MAKALAMNEWS.ID - Proyek Jambi Business Center (JBC) di Simpang Mayang, Kota Jambi yang berdiri di atas tanah Pemprov Jambi dituding jadi penyebab banjir.
Beberapa kali terjadi banjir di pemukiman sekitar proyek JBC jika hujan turun dengan intensitas besar.
Kamis (24/4/2025) siang kemarin, puluhan orang yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat dan komunitas lingkungan melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Jambi Business Center (JBC).
Aksi yang dilakukan di depan Jambi Business Center (JBC) itu dalam rangka memperingati Hari Bumi mendapat perhatian dari pengendara roda dua dan empat.
“Ruang Kota Jambi sekarang menjadi komoditas ekonomi, tata ruang berubah jadi tata uang. Dengan dalih investasi, semua dikorbankan, termasuk hak hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan," kata satu massa aksi.
Aksi ini juga menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait, yakni:
1. Memperbaiki RTRW Kota Jambi agar sesuai dengan kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat.
2. Menindak tegas bangunan yang melanggar aturan dan menyebabkan banjir.
3. Menghentikan pemberian izin pembangunan di kawasan resapan air.
4. Melakukan audit lingkungan terhadap proyek pembangunan Jambi Business Center (JBC).
Koordinator Extinction Rebellion Jambi, Irwanda Nauufal Idris menyampaikan, pemerintah harus bersikap jujur dan terbuka kepada publik mengenai kondisi lingkungan hidup di Jambi yang sesungguhnya.
"Jangan sembunyikan data atau fakta. Rakyat berhak tahu dampak pembangunan terhadap ekosistem dan kehidupan mereka," ujarnya.
Armando rekan aksi dari mahasiswa merah dan salah satu warga terdampak banjir menyampaikan kesaksiannya sebagai korban banjir akibat proyek pembangunan Jambi Business Center (JBC).
"Saya adalah korban banjir. Sejak pembangunan JBC dimulai, rumah saya selalu terancam setiap kali hujan. Pemerintah belum juga memberi tanggapan. Kami minta buka dokumen Amdal, dan cek kondisi sungai yang diduga sudah ditutup di lokasi proyek itu," katanya.
Momentum Hari Bumi ini menjadi panggilan untuk menyatukan suara-suara kritis dan memperkuat solidaritas lintas sektor dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan keberlanjutan hidup.
Aksi ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan.
Di tengah krisis iklim yang semakin parah, pemerintah justru terus mendorong proyek-proyek pembangunan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, bahkan memperburuk kondisi ekologis dan sosial.(min)
Social Header