MAKALAMNEWS.ID - Kebijakan Pemerintah Kota Jambi kembali menjadi sorotan tajam.
Kali ini, pengamat pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi, Dr Dedek Kusnadi, S.Sos, M.Si, MM, angkat bicara terkait maraknya juru parkir liar di kawasan pasar setelah pencabutan barrier gate.
Menurut Dr Dedek, keputusan mencabut sistem gerbang otomatis tersebut justru membuka celah bagi praktik pungutan liar oleh oknum tak bertanggung jawab.
Ia mengatakan, saat ini area dalam pasar seperti telah dikuasai oleh oknum preman yang seenaknya memungut biaya parkir tanpa aturan jelas.
"Dengan pencabutan barrier gate, kini kita melihat bahwa area dalam pasar sudah dikuasai dan ‘dicap’ oleh preman. Ini menunjukkan bahwa pemerintah seolah kalah oleh preman pasar, yang seharusnya tidak terjadi," ujar Dr Dedek tegas.
Lebih jauh, Dedek menilai kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya perencanaan matang dari Pemerintah Kota Jambi.
Dr Dedek mendesak agar kerjasama antara Inspektorat dan Polresta Jambi dihidupkan kembali melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang sempat aktif dan berhasil menindak ASN yang terlibat dalam praktik serupa.
"Tim Saber Pungli pernah membongkar kasus pungli di BPKAD. Ini bukti bahwa ketegasan bisa dilakukan. Sekarang, tim itu harus diaktifkan lagi untuk memberi rasa aman kepada masyarakat," katanya.
Dedek bilang, ketidaktegasan pemerintah bukan hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga ketidakadilan.
Masyarakat, katanya, menjadi korban dari kebijakan yang lemah dan tidak berpihak.
"Pemerintah harus lebih responsif dan proaktif. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan oleh praktik liar yang dibiarkan begitu saja," pungkasnya.
Pernyataan tajam Dr Dedek ini diharapkan menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Jambi untuk segera mengevaluasi kebijakan pengelolaan parkir dan menindak tegas segala bentuk pungli yang meresahkan warga.
Keamanan dan ketertiban pasar, sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat, harus menjadi prioritas.(*)
Social Header