MAKALAMNEWS.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Ketua Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah Muhili Amin terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mendorong percepatan penyelesaian polemik kebijakan zona merah yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Permasalahan zona merah Pertamina EP Jambi berdampak pada 5.506 sertifikat hak milik masyarakat yang hingga kini masih diblokir.
Akibatnya, ribuan warga tidak dapat melakukan berbagai transaksi pertanahan, seperti jual beli, pengalihan hak, maupun pengajuan kredit ke perbankan.
Satu upaya yang dilakukan adalah membangun koordinasi dan komunikasi dengan Wakil Ketua II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, Senin (6/7/2027).
"Pada 6 Juli kemarin kami berkoordinasi langsung dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI untuk mendorong percepatan penyelesaian persoalan zona merah yang berdampak kepada 5.506 sertifikat masyarakat Kota Jambi," kata Kemas Faried, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat, kendala yang dihadapi di lapangan, serta harapan agar persoalan zona merah segera memperoleh solusi yang tepat.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menegaskan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog dan sinergi antarlembaga, sehingga menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta tetap menjaga iklim investasi dan kepentingan masyarakat.
"Kami membangun komunikasi dengan Wakil Ketua II DPR RI agar seluruh aspirasi masyarakat Kota Jambi terkait kebijakan zona merah dapat tersampaikan secara utuh kepada para pemangku kepentingan," ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Kota Jambi akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut melalui komunikasi yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada solusi terbaik.
Menurut Kemas Faried, DPRD berkomitmen memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
"Kami akan terus mengedepankan komunikasi dan koordinasi agar kebijakan yang dihasilkan berpijak pada kepastian hukum, memberikan rasa keadilan, sekaligus menjaga iklim usaha di Kota Jambi," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam upaya penyelesaian polemik tersebut.
"Semoga ikhtiar bersama ini dapat menghasilkan jalan keluar yang membawa manfaat bagi masyarakat Kota Jambi," tambahnya.
Dari hasil pertemuan dengan Komisi II DPR RI, lanjutnya, pihak Komisi II langsung berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi agar proses pengukuran ulang dapat segera dilaksanakan.
"Saat ini kami mendapat informasi bahwa proses pengalokasian anggaran sedang berjalan. Kami berharap setelah itu pengukuran ulang bisa segera dilakukan sehingga ada titik terang penyelesaian persoalan ini," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyambut baik langkah Ketua DPRD Kota Jambi bersama Ketua Pansus Zona Merah yang aktif mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, Komisi II DPR RI yang membidangi urusan agraria, tata ruang, dan pertanahan kerap menerima berbagai persoalan serupa dari sejumlah daerah di Indonesia.
"Mudah-mudahan upaya teman-teman ini bisa mendapatkan jalan keluar. Kami di Komisi II DPR RI memang sering mendapatkan persoalan seperti ini dan terus mendorong agar dapat diselesaikan," ujarnya.
Zulfikar menilai dari sisi regulasi tidak terdapat kekurangan yang mendasar. Yang dibutuhkan saat ini adalah kejelasan mengenai akar persoalan sehingga dapat diurai dan ditemukan solusi yang tepat.
"Karena dari sisi aturan tidak ada kekurangan. Tinggal memperjelas sebenarnya persoalannya apa, kemudian diurai dan dicarikan solusi," katanya.
Ia juga menegaskan adanya komitmen politik (political will) dari DPR RI untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
"Kita punya political will untuk menyelesaikan. Dengan adanya political will, apa yang bisa diselesaikan akan kita tuntaskan," tegasnya.(min)
Social Header