MAKALAMNEWS.ID - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr H Katamso menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf Macan Effendi, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi itu berjalan dinamis dengan dialog terbuka bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran Bank Jambi, serta perwakilan Kemendagri dan ATR/BPN.
Kunjungan tersebut menitikberatkan pada penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tata kelola pemerintahan daerah, sinkronisasi data, hingga penyelesaian persoalan agraria.
Komisi II mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam memaparkan berbagai isu strategis yang dihadapi daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada transfer daerah seperti DAK dan DAU, Komisi II menilai optimalisasi BUMD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Secara nasional, dari sekitar 1.200 BUMD yang ada, tingkat kesehatan perusahaan dinilai masih menjadi tantangan serius.
Karena itu, penguatan tata kelola dan sistem pengawasan menjadi agenda mendesak, termasuk rencana pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di tingkat pusat.
Konsolidasi Perbankan dan PI Migas
Gubernur Jambi Al Haris dalam paparannya menyampaikan, saat ini terdapat 20 BUMD di kabupaten/kota, dengan dua BUMD tingkat provinsi bergerak di sektor perbankan.
Regulasi keduanya telah disesuaikan melalui Peraturan Daerah, meski sebagian masih dalam proses yuridis lanjutan.
Ia mengakui, salah satu BUMD perbankan belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai POJK yang berlaku hingga Desember 2024.
Karena itu, Pemprov Jambi menempuh langkah konsolidasi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank BJB.
"Secara kinerja bank kami cukup baik, namun karena tuntutan regulasi kami harus bergabung dalam KUB," jelas Al Haris.
Selain sektor perbankan, Pemprov Jambi juga mendorong penguatan BUMD energi.
Operasional PT JII masih berjalan meski belum memberikan keuntungan signifikan, sementara unit usaha Citigas tetap berkontribusi terhadap pendapatan operasional melalui distribusi gas rumah tangga.
Ke depan, Pemprov Jambi memfokuskan langkah pada perolehan Participating Interest (PI) migas dari perusahaan yang beroperasi di daerah, termasuk PetroChina.
Proses yang telah berjalan sejak 2022–2023 itu kini menunggu penyelesaian perjanjian kerja sama serta penerbitan SK dari Kementerian ESDM.
Wabup Tanjab Barat: SDM dan Regulasi Harus Diperkuat
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat manajemen, teknologi, dan tata kelola BUMD.
Meski kontribusi terhadap PAD belum signifikan, ia menyebut tren kinerja menunjukkan perbaikan.
Menurutnya, BPR milik daerah telah menyetor dividen sekitar Rp1,3 miliar dengan tingkat kesehatan bank yang terus membaik.
Ke depan, pemkab berencana memperluas kerja sama, termasuk mendorong pengalihan pembayaran gaji P3K dan pegawai paruh waktu melalui bank daerah guna memperkuat likuiditas.
"Selama ini transaksi masih didominasi bank nasional, sehingga BPR daerah relatif tertinggal dalam penghimpunan dana," ujarnya.
Ia menekankan, tantangan utama daerah saat ini adalah penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi yang lebih tegas.
Karena itu, ia mengusulkan agar RUU tentang BUMD memuat ketentuan yang lebih mandatori terkait penguatan permodalan dan keberpihakan kepada BUMD.
Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan besar di daerah agar turut memperkuat BUMD.
Agraria dan RDTR Jadi Sorotan
Selain isu BUMD, Komisi II turut menyoroti persoalan agraria di Jambi yang memiliki kawasan hutan industri dan taman nasional cukup luas.
Pemerintah pusat mendorong percepatan penyelesaian konflik melalui Satgas Agraria serta penerapan kebijakan satu peta (one map policy).
Di bidang tata ruang, Pemkab Tanjung Jabung Barat melaporkan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk untuk kawasan pesisir dan wilayah strategis yang berpotensi dikembangkan di sektor pariwisata dan kelautan.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang profesional, sehat, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.(*)
Social Header