MAKALAMNEWS.ID – Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat kembali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (24/9/2025) siang.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan reforma agraria dan penyelesaian konflik lahan yang hingga kini dinilai belum menemukan kepastian.
Namun, aksi kali ini berlangsung dengan suasana yang berbeda.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, turun langsung menyambut massa dengan sikap terbuka dan penuh empati.
Tidak berhenti di situ, politisi muda tersebut bahkan mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog langsung bersama anggota dewan di ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi.
Dalam audiensi tersebut, Hafiz Fattah menegaskan komitmen lembaganya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama para petani yang terdampak konflik agraria di berbagai wilayah Jambi.
"Ini adalah kewenangan pusat, tentu kami sifatnya menampung. Kami akan memperjuangkan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi agar dalam penertiban lahan tidak ada masyarakat yang menjadi korban," katanya.
Hafiz bilang, momentum Hari Tani menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas dan menyatukan langkah dalam menyelesaikan persoalan agraria di daerah.
"Kami berkomitmen melindungi hak-hak masyarakat dan petani. Semangat Hari Tani ini kita manfaatkan untuk berdiskusi dan menyampaikan seluruh permasalahan dari berbagai wilayah di Jambi terkait penertiban lahan PKH," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan menambahkan, penyelesaian persoalan agraria harus dilakukan secara kolektif dan kolaboratif.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, peran semua pihak sangat penting, termasuk para aktivis dan organisasi tani.
"Ini menjadi tugas kami bersama. Tidak hanya DPRD, tetapi juga aktivis dan kaum petani harus kembali duduk bersama untuk merumuskan secara menyeluruh semua permasalahan terkait PKH dan konflik lahan," katanya.
Ada banyak tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa. Beberapa diantaranya:
• Bentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional
• Segera sahkan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria (RUU Reforma Agraria)
• Selesaikan konflik agraria di seluruh sektor di Provinsi Jambi
• Hentikan perampasan tanah rakyat oleh Satgas PKH Hentikan intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan aparat terhadap petani, pejuang hak atas tanah, buruh dan mahasiswa
• Segera lepaskan tanah garapan, kampung dan desa-desa dari klaim kawasan hutan, dan segera tetapkan menjadi objek reforma agraria
• Usut tuntas korupsi agraria di Jambi, tangkap dan adili mafia tanah.(*)
Social Header