MAKALAMNEWS.ID – Perdebatan mengenai masa depan demokrasi daerah kembali mengemuka.
Rabu (18/2/2026) sore, Lembaga Nalar Loka Indonesia menghadirkan ruang dialektika publik melalui talk show bertajuk “Pilkada Langsung atau Dipilih DPRD? Menimbang Masa Depan Demokrasi Daerah.”
Kegiatan digelar di Cafe U yang terletak di depan kantor KPU Provinsi Jambi, Jalan Yulius Usman No. 61, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Tak tanggung-tanggung, Nalar Nola Indonesia menghadirkan narasumber Dr Feri Amsari SH MH LL.M, pakar Hukum Tata Negara yang dikenal konsisten mengawal isu konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut Feri Amsari juga menyinggung kenapa Jokowi menginginkan Prabowo dua periode, kenapa banyak politisi menginginkan agar ada pilkada langsung.
Dalam pemaparannya, Feri Amsari yang dikenal vokal mengawal isu-isu konstitusi, pemilu, dan demokrasi mengurai secara komprehensif aspek konstitusional, dinamika politik, hingga implikasi demokratis dari dua model pemilihan kepala daerah tersebut.
"Karena politisi tidak nyaman dengan pilkada langsung. Sebab tidak bisa diatur," katanya.
"Orang akan memilih apa yang dia rasa nyaman, bahkan jika uang bermain," sambungnya.
Menurutnya, perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis prosedural.
Ia menegaskan bahwa isu ini harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Demokrasi bukan sekadar soal memilih secara langsung atau tidak langsung. Yang paling utama adalah memastikan akuntabilitas, representasi, dan legitimasi kekuasaan berjalan selaras,” tegasnya dalam forum diskusi yang berlangsung hangat dan argumentatif.
Tema yang diangkat menyentuh substansi arah demokrasi lokal ke depan. Apakah pilkada langsung tetap menjadi instrumen partisipasi rakyat yang paling otentik?
Ataukah mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efektif dalam menekan biaya politik tinggi dan potensi konflik horizontal?
Diskusi ini diikuti akademisi dari UIN Jambi, Universitas Jambi, aktivis lingkungan Feri Irawan, mahasiswa, jurnalis bidang politik, serta tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan, mulai dari persoalan politik uang, polarisasi sosial, hingga tantangan otonomi daerah di era kontemporer.
Suasana intelektual yang terbangun menjadikan forum ini sebagai ruang refleksi bersama untuk merawat nalar publik agar tetap jernih dalam menimbang arah demokrasi lokal.
Perdebatan yang muncul tidak hanya mempertajam argumen, tetapi juga membuka perspektif baru mengenai desain demokrasi yang ideal bagi Indonesia.
Ketua Lembaga Nalar Loka Indonesia Siti Masnidar mengatakan, melalui kegiatan ini Nalar Loka Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang-ruang dialog yang mencerahkan.
"Di tengah dinamika politik nasional dan daerah, merawat akal sehat publik menjadi sebuah keniscayaan," katanya.
"Sebab demokrasi yang sehat hanya dapat lahir dari masyarakat yang berpikir kritis, rasional, dan berani berdiskusi secara terbuka," sambungnya.
Menurutnya, Nalar Loka Indonesia akan konsisten menggelar dialog dengan berbagai macam tema.(min)
Social Header