MAKALAMNEWS.ID - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr H Sudirman menghadiri rapat koordinasi (rakor) dan retreat nasional Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung dari 26 hingga 29 Oktober 2025 dan dihadiri ratusan pejabat daerah dari berbagai penjuru Tanah Air.
Rakor/Retreat para Sekda ini diselenggarakan langsung oleh IPDN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Saat dikonfirmasi, Sudirman menyampaikan, arahan dari pusat tentang anggaran dan prioritas program nasional adalah cukup banyak alokasi anggaran dan prioritas program nasional atau pusat yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah.
"Oleh karena itu perlu dibangun sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) dengan Pemerintah Daerah di tahun 2026 dan sepenuhnya pemerintah daerah Provinsi Jambi mendukung sepenuhnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045," katanya, Kamis (30/10/2025).
Sudirman juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh Program strategis nasional termasuk upaya daerah melakukan efisiensi anggaran.
"Strategi Penggunaan Anggaran di Provinsi Jambi yang prioritas adalah pembangunan insfrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi sebagai kebutuhan primer. Masih banyak pembangunan infrastuktur yang menjadi kewenangan provinsi yang berada di kabupaten/kota yang belum mampu tertangani dengan baik," ungkapnya.
Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran krusial sekretaris daerah (Sekda) dalam keberhasilan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin pelayanan publik yang optimal.
Tito menyebut, sekda sebagai jantung pemerintahan daerah (pemda) yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi.
Tito juga menyampaikan, rakor tersebut diikuti sekda dan Kepala Bappeda seluruh daerah di Indonesia. Tito menyebut kegiatan ini menjadi forum evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sinkronisasi arah kebijakan pembangunan ke depan.
"Tak hanya itu, forum ini juga menjadi kesempatan bagi para Sekda untuk memperkuat tata kelola anggaran secara lebih efektif, termasuk dalam mendorong efisiensi anggaran," kata Tito.
Tito menambahkan, melalui berbagai sesi diskusi dan pertemuan dengan kementerian serta lembaga terkait, para Sekda memperoleh banyak arahan strategis yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan pembangunan daerah tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2026.
Narasumber dalam rakor ini berasal dari 21 Kementerian/LPNK.(*)
Social Header