Komisioner KI Pusat Handoko Ajak Badan Publik PD Buka Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Komisi Informasi Jambi gelar diskusi publik lewat zoom meeting.

MAKALAMNEWS.ID - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi pada Selasa (9/12/2025) menggelar diskusi publik secara daring melalui zoom meeting.

Kegiatan ini mengundang PPID Utama Provinsi Jambi, PPID Pelaksana Provinsi Jambi, PPID Utama Kabupaten/Kota, serta PPID Pelaksana Kabupaten/Kota.

Acara dibuka ekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Ariansyah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi. 

Hadir pula Ketua KI Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi, didampingi Wakil Ketua Almunawar, anggota Siti Masnidar, serta Kepala Sekretariat KI Jambi, Berlinawati.

Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan, diskusi publik ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang diperingati setiap 9 Desember. 

Tema yang diangkat adalah Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.

Acara menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu: Dr Donny Yoesgiantoro Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Handoko Agung Saputro Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat RI, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan ini, Komisioner KI Pusat Handoko Agung Saputro mengajak badan publik percaya diri dalam mengumumkan informasi publik pengadaan barang dan jasa. 

Dalam hal ini, badan publik bisa berkreasi dalam mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa. 

Yang terpenting tidak harus mengunggah dokumen tapi bisa menyampaikan substansi dari dokumen sehingga sampai ke masyarakat.

Taufiq menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan hulu dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Dengan transparansi yang baik, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Sementara itu, Kadis Kominfo Provinsi Jambi yang mewakili Sekda Ariansyah dalam sambutannya menekankan pentingnya peran PPID, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Ia menyampaikan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai PPID Utama, setiap instansi harus didukung oleh PPID Pelaksana agar layanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan bermanfaat.(min)