Berita Terkini

Kajati Jambi Sugeng Hariadi Terima Kunjungan Anggota DPD RI, Bahas Dana Desa hingga KUHP-KUHAP Baru

Kajati Jambi Sugeng Hariadi didampingi para asisten menerima kunjungan anggota DPD RI M Sum Indra.(ist)


MAKALAMNEWS.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi didampingi Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Asisten Pemulihan Aset, Kabag TU dan Para Koordinator, menerima kunjungan  Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jambi, M Sum Indra di Ruang Kerja Kajati Jambi Senin (23/2/2026).

Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus membangun strategi komunikasi antara Kejaksaan dan DPD RI guna mendukung pelaksanaan tugas konstitusional yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan nasional, dan penegakan hukum.

Pada pertemuan tersebut, M Sum Indra menyampaikan ketertarikannya untuk memperdalam pandangan terhadap berbagai fenomena pengelolaan dana desa dan dinamika hukum terkait  

Penerapan KUHP dan KUHAP baru secara komprehensif dan substantif, melalui dialog langsung dengan institusi penegak hukum.

Merespons hal tersebut, Kajati Jambi Sugeng Hariadi menyambut baik kunjungan dan gagasan yang disampaikan. 

Sugeng Hariadi menegaskan, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum senantiasa terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sugeng memaparkan program jaga desa di Bidang Intelijen yang memberikan Pendampingan Pengelolaan Dana Desa dan memaparkan kesiapan institusinya dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

"Kejaksaan telah melakukan berbagai langkah antisipatif, terutama dalam menyikapi perubahan paradigma pemidanaan yang kini berorientasi pada pemulihan dengan Restorative Justice, Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan," ujarnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Sejumlah isu strategis turut dibahas. 

Antara lain terkait Pengelolaan Dana Desa, dinamika penegakan hukum terkait perlindungan guru pada kasus di Kabupaten Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur pada masa transisi penerapan KUHP dan KUHAP baru, penguatan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, serta sinergi antarlembaga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Audiensi kemudian ditutup dengan menyampaikan cinderamata sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan, sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus membangun kolaborasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas di Provinsi Jambi.(min)

© Copyright 2022 - MakalamNews Berita Untuk Anda