MAKALAMNEWS.ID - Adanya isu jabatan kepala sekolah di Kota Jambi bisa dibeli hingga ratusan juta rupiah kembali mencuat. Hal ini mendapat perhatian Pengamat Pemerintahan dari UIS STS Jambi Dr Dedek Kusnadi S.Sos M.Si, MM.
Dedek Kusnadi bilang, isu atau tudingan tersebut perlu diluruskan.
Ia menilai, tidak ada mekanisme, jalur, ataupun uang pelicin untuk menjadi kepala sekolah SMP negeri di Kota Jambi.
Narasi seperti itu justru muncul dari sebagian kecil orang yang mencoba menciptakan kesan seolah jabatan dapat diatur lewat transaksi, padahal faktanya tidak demikian.
Dedek Kusnadi menilai, rumor tersebut sengaja ditiupkan oleh oknum yang ingin memanfaatkan momentum.
Ia mencontohkan, seorang anggota tim sukses yang berprofesi sebagai kontraktor belakangan kerap menghembuskan cerita bahwa ada tarif untuk menjadi kepala sekolah, bahkan menyebut angka hingga ratusan juta.
Menurut Dedek, motifnya jelas, diduga memiliki kepentingan pribadi untuk meloloskan beberapa calon yang dekat dengannya, sehingga mencoba membangun ilusi seolah dirinya memiliki akses menentukan.
"Ini pola lama. Oknum tertentu menciptakan hoaks tentang mahar jabatan agar calon-calon yang gugup atau kurang percaya diri datang mencari jalan pintas kepada mereka. Padahal itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap keputusan resmi," katanya lewat rilis yang dikirim ke media ini.
Dedek juga mengingatkan publik bahwa Wali Kota Jambi dr Maulana, dikenal cukup tegas dan tidak menghiraukan tekanan tim sukses mana pun dalam penempatan pejabat pendidikan.
Penentuan kepala sekolah tetap mengacu pada rekam jejak, kompetensi, serta kebutuhan institusi, bukan pada siapa yang membawa setoran atau mengaku dekat dengan kekuasaan.
Dedek Kusnadi menegaskan bahwa segala bentuk tawaran jalur khusus, termasuk janji bisa menempatkan calon di SMP 1 atau SMP 7, adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oknum untuk mencari keuntungan pribadi.
"Kalau ada yang menjanjikan jabatan dengan uang, itu bukan hanya hoaks, tetapi penipuan. Publik jangan terjebak permainan seperti itu," ujarnya.
Dengan demikian, isu ratusan juta untuk jabatan kepala sekolah hanyalah konstruksi yang ditiupkan segelintir orang.
"Disarankan Pemerintah Kota Jambi tetap berjalan sesuai aturan, bersih dari transaksi jabatan, dan tidak pernah membuka ruang bagi praktik-praktik gelap semacam itu," pungkasnya.(*)
Social Header