MAKALAMNEWS.ID - Ditintelkam Polda Jambi bekerjasama dengan Pusat Kajian Demokrasi Indonesia (Pusakademia) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Shang Ratu Hotel, Rabu (11/2/2026).
Adapun tema dalam FGD ini yakni Menata Ulang Pilkada, demokrasi lokal, peran partai politik, dan masa depan kedaulatan rakyat, "refleksi kritis atas wacana pilkada langsung dan tidak langsung dalam perspektif konstitusi dan demokrasi.
Banyak narasumber yang dihadirkan, diantaranya dari PDI Perjuangan, Partai Golkar hingga praktisi hukum.
Pesertanya pun beragam, mulai dari unsur partai politik, KPU, Bawaslu pers, mahasiswa, dan LSM bergerak bidang politik.
Jefri Bintara Pardede Wakil Ketua DPD Partai Golkat Jambi menjelaskan tentang sikal partainya terkait pilkada langsung atau tidak langsung.
Ucok panggilan akrabnya menjelaskan soal plus minus nya pilkada langsung dan tidak langsung. Ia juga menjelaskan sikap partainya terkait isu ini.
Dikatakannya, hasil rapimnas Partai Golkar sudah jelas, kalau partainya mengusulkan pilkada di DPRD.
Sementara, Cecep Suryana Wakil Ketua PDI Perjuangan Jambi bilang, partainya tetap tegas menolak pilkada tidak langsung.
Menurutnya, PDI Perjuangan tetap berjuang demi rakyat. "Pilkada langsung dilakukan rakyat. Jika tidak langsung, hanya dilakukan elit partai. Jadi, partai cuma ada dua, PDIP dan KIM Plus," katanya.
"Jadi, jika pilkada tidak langsung, siapa yang akan menjadi kepala daerah sudah jelas siapa yang menentukan, DPRD. Ya, anggota DPRD itu dari koalisi partai," sambungnya.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi Dr Firmansyah berbicara tentang kelebihan dan kekurangam pilkada langsung dan tidak langsung.
Ia juga menjelaskan tentang regulasi yang mengatur tentang pilkada.
AR Syahbandar, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra dalam diskusi menjelaskan kenapa wacana soal pilkada tidak langsung ini bergulir.
Pandangannya dalam diskusi ini, bagaimana mengevaluasi tentang pelaksanaan pilkada langsung.
"Lebih baik kita memberikan masukan plus minus tentang penyelenggaraan pilkada langsung atau tidak langsung," ujarnya.
"Yang mana mau dipakai, kita hanya memberikan masukkan. Yang memutuskan itu nanti elit. Presiden dan DPR," ujarnya.
"Bagaimana diskusi ini menghasilkan pandangan bahwa plus minus pilkada langsung dan tidak langsung itu nanti biar masyarakat yang menilai."
Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dihadiri 45 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan partai politik, organisasi dan komunitas kepemiluan, BEM kampus, organisasi buruh, media, mahasiswa lintas fakultas Universitas Jambi (Unja), hingga Bawaslu dan KPU Provinsi Jambi.
Sebelumnya, Direktur Pusakademia, Dr Mochammad Farisi mengatakan, diskusi ini mengangkat isu politik yang tengah hangat diperbincangkan secara nasional.
Menurutnya, wacana perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung kembali mencuat dan memunculkan perdebatan di tengah masyarakat serta partai politik.
"Is pilkada ini kembali menghangat di tengah berbagai dinamika global dan nasional. Ada partai politik yang mendukung pilkada tidak langsung, ada pula yang menolak. Di forum akademik dan ilmiah ini, silakan berargumen. Akan ada notulen dan catatan penting bagi kita semua, khususnya Polda Jambi, sebagai bahan pembahasan ke depan," katanya.
Dikatakannya, forum ini juga menjadi ajang silaturahmi awal tahun sekaligus ruang dialog terbuka untuk merumuskan gagasan yang konstruktif demi penguatan demokrasi lokal.
Sementara itu, Wadir Intelkam Polda Jambi AKBP Syafii Bagus Santoso mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus langkah preventif menjelang tahapan pemilu maupun pilkada.
"Kita melihat ada berbagai isu global, nasional, hingga internasional seperti reformasi Polri, perubahan UU Pilkada, MBG, hingga polemik pemilu langsung atau tidak langsung. Bagaimana isu-isu ini kita kelola agar tidak berdampak pada situasi daerah dan tidak memanaskan kondisi," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di Jambi agar iklim investasi tetap terjaga.
Menurutnya, selain isu nasional, Jambi juga menghadapi sejumlah persoalan daerah seperti polemik jalan nasional angkutan batu bara dan aktivitas PETI yang perlu dikelola dengan bijak.
"Kita berkomitmen bagaimana Jambi tetap aman, lancar, dan kondusif. Meskipun dalam diskusi ada perdebatan, kita tetap bersaudara dan bersinergi menjaga Jambi. Tujuannya agar masyarakat luas mendapatkan pemahaman yang utuh dan solusi yang konstruktif," ujarnya.
Ia bilang, FGD ini diharapkan menjadi forum strategis dalam merawat demokrasi lokal yang sehat, inklusif, dan tetap berlandaskan konstitusi, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat keamanan, akademisi, partai politik, dan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas daerah.(min)
Social Header