MAKALAMNEWS.ID - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, turun langsung meninjau kondisi bangunan baru SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 13 Kota Jambi yang berada di kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja), Sabtu (7/3/2026).
Peninjauan ini dilakukan setelah muncul laporan terkait kondisi bangunan sekolah yang belum difungsikan dan sempat menjadi sasaran pencurian. Sekolah tersebut yang dimerger.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga didampingi oleh Asisten Bidang Intelijen Kejati Jambi Husainu, Camat Danau Teluk, serta lurah setempat.
Mereka melihat langsung sejumlah bagian bangunan yang menunjukkan bekas-bekas pencurian, meskipun sebagian fasilitas yang hilang telah diganti.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan. penggantian barang yang hilang bukanlah solusi utama jika persoalan pengamanan tidak segera dibenahi.
"Beberapa bulan lalu telah terjadi pencurian, tapi sudah diganti. Namun itu bukan jadi solusi jalan keluar," ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan aset daerah tersebut, mengingat bangunan sekolah tersebut belum sepenuhnya diserahterimakan.
"Kepada pemerintah kota untuk segera mengambil langkah-langkah untuk menempatkan pengamanan dari kelurahan, kecamatan atau Satpol PP. Sehingga aset-aset kota yang belum diserahterimakan ini bisa diamankan," tegasnya.
Selain soal keamanan, DPRD Kota Jambi juga mendorong percepatan pemanfaatan bangunan sekolah tersebut agar dapat segera digunakan oleh para siswa.
"Segera bentuk tim teknis dan terpadu supaya sekolah ini bisa difungsikan, karena anak-anak ini mengidamkan fasilitas yang baik," tambahnya.
Kemas Faried juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengulangi kelalaian dalam pengelolaan aset daerah, seperti yang sempat terjadi pada kasus aset di Bank 9 Jambi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk menjelaskan, sebenarnya serah terima bangunan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Jambi sudah dilakukan beberapa bulan lalu.
Namun, insiden pencurian yang terjadi membuat proses tersebut menjadi tertunda.
"Dari pihak ketiga sudah beberapa bulan serah terimanya ke pemerintah Kota, namun pada saat ini terjadi pencurian. Maka terjadi keterlambatan untuk merger kedua SMP ini," jelasnya.
Ia juga menegaskan, pemerintah harus serius menjaga fasilitas pendidikan tersebut, mengingat anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan sekolah tersebut tidaklah sedikit.
"Kita mendorong pemerintah kota untuk menjaga menggunakan fasilitas yang dibuat, karena ini dana APBD bukan sedikit dana yang telah dikucurkan untuk pembangunan SMP 3 yang baru ini," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan sekolah tersebut dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp13 miliar, dengan tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar dari APBD 2025.
Dengan nilai investasi yang mencapai Rp15 miliar, DPRD berharap fasilitas pendidikan tersebut dapat segera difungsikan dan tidak kembali menjadi sasaran pencurian.(min)
Social Header