MAKALAMNEWS.ID - Puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jambi.
Berdasarkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca tahun ini diprediksi lebih panas dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta berkurangnya ketersediaan air bersih.
Menghadapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jambi berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi diharapkan mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman bencana selama musim kemarau," katanya.
Menurutnya, perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, migas, dan industri didorong untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, seperti personel, peralatan pemadaman, embung, sumber air, serta kendaraan operasional guna mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran.
Selain itu, perusahaan juga diharapkan meningkatkan patroli rutin di wilayah operasional, melakukan deteksi dini titik panas (hotspot), dan memperkuat edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat diarahkan untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan, pembentukan Desa Peduli Api, pelatihan relawan, serta penyediaan sarana pencegahan kebakaran.
Bukan itu saja, kata Ivan Wirata, sinergi antara pemerintah daerah, BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan risiko karhutla.
"Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat respons terhadap potensi kebakaran sekaligus meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan," ujarnya.
Ivan Wirata juga menilai, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembentukan posko terpadu, evaluasi kesiapsiagaan perusahaan, serta pemantauan berkala terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Melalui komitmen bersama, Provinsi Jambi diharapkan mampu melewati puncak musim kemarau 2026 dengan risiko karhutla yang terkendali.
"Pencegahan sejak dini tetap menjadi langkah paling efektif untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah," katanya.
"Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan keterlibatan aktif seluruh perusahaan dan masyarakat, Jambi dapat lebih siap menghadapi musim kemarau 2026," pungkasnya.(min)
Social Header