MAKALAMNEWS.ID - Soal program Rp 100 juta/RT/tahun dari bakal calon Wali Kota Jambi Maulana, mendapat tanggapan dari pengamat ekonomi Jambi lainnya, Dr Noviardi Ferzi.
Noviarsi Ferzi menanggapi hal tersebut dengan dua hal, yakni profesional dan proporsional.
Menurutnya, suatu program itu harus profesional dan proporsinal. Secara profesional rencana program yang menganggarkan Rp 100 juta per RT tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena berbau dengan janji politik yang sulit untuk diwujudkan.
"Kenapa?, dari sisi regulasi tidak ada yang menyatakan RT itu bagian dari pemerintahan yang diwajibkan mendapatkan pendanaan, dari sisi regulasi lemah, artinya itu tidak profesional," katanya.
Kedua soal proporsional. Melihat dari sisi dinamika persoalan kota Jambi saat ini masalahnya adalah kemacetan, banjir saat hujan, pengangguran, kemiskinan.
"Program ini saya lihat lebih untuk mengambil hati ketua RT, jadi tidak menjawab dinamika persoalan kota Jambi," imbuhnya.
Dari sisi anggaran sebut dia, APBD Kota Jambi sekitar Rp 1,9 T, tapi semuanya disitu mulai dari belanja rutin, belanja wajib dan lainnya.
"Dari sisi kemampuan APBD kita juga terbatas, kita lihat anggaran tidak mendukung," ujarnya.
Katanya, kebutuhan RT itu bukanlah anggaran Rp 100 juta, namun konektifitas program OPD yang menyentuh tingkat RT.
"Ini sifatnya terkoneksi, bangun jalan-jalan di RT itu tersambung. Bukan di setiap RT itu ada program masing-masing," ungkapnya.
Menurut Noviardi Ferzi, ini bukanlah program yang visioner, justru program yang mejadi beban anggaran, beban regulasi bagi aparatur.
"Saya khawatir para lurah dan RT kita tersandung hukum. Ini pendekatan keliru dalam pembangunan perencanaan," jelasnya.
"Kita harus kritisi, jangan sampai Kota Jambi bangkrut dengan program yang tidak masuk akal. Jadi pendekatan untuk menganggarkan Rp 100 juta per RT ini tergesa-gesa, sesungguhnya persoalan kota Jambi bukan itu," katanya.(*)
Social Header