SELEKSI Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang sejatinya diumumkan sebagai proses “terbuka, profesional, dan independen.”
Begitu kata Wali Kota Jambi, dr. Maulana, setiap kali isu intervensi mulai menyeruak.
Namun, di balik panggung, publik Jambi sudah bisa menebak alurnya: karpet merah tampaknya sudah lama digelar untuk seorang kamerad yang konon menjadi jagoan lingkar kekuasaan.
Memang, secara administratif, pendaftar mencapai 19 orang. Sebuah angka yang tampak gemuk dan memberi kesan bahwa kompetisi berlangsung ketat.
Tetapi, siapapun yang mengikuti politik lokal paham: jumlah pendaftar tidak selalu sama dengan jumlah kandidat sesungguhnya.
Banyak yang sekadar figuran—melengkapi daftar, menghidupkan panggung, dan membuat proses terlihat demokratis.
Narasi “seleksi objektif” yang berulang justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang perlu ditutupi. Sebab bila benar sebersih itu, tidak perlu repot meyakinkan publik.
Transparansi tidak memerlukan pembelaan verbal; ia membuktikan dirinya dalam hasil.
Dan publik Jambi tahu, dalam konteks politik daerah, hasil sering kali sudah selesai dibahas bahkan sebelum proses dimulai.
Isu yang paling ramai dibicarakan adalah keberadaan satu nama yang disebut-sebut paling dekat dengan lingkaran pemerintahan kota.
Dialah sang kamerad—mungkin bukan yang paling ahli, bukan yang paling senior, tetapi jelas yang paling “terhubung.”
Dalam logika kekuasaan lokal, koneksi lebih menentukan daripada CV setebal apa pun.
BUMD seperti Tirta Mayang memang selalu menjadi arena strategis: anggaran besar, proyek rutin, dan ruang manuver yang luas.
Posisi direktur utamanya bukan hanya jabatan teknis, melainkan pintu kendali yang punya nilai politis.
Dari sinilah dugaan karpet merah itu mendapat pijakan. Sebab menempatkan orang sendiri di kursi dirut sama artinya mengamankan rantai komando keuangan, proyek, dan loyalitas birokrasi.
Wali Kota Maulana boleh berulang kali menyangkal adanya intervensi. Ia bisa saja menegaskan bahwa keputusan nanti akan diambil sesuai rekomendasi pansel.
Tetapi publik Jambi sudah terlalu sering melihat drama serupa. Saat pansel bekerja, desas-desus mengenai siapa yang “didukung” sudah menyebar—dan anehnya, jarang meleset.
Justru di titik ini kritik perlu ditegaskan:
Jika seleksi hanya dijadikan formalitas untuk mengesahkan pilihan politik, maka integritas kelembagaan sedang dirusak dari dalam.
Dan publik Jambi tidak membutuhkan direktur yang naik dengan karpet merah. Mereka butuh direktur yang naik karena kompetensi, yang tidak punya utang politik, dan yang tidak harus menengok ke belakang setiap kali mengambil keputusan.
Jika kursi dirut memang sudah disiapkan untuk sang kamerad, maka Jambi bukan sedang menyaksikan seleksi, melainkan inaugurasi terselubung.
Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar isu—itu preseden buruk yang akan menumpulkan kredibilitas pemerintah daerah sendiri.
Masyarakat berhak bertanya:
Seleksi ini untuk mencari pemimpin, atau sekadar untuk mengesahkan pilihan yang sudah dikunci sejak awal?
Tentang Penulis:
Dr Noviardi Ferzi tinggal di Jambi adala Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dan seorang akademisi.
Social Header