MAKALAMNEWS.ID - Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Jota Jambi, khususnya kepada Wali Kota Maulana, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan.
Hal ini diungkapkan Dr Dedek Kusnadi, S.Sos, M.Si, MM, seorang pengamat pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi.
Menurutnya, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Maulana saat ini.
Satu indikator utama yang disoroti adalah program 100 hari kerja yang diluncurkan oleh Wali Kota Maulana.
Dr Dedek menilai, program tersebut lebih banyak berisi klaim tanpa disertai rencana yang terukur.
"Jika kita mengamati, ada banyak program yang diumumkan, namun tidak ada langkah konkret yang jelas untuk mencapainya," ujarnya, Selasa (6/5/2025) lewat rilis yang dikirimnya.
Contohnya, kata pengamat yang kritis ini, soal imbauan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kombes Manang terkait masalah pungutan liar (pungli) dan parkir, maka secara latah pengaturan parkir dimasukkan ke dalam program 100 hari.
"Sementara masalah mendesak seperti banjir yang sering melanda kota tidak dimasukkan dalam 100 hari, rencana jangka menengah atau panjang," ujarnya.
Dedek menilai, hal ini menciptakan kesan bahwa Pemerintah Kota Jambi tidak serius dalam menangani isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat.
"Publik mulai menilai bahwa Wali Kota Maulana hanya menikmati kekuasaan tanpa ada niat untuk membangun fondasi yang kuat bagi kota ini," ujarnya.
Dikatakan Dedek, ketidakpuasan masyarakat juga terlihat dari berbagai keluhan yang muncul di media sosial dan forum-forum publik.
Banyak warga yang merasa bahwa masalah-masalah mendasar seperti infrastruktur, kebersihan, dan penanganan bencana tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
Dengan adanya indikasi penurunan kepercayaan ini, Dr Dedek mengingatkan bahwa penting bagi pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam program-program yang dijalankan.
"Jika tidak, bisa jadi kepercayaan publik akan semakin menurun, dan ini akan berdampak negatif pada stabilitas pemerintahan dan pembangunan kota ke depannya," pungkasnya.
Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dan merespons dengan tindakan nyata agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.(*)
Social Header