MAKALAMNEWS.ID - Wakil Bupati Batang Hari H Bakhtiar menghadiri agenda penting kunjungan kerja (kunker) reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Jumat (20/2/2026).
Pertemuan strategis yang digelar di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi itu menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah dalam membahas isu-isu krusial pembangunan.
Mengusung tema pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengawasan bank daerah sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penanganan persoalan pertanahan dan tata ruang, pertemuan tersebut berlangsung dinamis dan penuh gagasan.
Rombongan Komisi II DPR RI berdialog intensif bersama jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, termasuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
Dua isu besar menjadi fokus pembahasan, yakni optimalisasi BUMD dan penyelesaian konflik agraria.
Dorong BUMD Lebih Inovatif
Dalam forum tersebut, Komisi II menekankan pentingnya mendorong peran BUMD dan bank daerah agar lebih inovatif dan adaptif di tengah tantangan ekonomi global.
Optimalisasi kinerja BUMD dinilai menjadi kunci meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
Bagi Kabupaten Batang Hari, penguatan sektor usaha milik daerah dipandang sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan.
Kehadiran Wabup Bakhtiar menjadi penegasan komitmen daerah untuk selaras dengan kebijakan nasional dalam membangun tata kelola ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
"Kunjungan reses ini merupakan momentum penting bagi kami di daerah untuk menyampaikan aspirasi serta kendala di lapangan, khususnya terkait regulasi pertanahan dan bagaimana kita mendorong BUMD agar lebih kontributif bagi pembangunan Jambi, khususnya Batang Hari," ujar Bakhtiar.
Soroti Konflik Agraria dan Tata Ruang
Selain isu ekonomi, persoalan pertanahan dan tata ruang juga menjadi sorotan utama.
Pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria, sekaligus mempercepat sinkronisasi tata ruang guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Sebagai daerah yang terus berkembang, Batang Hari menaruh perhatian besar pada tata kelola pertanahan yang akuntabel.
Penyelarasan regulasi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pertemuan dihadiri Gubernur Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, jajaran direksi Bank Jambi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota, Forkopimda Provinsi Jambi, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah terkait lainnya.(min)
Social Header