juga telah memengaruhi sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebelumnya mengalihkan pembelajaran SMA/SMK di sejumlah daerah menjadi daring akibat memburuknya ISPU.
Sarolangun–Tanjab Barat–Muaro Jambi Tetap Koridor Prioritas
Ivan menyoroti konsentrasi hotspot kumulatif di tiga daerah.
Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi secara bersama-sama menyumbang sekitar 2.841 hotspot atau sekitar 61 persen dari seluruh hotspot kumulatif Jambi.
Menurutnya, fakta tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan berbasis risiko.
"Kalau sekitar enam dari sepuluh hotspot berada di tiga wilayah, maka patroli, sumber air, personel, perusahaan, MPA dan dukungan operasi juga harus mengikuti tingkat risikonya. Jangan membagi sumber daya sama rata ketika tingkat ancamannya berbeda," katanya lagi.
Di sisi lain, Muaro Jambi pada 27 Agustus telah meningkatkan status penanganan Karhutla menjadi Tanggap Darurat Bencana untuk mempercepat dan memperkuat koordinasi penanganan.
Hampir Seribu Hektare Terbakar
Estimasi luas Karhutla Jambi telah mencapai sekitar 954,41 hektare.
Dalam laporan Satgas, Muaro Jambi mencatat luas terbakar terbesar sekitar 302,93 hektare, Tanjung Jabung Barat 214,40 hektare dan Sarolangun 143,61 hektare.
Ivan menilai keberhasilan penanganan tidak boleh hanya diukur berdasarkan turunnya jumlah hotspot harian.
"Hotspot turun bukan berarti pekerjaan selesai. Setelah api padam masih ada pendinginan, pembasahan, monitoring dan pemulihan. Apalagi pada gambut, api di permukaan terlihat padam tetapi di bawah tanah masih dapat menyala."
Kondisi tersebut juga terlihat pada penanganan Karhutla di Tanjung Jabung Timur. Pemerintah daerah menyebut pemadaman di lahan kering dan berangin membutuhkan proses panjang karena api di dalam tanah dapat tetap menyala meskipun permukaan terlihat padam.
Dari MPA Menuju MPA + MPA-Air
Ivan kembali mendorong agar pendekatan Masyarakat Peduli Air (MPA-Air) dikaji sebagai pelengkap Masyarakat Peduli Api.
Menurutnya, MPA tetap diperlukan sebagai ujung tombak ketika api muncul. Namun masyarakat juga dapat dilibatkan sebelum kebakaran terjadi melalui pemantauan sumber air, kanal, embung dan kondisi gambut.
"Kita jangan hanya mempunyai masyarakat yang siap memadamkan api. Kita juga perlu masyarakat yang menjaga agar kondisi yang memicu api tidak berkembang. MPA dan MPA-Air harus menjadi satu sistem."
Konsep tersebut, lanjut Ivan, dapat dihubungkan dengan jaringan Pos Karhutla sehingga pos tidak semata menjadi pusat respons, tetapi juga menjadi simpul early warning.
Water Bombing Penting, Tata Air Lebih Fundamenta
Dukungan udara tetap diperlukan untuk menangani kebakaran, khususnya di lokasi sulit dijangkau.
Namun Ivan menegaskan water bombing merupakan instrumen respons dan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi.
"Water bombing memadamkan api yang terjadi hari ini. Tata air yang baik mencegah kebakaran berikutnya. Dua-duanya diperlukan, tetapi pencegahan harus semakin diperkuat.”
Ia mendorong optimalisasi sekat kanal, embung, sumber air, pembasahan kembali gambut dan monitoring muka air, terutama di kawasan rawan.
Polda Jambi sendiri terus menjalankan operasi terpadu melalui patroli, ground checking, pemadaman darat dan udara, sosialisasi serta penegakan hukum.
DPRD Dorong Empat Lapis Penanganan
Ivan mengatakan evaluasi Karhutla 2026 menunjukkan penanganan ke depan setidaknya membutuhkan empat lapis strategi.
Pertama, fire control melalui patroli, pemadaman dan pendinginan.
Kedua, water control melalui sekat kanal, embung, pembasahan dan pengelolaan muka air.
Ketiga, smoke control dan perlindungan kesehatan, melalui pemantauan ISPU, prediksi pergerakan asap, masker dan perlindungan kelompok rentan.
Keempat, governance, melalui pengawasan perusahaan, penegakan hukum dan evaluasi kejadian berulang.
"Jangan setiap tahun kita hanya menghitung berapa hotspot dan berapa hektare terbakar. Kita harus mulai menghitung berapa hektare yang berhasil tidak terbakar, berapa kebakaran besar yang berhasil dicegah, dan berapa masyarakat yang berhasil kita lindungi," katanya.
El Niño dan La Niña Jangan Terus Menjadi Siklus Bencana
Ivan juga menilai pengalaman Karhutla harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola air secara lebih luas.
Jambi tidak boleh terus menghadapi pola berulang: musim kering berujung kekeringan, Karhutla dan asap, kemudian ketika curah hujan ekstrem datang berubah menjadi banjir dan longsor.
"El Niño dan La Niña adalah fenomena alam. Kita tidak bisa menghentikannya. Tetapi besarnya dampak bencana bisa kita kurangi. Air yang berlebih saat musim hujan harus kita kelola, simpan dan resapkan agar menjadi cadangan ketika musim kering."
Karena itu, ia mendorong pengelolaan karhutla dikaitkan dengan rehabilitasi DAS, embung, kolam retensi, sekat kanal, konservasi kawasan hulu, tata ruang dan sistem peringatan dini.
Ivan merumuskan arah kebijakan tersebut dalam pesan sederhana:
"Target kita bukan bebas El Niño atau La Niña. Target kita adalah ketika El Niño datang, Jambi tidak terbakar; ketika La Niña datang, Jambi tidak tenggelam. Itulah ketahanan daerah yang harus kita bangun," pungkas Ivan.(*)
Social Header