MAKALAMNEWS.ID – Komitmen Kabupaten Batanghari untuk memerangi korupsi kembali dibuktikan.
Bupati Batanghari Mhd Fadhil Arief hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Jumat (17/5/2025).
Kehadiran Fadhil Arief bukan sekadar seremoni. Ia datang membawa rombongan pejabat strategis — Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Penjabat Sekda, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, hingga Kepala Baperida.
Kehadiran mereka sebagai bukti bahwa semangat anti-korupsi adalah komitmen bersama, bukan sekadar jargon.
"Kami percaya bahwa reformasi birokrasi yang kuat hanya bisa terwujud jika kepala daerah dan legislatif berjalan bersama. Dan KPK adalah mitra pengawalnya," katanya.
Rakor ini merupakan bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi, sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2019.
Fokus diskusi mengerucut pada penguatan Monitoring Center for Prevention (MCP), alat ukur KPK dalam menilai kinerja daerah dalam pencegahan korupsi.
Fadhil Arief menegaskan, Batanghari siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK dan berupaya maksimal meningkatkan skor MCP, indikator utama reformasi birokrasi daerah.
Ia juga menyoroti peran vital Inspektorat Daerah sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah kebocoran anggaran, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
Diketahui, KPK dalam forum itu menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik, audit berbasis risiko, dan konsep open government sebagai fondasi sistemik pemberantasan korupsi.
Pernyataan Fadhil yang disampaikan lantang di hadapan para pimpinan KPK pun mencuri perhatian.
"Batanghari harus menjadi contoh bahwa daerah bisa maju tanpa korupsi. Kami tidak akan mentolerir celah yang melemahkan kepercayaan rakyat."
Langkah Fadhil Arief ini menandai babak baru tata kelola pemerintahan Batanghari yang lebih terbuka, akuntabel, dan adaptif terhadap pengawasan eksternal.(*)
Social Header