MAKALAMNEWS.ID - Ramainya kritik yang diarahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, Momon Sukmana Putra yang akrab disapa Momon, dinilai tidak sepenuhnya murni sebagai kontrol publik.
Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos, M.Si, MM menyebut, kritik tersebut kuat didorong oleh kepentingan oknum kontraktor yang tidak mendapatkan proyek.
Menurut Dedek, pola kritik yang muncul belakangan ini cenderung berulang dan tidak disertai argumentasi teknis yang utuh.
Ia menilai, sebagian kritik lebih bersifat personal dan emosional ketimbang berbasis evaluasi kebijakan dan kinerja pembangunan.
“Kalau dicermati, kritik yang ramai ini bukan semata soal substansi kinerja PUPR. Ada indikasi kuat bahwa ini dipicu oleh kekecewaan oknum kontraktor yang gagal mendapatkan proyek,” ujar Dedek, Minggu (25/1/2026).
Dedek menjelaskan, dalam praktik birokrasi dan pengadaan barang dan jasa, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi sering kali menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa dengan pola lama.
Ketika ruang kompromi dipersempit dan prosedur diperketat, maka tekanan publik kerap dijadikan alat untuk melemahkan posisi pejabat teknis.
Ia menilai, selama kebijakan dan langkah yang diambil Kadis PUPR masih berada dalam koridor aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum, maka kritik seharusnya disampaikan secara objektif dan proporsional.
“Kritik itu penting dalam demokrasi, tapi harus jujur dan berbasis data. Jangan sampai kritik hanya menjadi alat tawar-menawar proyek atau tekanan agar kepentingan tertentu dilayani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedek mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini negatif tanpa dasar kuat.
Menurutnya, publik perlu membedakan mana kritik yang tulus untuk perbaikan tata kelola pembangunan, dan mana yang sekadar manuver kepentingan.
"Kalau setiap kebijakan teknis selalu digiring ke ruang gaduh karena kepentingan proyek, yang dirugikan bukan hanya pejabatnya, tapi juga proses pembangunan dan kepercayaan publik," pungkasnya.(*)
Social Header