MAKALAMNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Ivan Wirata meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera melakukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, memasuki akhir Juni, waktu efektif pelaksanaan APBD hanya tersisa sekitar lima bulan sehingga tidak ada lagi ruang untuk bekerja dengan pola biasa.
Ivan Wirata menilai rendahnya realisasi sejumlah pos anggaran harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengingatkan, keterlambatan penyerapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), realisasi belanja daerah baru mencapai 27,08 persen. Yang lebih memprihatinkan, belanja modal baru terealisasi 7,50 persen," ujar Ivan.
Ia mengungkapkan, kondisi paling mengkhawatirkan terjadi pada belanja jalan, jaringan, dan irigasi yang baru terserap 0,43 persen dari total anggaran.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum terealisasi sama sekali atau 0 persen, belanja hibah baru mencapai 3,01 persen, sementara penerimaan pajak alat berat baru terealisasi 6,86 persen.
"Angka-angka ini tidak boleh hanya dipandang sebagai data administratif. Di baliknya ada pembangunan jalan yang belum berjalan, pelayanan publik yang tertunda, serta potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal," tegasnya.
Ivan mendesak seluruh OPD terkait, khususnya Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Bappeda, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas PUPR, serta seluruh OPD penerima DAK agar segera melakukan evaluasi secara terbuka dan terukur.
Menurutnya, pekerjaan fisik tidak boleh kembali menumpuk pada triwulan IV karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
Mulai dari penurunan kualitas pekerjaan, lemahnya pengawasan, penumpukan pembayaran, hingga keterlambatan manfaat pembangunan yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.
"Belanja modal harus menjadi perhatian utama. Anggaran pembangunan bukan untuk disimpan di kas daerah, tetapi harus segera diwujudkan menjadi jalan yang layak, fasilitas pelayanan publik, sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, serta infrastruktur yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat," katanya.
Ivan juga menyoroti rendahnya realisasi pajak alat berat yang baru mencapai 6,86 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan serius terhadap basis data objek pajak, peningkatan pengawasan penggunaan alat berat di sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, maupun proyek-proyek besar, serta penagihan aktif kepada wajib pajak.
"Jambi memiliki aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam yang besar. Jangan sampai potensi pajak daerah hilang hanya karena data yang tidak valid dan lemahnya pengawasan," ujarnya.
Sebagai langkah percepatan, Ivan meminta setiap OPD menyusun target mingguan, memastikan status setiap paket pekerjaan sudah jelas, mempercepat proses tender dan penandatanganan kontrak, serta menyampaikan laporan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ia menegaskan, sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal dengan percepatan yang terencana dan disiplin, bukan sekadar mengejar target di penghujung tahun.
"Tidak ada lagi alasan untuk lambat. Lima bulan ke depan harus menjadi masa pembuktian bahwa APBD Provinsi Jambi benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya tercatat sebagai angka dalam dokumen anggaran," pungkas Ivan Wirata
Social Header