MAKALAMNEWS.ID - Provinsi Jambi memiliki potensi sangat besar untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi melalui pengelolaan hutan dan lahan.
Mengingat Provinsi Jambi memiliki 4 Taman Nasional, serta 29 hutan adat yang merupakan hutan terbanyak di Indonesia ditambah kawasan Perhutanan Sosial yang tersebar di 10 KPH.
Terkait program Bio Carbon Fund, maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sub Nasional Manajemen Unit (SNPMU) saat ini sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi ke 10 Kabupaten/Kota.
Sosialisasi ini untuk memberikan gambaran umum tentang pola penetapan dan pengukuran emisi, penetapan dan skema pembagian manfaat dan tata cara penyaluran manfaat serta fungsi safeguard dan standar monev yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan dana manfaat nantinya.
Pelaksanaan kegiatan lingkup BioCF-ISFL merupakan wujud komitmen Provinsi Jambi dalam ikut berperan aktif melaksanakan penurunan emisi.
"Pemerintah
Provinsi Jambi telah berkomitmen dan akan terus mengimplementasikan konsep REDD+
di Provinsi Jambi yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
serta peningkatan konservasi serta
cadangan karbon hutan," kata Kabid Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Bappeda Jambi yang juga wakil ketua SNPMU BioCF Dr Ahmad Subhan, Senin (7/10/2024) dalam acara
pembukaan sosialisasi BioCF-ISFL yang diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Subhan bilang, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengintegrasikan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2019- 2045 dengan Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Jambi.
Selain itu juga diperkuat dengan adanya regulasi Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menunjukkan komitmen kuat Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi.
Agar implementasi
REDD+ dalam kerangka Ekonomi Hijau tersebut dirasakannya manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka Provinsi Jambi
saat ini sedang melaksanakan program BioCF-ISFL dimana melalui program ini ditargetkan penurunan
emisi sebesar 10 juta ton CO2 equivalen
dengan disertai Result
Based Payment (RBP) atau insentif
berbasis kinerja mencapai
70 juta USD.
Ketua bidang
monev SNPMU Dharmawansyah turut mengimbau semua pihak mendukung
pelaksanaan kegiatan lingkup BioCF-ISFL.
"Saya berharap
kerjasama dan dukungan
semua pihak," katany saat menyampaikan materi
sosialisasi tentang monev.
Sementara itu, Bupati Kerinci yang diwakilkan Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan H Atmir menegaskan, pemkab sangat mendukung kegiatan Bio Carbon Fund dan siap bekerjasama untuk menurunkan emisi dengan memanfaatkan potensi hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci.
"Saya berharap melalui program ini masyarakat desa yang ada di sekitar hutan dapat meningkatkan kesejahteraannya," katanya seusai membuka acara Sosialisasi Fase RBP BioCF yang dilaksanakan di aula kantor BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci.(*)
Social Header