MAKALAMNEWS.ID - Polda Jambi menggandeng Pemprov Jambi bersama Kejati Jambi, TNI, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan sikap tegas terhadap maraknya aksi berandalan bermotor yang belakangan meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam sebuah rapat koordinasi untuk penanggulangan berandalan bermotor, yang digelar di Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/72026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dan dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, unsur TNI, serta jajaran Forkopimda.
Rakor digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok berandalan bermotor, termasuk insiden yang menyebabkan korban jiwa di wilayah Ness, Kabupaten Muaro Jambi.
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan, Polda Jambi tidak akan memberikan ruang bagi kelompok berandalan bermotor yang mengancam keselamatan masyarakat.
Ia mengungkapkan, saat ini penyidik tengah menangani dua laporan polisi terkait aksi brutal berandalan bermotor.
Satu perkara ditangani di wilayah hukum Polres Batang Hari dan satu lainnya di Polres Muaro Jambi.
Kedua kasus tersebut berkaitan dengan tindak pengeroyokan yang melibatkan penggunaan senjata tajam.
"Rakor ini kami laksanakan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang dilakukan berandalan bermotor hingga menghilangkan nyawa seseorang. Saat ini ada dua laporan polisi yang sedang diproses penyidik, yakni di Batang Hari dan Muaro Jambi," tegas Kapolda.
Menurutnya, penanganan persoalan ini tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan langkah pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Kami berkomitmen bersama Gubernur Jambi, Kajati, TNI, dan seluruh masyarakat untuk mendeklarasikan langkah-langkah penegakan hukum maupun langkah di luar penegakan hukum guna menyalurkan energi anak-anak muda ke arah yang lebih positif," ujarnya.
Sementar itu, Kajati Jambi Sugeng Hariadi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan Polda Jambi.
Menurutnya, penanganan berandalan bermotor harus dilakukan secara konsisten melalui upaya preventif maupun represif.
"Kami mendukung penuh langkah Kapolda Jambi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, baik melalui pencegahan maupun tindakan hukum terhadap pelaku," katanya.
Sugeng menegaskan, seluruh unsur Forkopimda memiliki komitmen yang sama. "Kami sepakat, tidak ada tempat bagi berandalan bermotor di Provinsi Jambi," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menilai fenomena berandalan bermotor tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.
Menurutnya, sebagian besar pelaku masih berstatus pelajar sehingga pendekatan pembinaan harus diperkuat.
Ia meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pendataan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kelompok berandalan bermotor.
Nantinya, mereka akan diarahkan mengikuti program pembinaan melalui Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan pemerintah.
"Kita menolak keberadaan berandalan bermotor. Sebagian besar mereka masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata mereka semua. Kita punya Sekolah Rakyat, nanti mereka bisa diarahkan ke sana agar mendapat pembinaan dan pengawasan," ujar Al Haris.
Menurut Gubernur, banyak pelaku berasal dari keluarga yang mengalami persoalan sosial, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat.(min)
Social Header