MAKALAMNEWS.ID – Puluhan pengurus dan anggota Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jambi untuk mendesak percepatan penyelesaian jalan khusus angkutan batubara, yang dinilai sebagai solusi utama mengakhiri polemik transportasi tambang di daerah tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (27/2/2026) kemarin bersama Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jambi, Adri SH menegaskan, persoalan angkutan batubara yang menggunakan jalan umum sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian konkret.
Ia juga menyoroti sejumlah pihak yang selama ini menolak program pembangunan jalan khusus batubara.
Menurutnya, penolakan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan transportasi tambang di Jambi tak kunjung tuntas.
"Sampai hari ini seluruh tambang batubara di Jambi masih menggunakan jalan umum. Setiap hari ribuan truk melintas. Ini sangat membahayakan masyarakat," tegas Adri.
Adri mengungkapkan, ratusan korban jiwa telah berjatuhan akibat kecelakaan yang melibatkan angkutan batubara.
Bahkan, kata Adri, keluarga besar Pemuda Pancasila juga turut menjadi korban.
"Sudah ratusan nyawa melayang akibat kecelakaan angkutan batubara. Ini bukan persoalan sepele, ini soal keselamatan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, Pemuda Pancasila telah lama mengkritisi persoalan ini.
Bahkan pada 2022, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi serupa dalam forum resmi bersama DPRD periode sebelumnya. Namun, hingga kini belum terlihat perubahan signifikan.
"Jalan khusus ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Jangan ada lagi truk batubara melintas di jalan publik. Harus segera diselesaikan," katanya.
Selain itu, Pemuda Pancasila mendesak DPRD Provinsi Jambi untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan khusus batubara.
Langkah ini dinilai penting agar investor lebih serius menyelesaikan proyek tersebut dan pemerintah dapat bergerak cepat sesuai target penyelesaian pada 2026.
Mereka berharap, dengan terealisasinya jalan khusus, konflik antara masyarakat dan angkutan tambang dapat diakhiri, serta keamanan pengguna jalan umum dapat terjamin.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah menyatakan, pihaknya akan segera membentuk Pansus percepatan jalan khusus dalam waktu dekat.
Menurut Hafiz, pembangunan jalan khusus memang menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan angkutan tambang yang selama ini membebani jalan umum.
"Jalan khusus ini harus kita perjuangkan bersama. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan juga berdampak pada perekonomian Jambi secara umum," ujarnya.
Ia menambahkan, kelancaran produksi dan distribusi batubara juga berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga proyek tersebut memiliki nilai strategis bagi daerah.(*)
Social Header