MAKALAMNEWS.ID - Keseriusan Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly untuk berpihak kepada masyarakat dan akan memperjuangkan persoalan zona merah hingga ke tingkat pemerintah pusat, ditunjukkan saat menerima aspirasi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Kemas Faried di hadapan ratusan warga mengatasnamakan forum warga tolak zona merah Jambi yang menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Kota Jambi, Rabu (10/12/2025) siang.
Di tengah suasana penuh harap, ia menegaskan bahwa suara masyarakat Jambi layak mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
"Kepada yang terhormat bapak Presiden Republik Indonesia mohon dengarkan curhat masyarakat Kota Jambi yang ditetapkan sebagai zona merah ini. Indonesia sedang berduka, tapi mohon juga terkait dengan pelepasan status zona merah itu untuk jadi pertimbangan bapak Presiden kedepannya," katanya.
Politisi Partai Golkar ini bilang, DPRD Kota Jambi tidak akan tinggal diam dalam memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak.
Menurutnya, lembaga legislatif memiliki kewenangan dan tanggung jawab moral untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat.
"Kami konsisten membantu masyarakat, kita mempunyai kewenangan dalam memperjuangkan masyarakat," ujarnya.
Aksi ratusan warga tersebut merupakan bentuk kegelisahan atas dampak status zona merah yang dinilai membatasi hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan.
Warga berharap, melalui DPRD Kota Jambi, pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik yang telah berlangsung lama ini.
Tercatat sebanyak 5.006 sertifikat rumah dan lahan milik warga saat ini terblokir akibat penetapan wilayah mereka sebagai zona merah oleh pihak terkait.
Kondisi tersebut membuat ribuan warga berada dalam ketidakpastian hukum atas aset yang mereka miliki secara sah.
Kemas Faried meminta seluruh warga terdampak untuk mengumpulkan sertifikat kepemilikan sebagai bahan perjuangan yang akan dibawa langsung ke tingkat pusat.
"Kumpulkan seluruh sertifikat yang terdampak. Ini akan kita jadikan dasar kuat untuk memperjuangkan hak masyarakat di pusat nanti," pungkasnya.
Bahkan, DPRD Kota Jambi menunjukkan keseriusan untuk mengawal kasus itu, dengan membentuk panitia khusus (pansus) yang diketuai Rio Ramadhan Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi (min)
Social Header