MAKALAMNEWS.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi didampingi Wakajati Dr Bima Suprayoga beserta jajaran asisten dan koordinator, menerima kunjungan audiensi Staf Ahli Sekretaris SKK Migas, Andrey Satwika Yogaswara, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Yunianto beserta jajaran, Rabu (4/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat sinergi tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, khususnya dalam rangka pengawalan hukum serta pengamanan Objek Vital Nasional (OVN) pada sektor hulu minyak dan gas bumi di wilayah Jambi.
Sugeng Hariadi menyampaikan komitmen Kejati Jambi dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan energi nasional.
Ia menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk terus memberikan peran aktif dalam mendukung kelancaran kegiatan operasi hulu migas, melalui fungsi dan kewenangan kejaksaan di berbagai segmen yang berkaitan.
Dengan penguatan sinergi ini, diharapkan tercipta penegakan hukum yang profesional dan proporsional, berorientasi pada kepentingan negara, serta menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Provinsi Jambi.
Melalui audiensi ini, kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memastikan kepastian hukum, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional.
Sinergi antara Kejaksaan Tinggi Jambi dan SKK Migas Sumbagsel diharapkan dapat semakin memperkokoh upaya bersama dalam mengawal kedaulatan energi demi mendukung pembangunan negeri yang berkelanjutan.
Sementara itu, Staf Ahli Sekretaris SKK Migas, Andrey Satwika Yogaswara mengatakan, pertemuan digelar dalam rangka silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan di daerah operasi hulu migas.
"Pertemuan ini tentu sebagai wujud pentingnya sinergi yang kuat sehingga antarinstansi dapat mengetahui kegiatan dan keterkaitan satu sama lain," katanya.
Ia menegaskan, target pembangunan nasional di sektor energi tidak akan tercapai tanpa dukungan dan peran kejaksaan dalam memastikan setiap kegiatan usaha hulu migas berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Sebagai industri dengan kompleksitas tinggi, kami dituntut untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah operasi hulu migas," ujarnya.
Menurutnya, koordinasi ini juga menjadi bagian dari strategi antisipasi berbagai potensi hambatan di lapangan.
Dengan komunikasi yang baik, kendala operasional yang dihadapi KKKS dapat dicegah sejak dini sehingga tercipta kegiatan operasi yang lancar, aman, dan berkelanjutan.(min)
Social Header